Gereja sebagai Tertuduh: Pusat Kristenisasi

http://www.madina-online.net/index.php/editorial/907-editorial/354-gereja-sebagai-tertuduh-pusat-kristenisasi

DITULIS OLEH ADE ARMANDO

SENIN, 28 MARET 2011 13:37

Penolakan terhadap pembangunan gereja terus berlangsung. Kepastian hukum tak dipedulikan.  Semua mungkin bermula dari kebencian dan  kecurigaan. Kasus terakhir yang memperoleh perhatian  media adalah penyegelan gereja GKI di Taman  Yasmin Bogor. Kasus ini mengemuka mengingat  jemaat gereja tersebut itu sudah menjalani  segenap proses yang dibutuhkan untuk  memperoleh kepastian hukum bagi pembangunan rumah ibadat  mereka. Bahkan Mahkamah Agung sudah menyatakan bahwa mereka berhak mendirikan gereja di wilayah itu. Dan toh, Walikota Bogor mengabaikan begitu saja keputusan hukum yang seharusnya mengikat itu dengan tetap membekukan IMB dan menyegel gereja tersebut. Sang Walikota berkukuh bahwa proses perolehan IMB bagi  pembangunan gereja tersebut cacat hukum. Sang Walikota juga menyatakan ia memutuskan untuk menghentikan  pembangunannya untuk meredam keresahan warga. Contoh ini menjelaskan betapa seriusnya tekanan yang diberikan kelompok-kelompok Muslim konservatif untuk menghambat pembangunan gereja. Dan ini mengherankan karena umat Islam selalu mengatakan bahwa dalam Islam ada prinsip menghormati keyakinan umat  beragama lain. Ayat yang sangat terkenal berbunyi: "Bagiku, agamaku; Bagimu, agamamu." Prinsip sederhananya: “Kalaupun kita berbeda, marilah kita tak saling mengganggu dalam hal keyakinan." Lantas, mengapa umat Islam nampak begitu saja mengabaikan ajaran yang sedemikian luhur? Jawabannya, nampaknya karena ada pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan gagasan bahwa gereja bukanlah sekadar tempat ibadat. Dalam skema ini, gereja dituduh sebagai tempat  pemurtadan umat Islam agar meninggalkan agamanya untuk menjadi penganut Kristen. Dan mengingat –menurut kalangan  konservatif ini– murtad adalah sebuah bentuk kejahatan yang pantas mendapat hukuman mati, maka pihak yang mendorong orang menjadi murtad, harus pula dibasmi. Argumen semacam ini bisa dibaca dalam berbagai penerbitan dan media online yang membawa suara kubu Islam konservatif, seperti: Suara Islam, Voice of Al Islam atau Hidayatullah. Salah satu tokoh yang berpengaruh dari kubu itu adalah Adian Husaini, yang memperoleh gelar doktor dalam bidang pemikiran dan peradaban Islam dari Istac, International Islamic University, Malaysia. Setiap Minggu ia menulis Catatan Akhir Pekan untuk Radio Dakta di Jakarta dan website Hidayatullah. Sekitar 11 tahun lalu Adian menulis buku berjudul, "Gereja- gereja Dibakar: Membedah Akar Konflik SARA di Indonesia." Buku itu ditulis untuk menjelaskan latar belakang pembakaran  sejumlah gereja yang dalam beberapa tahun semenjak menjelang  jatuhnya Soeharto meningkat. Akar masalah yang ditunjuk Adian  adalah Kristenisasi. Menurutnya, Kristenisasi merupakan musuh utama umat Islam di Indonesia. Kristenisasi adalah bagian dari kolonialisme Barat untuk mencengkeramkan kukunya di dunia Islam. Upaya  mengkristenkan rakyat Indonesia sudah dilakukan sejak jaman  penjajahan Belanda, dilanjutkan di masa kemerdekaan dan Orde Baru, dan masih berlanjut sampai sekarang. Bagi Adian, umat Islam harus bersatu dalam mencegah kemungkaran yang dibawa para pemuka Kristen. Dalam konteks peperangan melawan Kristenisasi itulah, gereja-gereja dibakar. Sampai saat ini, argumen Adian nampaknya tidak berubah. Tokoh yang ironisnya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini secara konsisten menempatkan Kristen sebagai sumber masalah dalam soal kerukunan umat beragama di Indonesia. Pada 21 September 2010 lalu, Adian misalnya menulis artikel dengan judul "Untuk Apa Gereja Didirikan?" Melalui tulisan itu, Adian menyatakan hendak menyajikan analisis komprehensif mengenai gelombang kekerasan yang ditujukan kepada gereja- gereja di Indonesia. Menurutnya, kedudukan dan fungsi gereja bagi kaum Kristen berbeda dengan kedudukan dan fungsi masjid bagi umat Islam. Bagi umat Islam, masjid digunakan untuk shalat lima waktu. Di pihak lain, gereja bukanlah sekadar persoalan tempat ibadat belaka, kata Adian, tapi "terkait dengan misi mereka untuk  mengkristenkan  Indonesia". Dengan mengutip sebuah buku yang ditulis seorang tokoh Kristen Batak yang diterbitkan pada tahun 1964, Adian menunjukkan bahwa, menurut kaum Kristen, pendirian sebuah gereja bukan sekedar pendirian sebuah tempat ibadah, tetapi juga bagian dari sebuah pekerjaan Misi Kristen; agar masyarakat di sekitarnya "mengenal dan mengikuti Yesus Kristus". Dengan kata lain, Adian berargumen, gereja didirikan sebagai bagian dari misi Kristenisasi. Dalam konteks itulah, kata Adian, bagi kaum Muslim yang sadar akan keislamannya, soal pembangunan gereja menjadi tidak sepele. Gereja akan mendorong umat Islam keluar dari Islam. Gereja adalah sarana pemurtadan. Karena sedemikian pentingnya arti gereja, menurut Adian, bisa dipahami bila umat Kristen akan melakukan segala cara untuk membangun gereja. Tulis Adian: ". . . sejak awal mula misi dijalankan, gereja sudah menyiapkan diri untuk melakukan konfrontasi, khususnya dengan umat Islam. Bahkan, konfrontasi itu harus dilakukan dengan mengerahkan jiwa dan raga demi kemuliaan Tuhan." Dengan mengutip sebuah buku berjudul "Transformasi Indonesia: Pemikiran dan Proses Perubahan yang Dikaitkan dengan Kesatuan  Tubuh Kristus" (Jakarta: Metanoia, 2003), Adian menunjukkan  bahwa misi Kristenisasi Indonesia belum berakhir. Ia mengutip  bahwa sekelompok kaum Kristen evangelis memasang target  tahun 2020 sebagai masa "panen raya". Tulis Adian: "Inilah tekad kaum misionaris Kristen untuk  mengkristenkan Indonesia. Segala daya upaya mereka kerahkan.  Gereja-gereja terus dibangun di mana-mana untuk memuluskan misi mereka. Gereja-gereja dan gerakan misi terus bergerak untuk  meraih tujuan, (yaitu)…supaya semua gereja yang ada di Indonesia  dapat bersatu sehingga Indonesia dapat mengalami transformasi dan dimenangkan bagi Kristus." Tentu saja bukan hanya Adian yang berargumen seperti ini. Seperti dikatakan, berbagai publikasi yang dilahirkan dari penerbit-penerbit konservatif tersebut lazim menggambarkan Indonesia sebagai medan kaum muslim untuk melawan kemungkaran yang dibawa oleh Kristenisasi. Argumen-argumen yang dilontarkan Adian dan kawan-kawan tentu saja mengandung banyak masalah. Pertama-tama adalah soal keabsahan tuduhan Kristenisasi. Dalam hal ini ada soal definisi. Penyebaran agama adalah sesuatu yang alamiah. Islam sendiri menjadi begitu banyak pemeluknya melalui penyebaran ajaran Islam ke seluruh dunia. Dengan kata lain, penyebaran ajaran agama tentu saja bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya buruk. Bahkan bisa dikatakan, adalah lazim bila setiap komunitas agama berharap bahwa ada peningkatan pemeluk agama yang  dianutnya. Bila pemeluk Islam percaya bahwa ajaran yang diyakininya akan menyelamatkan umat dunia, tentu bisa dimengerti bila ia berharap orang lain mau menerima kebenaran keyakinannya. Demikian pula dengan umat Kristen. Dengan demikian, bila Kristenisasi didefinisikan sebagai upaya  sistematis untuk menyebarkan ajaran Kristen sehingga lebih banyak rakyat Indonesia mau menerima kebenaran Kristen, seharusnya Kristenisasi bukan menjadi masalah. Bila umat Islam  merasa khawatir bahwa Indonesia akan diambilalih oleh kaum Kristen, yang harus dilakukan bukanlah berperang, melainkan menyebarkan ajaran Islam kepada umat Islam sendiri. Tentu tugas menjaga keislaman orang Islam adalah lebih mudah daripada mengkristenkan orang Islam. Kedua, kalaupun ada upaya menyebarkan ajaran Kristen saat ini tentu saja konteksnya berbeda dengan Kristenisasi di masa penjajahan Belanda. Di masa itu, hubungan antara penjajah dan kaum pribumi tidak simetris. Dengan demikian, Kristenisasi di masa penjajahan bisa nampak tidak layak karena di situ melibatkan hubungan kekuasaan. Di masa ini, ketika kelompok Islam berdiri sejajar dengan kelompok Kristen, persoalan relasi  kekuasaan itu tidak lagi perlu dikuatirkan. Ketiga, kalaupun ada Kristenisasi yang perlu dipersoalkan itu tentunya Kristenisasi yang memanfaatkan ketertinggalan dan keterbelakangan umat Islam. Sebagai contoh adalah bentuk- bentuk bantuan sosial, ekonomi dan pendidikan yang dibarengi dengan upaya pemaksaan agar pihak yang menerima bantuan  berpindah agama. Inipun, kalau mau dipermasalahkan, harus  menyertakan bukti yang menunjukkan pemaksaan itu memang ada. Keempat, dan yang terpenting adalah, menganggap gereja sebagai  bagian dari Kristenisasi tentu saja adalah tuduhan yang sama sekali tidak pantas. Gereja dibutuhkan oleh umat Kristen untuk  beribadat. Bahwa gereja juga memiliki fungsi sosial tentu saja juga bisa dipahami, seperti masjid bukan hanya tempat shalat. Tapi mengatakan bahwa gereja dibangun untuk melakukan  pengkristenan masyarakat sekitar tentu saja absurd. Hampir pasti, mayoritas umat Kristen tidak berhasrat untuk melakukan Kristenisasi di Indonesia. Bisa saja ada pemuka agama Kristen yang bercita-cita dapat menyebarkan kebenaran ajaran Tuhan yang diyakininya ke seluruh Indonesia sehingga Indonesia menjelma menjadi negara Kristen, tapi jumlah orang  semacam itu tentu hanya segelintir. Mayoritas umat Kristen di Indonesia adalah orang-orang yang bahagia dengan keyakinannya dan akan merasa sangat bahagia bila diapresiasi kepercayaannya dan tak diganggu untuk menjalankan hak asasinya untuk beribadat sesuai ajaran agamanya. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh jutaan manusia yang memiliki latarbelakang keagamaan dan keyakinan yang sangat beragam. Negara ini akan damai bila masing-masing kelompok tak memandang kelompok lain sebagai lawan yang  mengancam. Bila isu Kristenisasi terus didengungkan, seluruh umat Kristen akan nampak sebagai ancaman. Yang akan tumbuh adalah kebencian dan kecurigaan. Yang dilarang nantinya bukan lagi gereja, tapi, bisa jadi, juga hak hidup mereka yang beribadat di dalamnya. *****

Hidup Tak dari Roti Saja

http://www.rimanews.com/read/20110326/21540/hidup-tak-dari-roti-saja

Sabtu, 26 Mar 2011 04:31 WIB

Oleh: T. Nugroho Angkasa*


Syafii Maarif menyentil para thugtator (bahasa Hindi) lewat artikel “Tumbangnya para Pancilok”.  Yakni para penguasa yang meminjam istilah Evo Morales – hidup dari rakyat. Padahal sejatinya politik merupakan sarana melayani rakyat. Jauh-jauh hari Romo Mangun juga memiliki gagasan senada.


Ironisnya, fakta di lapangan berbanding terbalik. Dapat dilihat dari catatan APBN 2010. Pembiayaan birokrasi ternyata mencapai Rp 162 triliun. Sedangkan Rp 153 triliun masuk ke neraca cicilan  utang. Bandingkan dengan dana pengentasan kemiskinan yang hanya Rp 80 triliun.


Sebagai seorang guru muda di sekolah swasta, penulis mengalami sendiri bagaimana korupnya birokrasi kita. Bahkan di ranah yang konon sangat mulia, bidang pendidikan. Setiap kali ada supervisi dari dinas terkait. Selain menyiapkan kelengkapan KTSP, RPP dan silabus, perlu juga dipersiapkan “bingkisan” ala kadarnya agar bisa mendapat akreditasi A. Tentu tidak gebyah uyah, tetap ada pengecualian, tak semuanya begitu.


Lantas Buya menawarakan filosofi Gandhi sebagai solusi transformasi sosial. Menurutnya inti ajaran Sang Mahatma ialah, ”Saat aku patah harap, aku senantiasa ingat segalanya bahwa melalui jendela sejarah, jalan kebenaran dan cinta selalu menang. Di sana banyak tiran dan pembunuh, dan untuk sementara mereka tampak tak terkalahkan, tetapi di ujung perjalanan, mereka selalu tumbang. Renungkan ini, senantiasa.”


Luoise Fenner juga mengisahkan perjalanan Martin Luther King Jr ke India (1959). Pejuang kesetaraan hak sipil di Amerika Serikat tersebut menimba inspirasi dari Sang Mahatma. Gandhi dan Martin King Jr meyakini bahwa perlawanan tanpa kekerasan sebagai senjata ampuh bagi kaum tertindas dalam meraih kebebasan dan keadilan.


Gandhi berhasil menyudahi penjajahan Inggris dan meningkatkan kesejahteraan kasta Sudra yang tak pernah tersentuh dan diperhatikan sama sekali (untouched) tanpa sebutir pelurupun. Kalau toh ada sebutir peluru, itupun bersarang dalam tubuh Sang Mahatma sendiri. Tujuannya membangun persatuan yang lebih sempurna di India.


Dalam konteks persatuan umat manusia yang menyiratkan kebenaran universal alam semesta: Kita semua satu umat manusia dan merupakan satu keluarga besar. Senada dengan pesan Bung Karno yang menempatkan kebangsaan Indonesia dalam bingkai taman sari kemanusiaan.


Salah seorang staf Radio India menemukan rekaman suara King Jr yang sempat tercecer. Konon dibuat sehari sebelum ia meninggalkan India pada 1959. King Jr mengatakan bahwa Gandhi mempraksiskan dalam keseharian hidupnya prinsip universal yang selaras dengan struktur moral di alam semesta. Prinsip-prinsip tersebut tak bisa dihindarkan, mirip seperti hukum alam dan gravitasi.


Kasus Anand
Belakangan kasus hukum Anand Krishna begitu santer terdengar. Isu pelecehan seksual tampaknya sekedar pintu masuk (entry point). Sebab nilai sensitifitasnya tinggi di negeri ini. Kini wacana yang dominan ialah penghakiman terhadap buku-buku, pemikiran dan kegiatan pendiri  Yayasan Anand Ashram (YAA) tersebut.


Walau proses persidangan sudah berlangsung selama 5 bulan lebih, pembahasan seputar dakwaan awal hanya 10%. Yakni pelanggaran pasal 290 juncto pasal 294 juncto pasal 64 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Selebihnya, melulu mengorek ihwal sepak-terjang tokoh humanis kelahiran 54 tahun silam tersebut.


Penutupan secara paksa Padepokan Spiritual Lintas Agama asal Indonesia pertama yang berafiliasi dengan PBB (2006) menjadi agenda utama. YAA didirikan oleh mantan pengusaha garmen itu 20 tahun silam, tepatnya pada 14 Januari 1991 di Sunter, Jakarta Utara.


Harapannya - ibarat ular - bila kepala dipotong otomatis kegiatan membangkitkan rasa cinta kepada Ibu Pertiwi guna mewujudkan tatanan Satu Bumi, Satu Langit dan Satu Umat Manusia (One Earth, One Sky and One Humankind) yang dimulai dari latihan meditasi dan pemberdayaan diri (Self Empowerment) di Bandar Lampung, Kepulauan Riau, Jakarta, Bogor, Bandung, Jogja, Solo, Semarang, Bali, Singapura, Australia, dan Lebanon terhenti.
Penulis 140-an buku itu menolak takluk. Ia tetap berjuang dengan tanpa kekerasan. 


Terhitung sejak Rabu (9/3) hingga artikel ini ditulis Jumat (25/3) alias hari ke-17, Anand Krishna melakukan aksi mogok makan. Tak sebulir nasipun masuk ke perutnya. Asupan gizi diperoleh lewat infus saja.


Tak heran bila saat akan menghadiri sidang pada Rabu (13/3) Anand tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sebab catatan medisnya menunjukkan ia pernah menderita leukemia (1991) dan kini mengidap hipertensi, jantung dan diabetes.


Mogok makan ialah alternatif paling rasional. Karena walau sudah mengikuti tata persidangan secara kooperatif tanpa sekalipun mangkir tetap saja dijebloskan ke bui oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. Hari Sasangka, S.H, M. Hum. Menyitir sabda Nabi Isa Al Masiha, "Hidup memang tak hanya dari roti saja."


Anand Krishna telah memberi bukti, setidaknya dalam 16 hari terakhir ini. Kondisi fisik boleh menurun tapi semangat tetap menyala. Tersirat dari kata-katanya, “Biarkan saya mati kalau memang itu yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang memunculkan dan membiayai kasus ini untuk membungkam suara kebangsaan, misi keharmonisan, dan kebhinekaan di Indonesia. Saya mohon kepada rekan semisi dan sevisi untuk melanjutkan perjuangan kita, dan tidak menyerah pada kekuatan-kekuatan yang sedang menghadang kita. Salam Kasih”. 
_______________________________________
* Guru Bahasa Inggris SMP Fransiskus Bandar Lampung

Sajadah dari TNI

http://analisis.vivanews.com/news/read/210801-sajadah-dari-tni

SELASA, 22 MARET 2011, 14:51 WIB

Analisis
JALESWARI PRAMODHAWARDANI


TNI berupaya mengajak warga Ahmadiyah kembali ke Islam. Menyalahi fungsi?

Jaleswari Pramodhawardani (http://hagemman.wordpress.com

VIVAnews--Operasi sajadah atau gelar sajadah oleh TNI menjadi perbincangan serius di berbagai media beberapa pekan ini. Ini bisa jadi buah dari ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah. Bola salju persoalan ini terus menggelinding liar hingga ke daerah, dan masuk segala ranah.

Sejumlah pemerintah daerah, melalui tafsir sepihaknya, bahkan telah mulai merepresi warganya sendiri melalui kebijakan diskriminatif, seperti dilakukan Gubernur Jawa Barat dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, atau Surat Keputusan (SK) dan kebijakan terkait Ahmadiyah yang dinilai melanggar hak konstitusional beragama.

Buntut dari kebijakan diskriminatif itu melahirkan laporan kegiatan yang diterima Komisi I DPR. Isinya, TNI berupaya mengajak warga Ahmadiyah kembali ke Islam. Menurut laporan ini, kegiatan itu diduga melibatkan 56 Komando Rayon Militer (Koramil) di bawah Kodam Siliwangi, Jawa Barat. Kendati pemerintah membantah, tapi bukti itu telanjur mencemaskan banyak pihak. Kita bisa maklum, mengingat pengalaman buruk jaman Orde Baru tentang peran TNI.

Ada pertanyaan muncul: atas perintah siapa TNI dan Polri digerakkan? Karena jika merujuk pasal 5 UU TNI tahun 2004 dikatakan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Jika dikaitkan tugas TNI, apa yang sedang terjadi ini jelas bertentangan.

Tentu ini mengejutkan. Reformasi sektor keamanan mulai dipertanyakan. Perjalanan 13 tahun demokrasi kita ternyata belum cukup bagi negara mencari keseimbangan, antara membangun kerangka kerja demokratik dengan kebutuhan pragmatis menguatkan para aktor keamanan ini. Para politisi dan birokrat kerap sulit menahan godaan untuk tidak lagi mengundang TNI masuk ke ranah ini.

Profesionalisme yang dibangun susah payah mulai kendor setelah satu dekade. Tentu masih diperlukan studi lebih lanjut agar sampai kepada kesimpulan apakah ini bersumber dari internal TNI ataukah eksternal, dalam hal ini pemerintah sipil.

Jika ini terjadi, negara tanpa disadari ikut bertanggung jawab atas kemunduran proses ini. Sungguh disayangkan, mengingat setiap badan kenegaraan termasuk TNI, semestinya memainkan peran khusus, dan memiliki standarisasi nilai, prosedur, pengembangan spesialisasi fungsi, dan diferensiasi struktur.

Itu sebabnya, kita paham mengapa gejala kemunduran pada TNI itu membuat banyak pihak cemas. Pada masa Orde Baru, TNI memainkan fungsi jamak (alat pertahanan, bisnis dan politik). Akibatnya, proses profesionalisme tak dapat berlangsung. Pada era reformasi, fungsi jamak TNI ini dilucuti, dan kekuatan bersenjata itu dikembalikan ke fungsi aslinya.

Pemerintah dari semua level, terutama pemerintah daerah, perlu menyadari hal ini, bahwa sebagai Tentara Nasional, TNI tidak boleh dipergunakan sebagai alat kepentingan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi dan pancasila, juga UU TNI dan Pertahanan.

Tanpa menafikan pencapaian reformasi yang ada, mungkin perlu evaluasi kritis dari pemerintah sendiri tentang proses yang mulai tersendat-sendat ini.

Dari lensa yang optimistik, secara struktur memang terlihat ada perubahan signifikan, ada upaya untuk meletakkan kerangka kerja demokratik dalam proses perpindahan rejim. Misalkan, terbentuknya diferensiasi struktur dan spesialisasi tugas di beberapa institusi pemerintah dan aktor keamanan inti (TNI , Kepolisian, Intelijen). Reformasi itu juga tercermin dari produk kebijakan yang dibuat.

Tapi juga perlu diperiksa ada kesenjangan antara kebijakan yang diproduksi, dan implementasi di lapangan. Kesenjangan itu melahirkan kekerasan, pertama dari pihak TNI dan Polri yang menyalahgunakan tugasnya, atau dari aktor non negara yang berpeluang menggunakan kekerasan karena kebijakan negara tak jelas dan tidak tegas.

Kita mungkin perlu mengingatkan, bahwa prinsip negara berdaulat salah satunya adalah adanya unit politik yang diberikan otoritas untuk memonopoli kekerasan yang legal (monopoly of a legal force).

Negara berdaulat adalah negara yang menerima pemberian hak ini dengan tidak memberikan ruang bagi pemilikan dan penggunaan instrumen kekerasan oleh kelompok-kelompok non-negara. Mengapa? Karena monopoli kekuatan legal adalah salah satu alat bagi negara untuk mendapatkan supremasi politik. Tapi monopoly of a legal force ini juga penting diperhatikan pengunaannya.

Negara tak dapat campur tangan soal keyakinan yang dianut warga. Intervensi negara terhadap kehidupan beragama setiap warganegara terbatas, sepanjang tak berkaitan dengan hal kekerasan, kriminalitas, dan ketertiban umum. Jadi hanya di wilayah itulah negara boleh hadir dengan para aktor keamanannya.

Pada saat sama, negara juga diikat oleh kewajiban mendorong terciptanya toleransi, saling menghargai, gotong royong di antara warga kepada kelompok-kelompok marjinal. Apalagi ruang publik kita makin pengap dengan kekerasan dan aroma anyir darah.

Bisa jadi ini bukan sekedar persoalan kekerasan berbasiskan agama an-sich. Mungkin bertalian dengan kepentingan lain, ekonomi misalnya. Dalam negara yang sarat praktik korupsi dan para koruptor merajalela, selalu ada taruhan gesekan politik jangka pendek. Jika negara lemah, maka dia bisa bermain dalam situasi politik apapun.

Jaleswari Pramodhawardani, Peneliti LIPI dan The Indonesian Institute.

• VIVAnews

Mengunci Hukum, Mengunci Gereja

http://www.lenteratimur.com/mengunci-hukum-mengunci-gereja/


Tuesday, March 15th, 2011

Jemaat Gereja Kristen Indonesia Yasmin 
sedang beribadah di trotoar pada malam 
Natal 2010 lalu. Foto-foto: Feri Latief.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia mengecam keras tindakan Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, beserta aparat kepolisian yang melarang warga untuk beribadah di Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat. Bahkan, ibadah yang selama ini dilakukan di trotoar sekitar gereja pun tak lagi bisa dilakukan.

Pelarangan ibadah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dan aparat Kepolisian Resor Bogor, Jawa Barat, terjadi pada Minggu (13/3), di Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor. Sebelumnya, Sabtu malam (12/3), jemaat sudah ada di sekitar gereja untuk berdoa. Namun, saat subuh mereka diusir oleh polisi. Pagi harinya, mereka sudah tak dapat masuk ke dalam gereja. Tak hanya itu, polisi juga melakukan pemblokiran jalan yang mengarah ke gereja tersebut.

Tindakan Pemerintah Kota Bogor itu didasarkan pada keyakinan bahwa bangunan Gereja Kristen Indonesia Yasmin adalah ilegal. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor malah sudah membekukan Izin Mendirikan Bangunan dari gereja tersebut. Tindakan pembekuan itu kemudian digugat dan dimenangkan oleh Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Keputusan Pengadilan ini berkekuatan hukum pada 9 Desember 2010 melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor 127/PK/TUN/2009.

“Terhadap perkembangan ini, PGI (Persatuan Gereja-gereja di Indonesia) menyatakan keprihatinan yang sangat dalam atas adanya niat pembangkangan hukum dari aparat negara yang seharusnya menjaga berlangsungnya penegakan hukum. Hal ini merupakan contoh buruk dalam penegakan hukum ke masa depan karena pemerintah daerah melakukan pembangkangan hukum dan pemerintah pusat membiarkannya,” ujar Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Gomar Gultom, Senin (14/3), di Jakarta.

Sementara itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia juga menolak upaya pemindahan lokasi gereja ke tempat lain. Selain tak menyelesaikan masalah, hal tersebut juga akan menciptakan segregasi atau pengasingan agama di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

“Kita juga harus belajar dari kasus HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Ciketing (Bekasi, Jawa Barat), dimana jemaat menerima tawaran relokasi dari Menkopolhukam (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM), ternyata juga tidak menyelesaikan masalahnya hingga saat ini,” kata Gomar.

Atas alasan tersebut, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia mengajak semua pihak, terutama Pemerintah Kota Bogor, untuk menaati keputusan Mahkamah Agung sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum. Secara khusus, Persekutuan juga meminta perhatian Presiden, Menteri dalam Negeri, dalam kapasitasnya sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan untuk menertibkan aparatnya, dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor, untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif.

***

Persoalan Gereja Kristen Indonesia Yasmin sudah berlangsung cukup lama, yakni sejak 2008. Pada 13 Juni 2006, Izin Mendirikan Bangunan gedung gereja di Kelurahan Curug Mekar, Bogor, Jawa Barat, sudah dikantongi melalui Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645-8-372. Namun demikian, izin tersebut dicabut secara sepihak oleh Pemerintah Kota Bogor pada 14 Februari 2008 melalui surat nomor 503/208-DTKP. Selanjutnya, pada 10 April 2010, Pemerintah Kota Bogor menggembok dan menyegel kompleks gereja.

Kelompok yang menolak praktik 

ibadah di trotoar.

Sejak saat itu, jemaat Gereja Kristen Indonesia pun melakukan ibadah di trotoar depan gereja pada setiap hari Minggu. Mereka melakukan ibadah ditengah demonstrasi organisasi massa yang menuntut agar trotoar tidak dijadikan tempat ibadah. Di tiap praktik ibadah tersebut, hadir polisi yang melakukan pengawalan (lihat Doa yang Bersaing dengan Amarah).

Walikota Bogor, Diani Budiarto, menjelaskan bahwa awal konflik pihak Gereja Yasmin dengan masyarakat ada di masalah perizinan gedung. Menurutnya, gedung gereja tersebut ilegal sehingga membuat pihaknya harus melakukan penyegelan sampai proses perizinannya jelas.

Saat ditanya bahwa Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa bangunan gereja tersebut adalah legal, ia tak menjawab. Meski demikian, ia mengakui tak memiliki hak untuk melarang agama manapun. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 Ayat 3, memang termaktub kewenangan mengurus agama ada di pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

“Urusan agama tidak akan jadi masalah kalau perizinan legal. Kita tidak ada hak melarang agama manapun beribadah,” ujar Diani kepada Dewi Angrayni dari LenteraTimur.com, Bogor, Senin (14/3).

Diani mengaku lebih menekankan pada persoalan administrasi perizinan, dan bukan pada tindakan diskriminatif terhadap Gereja Kristen Indonesia Yasmin.

“Masyarakat Kota Bogor pada dasarnya tidaklah intoleran jika proses pendirian rumah ibadah sesuai dengan prosedur,” tambah Diani.

Sementara itu, Muhyidin, tokoh Islam dari Muhammadiyah Kota Bogor, mengatakan bahwa sedarimula izin pendirian gereja tersebut sudah bermasalah. Ia menuding pengurus Gereja Kristen Indonesia Bogor memalsukan sejumlah tandatangan masyarakat untuk menyetujui pendirian gereja tersebut.

Terkait dengan sudah dimenangkannya gugatan Gereja Kristen Indonesia Yasmin atas bangunan tersebut, Muhyidin yang juga petinggi Majelis Ulama Indonesia menyatakan masyarakat tidak percaya dengan persidangan itu. Ia melihat ada data-data yang tidak akurat yang digunakan, yakni tandatangan palsu. Karenanya, meski sudah menang di pengadilan, masyarakat tetap menolak.

Alhasil, ketika Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan keputusan namun tak diamini oleh Pemerintah Kota Bogor, maka keadaan menjadi tidak bergerak maju. Dan yang menjadi korban adalah warga negara yang hendak beribadah.

TM. Dhani Iqbal/Dewi Anggrayni

Ulama Harus Berperan Aktif Sebarkan Islam yang Damai

http://www.suarapembaruan.com/home/ulama-harus-berperan-aktif-sebarkan-islam-yang-damai/4736

Sabtu, 19 Maret 2011 | 11:19

[JAKARTA] Direktur Moderate Muslim Society (MMS) Zuhairi Misrawi mengingatkan pentingnya peran para ulama dalam menebarkan nilai-nilai luhur agama Islam. Sebab ulama adalah simbol yang sangat efektif dalam menyebarkan Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil 'Alamin. 

“Ulama Indonesia adalah ulama yang cinta Pancasila. Karena Pancasila lahir juga dari konsensus para ulama. Pemerintah juga harus selektif memilih ulama. Kalau ada kotbah-kotbah yang mengancam atau mendeskritkan kelompok lain ya dicegah. Kotbah itu harus menyejukkan umat,” katanya dalam diskusi bertajuk “Setelah Bom Buku Terbitlah Isu,” di Jakarta, Sabtu (19/3/2011) 

Zuhairi menambahkan, banyak ulama yang hanya berbekal jubah tapi pemikirannya sangat ekstrim. “Padahal, negara ini berlandaskan Pancasila. Bahkan organisasi NU dan Muhammadiyah sudah menegaskan bahwa Pancasila sudah final,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah juga harus selektif dalam memilih ulama untuk dijadikan ikon. “Pemerintah juga sebaiknya bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama untuk mendudukkan kembali Pancasila sebagai landasan bangsa ini,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, pendidikan menjadi faktor penting dalam menumbuhkembangkan keluhuran nilai-nila agama. Amanat Konstitusi juga harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Jangan mengabaikan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Sebab pembiaran itu akan menimbulkan krisis kepercayaan kepada pemerintah. “Ini adalah pukulan telak bagi pemerintah. Saya kira, perlu belajar dari Singapuran dan Malaysia. Kedua negara ini sesuai Konstitusinya, aparat bertindak tegas kepada teroris,” ucap dia lagi.

Sehubungan dengan Kepala Badan Penanggulangan Nasonal Terorisme (BNPT) Irjen Ansyaad Mbai dan Psikolog Massa dari Universitas Padjajaran, Bandung, Zainal Abidin menekankan, peran lembaga pendidikan sangat penting dalam menangkal lahirnya pemikiran radikal. 

“Jangan sampai lembaga pendidikan terintrusi oleh pemikiran-pemikiran radikal. Contohnya, adalah mahasiswa salah satu universitas ternama di Bandung yang masuk dalam kelompok teroris. Mendiknas pun sepertinya sudah mulai resah adanya kenyataan ini. Karena itu, Mendiknas mengeluarkan kebijakan agar lembaga pendidikan harus menanamkan nilai-nilai kebangsaan,” katanya.

Zainal Abidin menambahkan, “Jangan sampai, pendidikan dimasuki ideologi radikal. Kalau ini yang terjadi, maka amat membahayakan bagi kehidupan bernegara dan berbangsa.” [W-12]