Monday, August 5, 2013

NU: Kelompok Intoleran Bukan Melakukan Jihad, tetapi Mencoreng Agama Islam

http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2877062_4215.html
Sutami

NU: Kelompok Intoleran Bukan Melakukan Jihad, tetapi Mencoreng Agama Islam

KBR68H, Jakarta - Mendapat label sesat tak membuat Said Aqil Siradj gentar. Pria 60 tahun kelahiran Cirebon Jawa Barat ini malah mengaku bakal terus melakukan gerakan deradikalisasi. Sebuah upaya yang telah dilakukan selama beberapa tahun belakangan. Fokus utamanya adalah mencegah agar warga Nahdatul Ulama, organisasi yang dipimpinnya saat ini, tak ikut-ikutan terjerumus dalam pemahaman agama yang sempit. Dalam perbincangan dengan Reporter KBR68H Sutami, kyai yang bergelar Profesor ini mengutuk aksi-aksi sweeping yang dilakukan FPI selama bulan puasa. 

Kalau senin pagi di bulan puasa dan juga menyambut lebaran ini apa yang biasa anda lakukan?

Kalau saya seperti biasanya setiap hari kerja ya saya ke kantor, bangun pagi baca Al Quran, wirid, zikir, tidur lagi baru jam 9 berangkat ke kantor. 

Di bulan puasa ini ada satu hal misalnya ada aksi sweeping, beberapa waktu lalu di Kendal sampai rusuh dengan warga. Bagaimana itu sebetulnya dalam Islam?

Islam diturunkan oleh Allah SWT agama yang membawa rahmat, agama yang membawa kesejahteraan, agama yang membawa ketentraman, tidak membawa kegelisahan apalagi rasa takut. Oleh karena itu tindak kekerasan apa itu dilakukan siapapun terhadap siapapun jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Man kana amruhu ma'rufan fal yakun bi ma'rufin, barang siapa ingin mengajak ke jalan yang benar maka dengan cara yang benar. Kalau mengajak ke jalan yang benar dengan cara tidak benar ya lucu, maka kalau kita mengajak teman atau orang lain menuju jalan yang benar cara kita mengajak pun dengan cara yang benar. Tidak boleh menggunakan segala cara yang penting tujuannya benar tapi caranya tidak benar, itu salah. Maka nanti kontraproduktif sehingga Islam nanti agama yang radikal, teroris, sadis, menakutkan itu mencoreng Islam sendiri. 

Tapi mereka selalu mengatasnamakan umat bagaimana? 

Itu salah. Islam tidak membenarkan tindakan seperti itu, begitu pula Rasulullah SAW, budaya kita nusantara terutama Jawa tidak mengenal kekerasan. Dulu para Wali Songo, para ulama menyebarkan Islam berhadapan dengan Majapahit, Sriwijaya, Padjajaran alhamdulillah sukses sampai tiga kerajaan itu hilang dari peta ini tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan, tidak dengan peperangan. Tetap bil hikmah wal maw 'izhotil hasanah, dengan tutur kata yang lemah lembut dan penuh bijak kearifan. 

Banyak kalangan menilai kelompok-kelompok yang radikal ini bisa berbuat radikal karena pemerintah tidak bertindak tegas. Benar begitu? 

Kalau kita anggap bahwa polisi tidak bertindak tegas polisinya kita kritik, kita beri masukan. Kami pun dari NU siap diajak bersama-sama polisi untuk membantu tugasnya polisi,  tapi kita tidak mau hakim sendiri. Kalau diajak membantu barangkali polisi punya keterbatasan personel maka Anshor, Banser siap membantu polisi. 

Tapi tidak karena mereka selalu mengatasnamakan umat kelompok-kelompok ini?

Umat mana? NU yang paling banyak tidak pernah memberikan mandat kepada mereka untuk melakukan sweeping atau kekerasan itu. 

Tapi apa yang dilakukan NU misalnya untuk meng-counter kegiatan-kegiatan? 

Pertama bahwa saya jamin tidak satupun warga NU yang terlibat dalam aksi sweeping atau aksi kekerasan. Kedua kami jaga, kami kawal cara pandang warga NU tetap mengedepankan akhlakul karimah, mengedepankan santun, mengedepankan toleran, bergaul dengan baik dengan siapapun. 

Aksi intoleran tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang selalu melakukan sweeping seperti FPI, kita juga mendengar belakangan di Sampang. Tanggapan anda?

Itupun yang kita sesalkan. Saya sudah berkali-kali mengeluarkan statement melalui konferensi pers, bahwa tindakan relokasi atau evakuasi penduduk dari kampung halaman ke Sidoarjo itu tindakan yang salah dan tidak tepat. Okelah kalau tidak terpaksa asalkan tidak permanen dan harus diperlakukan lebih manusiawi daripada ketika ditampung di GOR Sampang. Itu bertentangan dengan budaya, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akhlak, bertentangan dengan kepribadian. Oleh karena itu saya mendukung dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden SBY yang belakangan sudah mengutuk tindakan-tindakan kekerasan itu. 

Aksi-aksi intoleran sering terjadi beberapa tahun belakangan. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi? 

Banyak faktornya. Ada ketidaktahuan, pendidikan sangat rendah, kemiskinan, pengangguran, salah paham, ada lagi yang dia meyakini itu perintah agama ini yang paling bahaya. Jadi seakan-akan dia itu jihad, berjuang membela Islam padahal sebaliknya meruntuhkan sendi-sendi prinsip Islam, mencoreng kesucian agama Islam itu sendiri. 

Ajaran-ajaran seperti ini berasal dari mana?

Dari luar. 

Bukan dari dalam? 

Bukan, Indonesia tidak mengenal seperti ini. Contoh dulu ada kyai besar namanya Kyai Abdul Hamid di Pasuruan, itu 7 kilometer sudah sampai pesantren Syiah itu tidak pernah terjadi apa-apa antara dua tokoh itu atau santrinya. Dulu Mbah Abdul Hamid ini kyai yang terkenal, semua orang menganggap dia ini wali tidak pernah memerintahkan santrinya berbuat kasar terhadap Syiah yang hanya berjarak 7 kilometer.
 
Banyak aksi-aksi seperti itu apakah kurang komunikasi? 

Itu pengaruh dari luar. 

Bagaimana meng-counter itu semua? 

Kita selalu berusaha yang paling penting mengendalikan warga NU. Itu sudah berat mengendalikan warga NU pekerjaan yang sangat berat supaya NU tidak terlibat, supaya mengedepankan toleran. Saya harapkan semua warga NU dan semua umat Islam Indonesia mari Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak sekali-kali Nabi Muhammad SAW datang ke atas bumi dengan membawa Islam dan Al Quran kecuali menebar rahmat, kasih sayang, kesantunan, dan kearifan. Bukan kekerasan, intimidasi.
 
Anda kerap mengeluarkan komentar-komentar keras bahkan sampai kelompok-kelompok radikal mencap anda sebagai orang yang sesat, salah satunya ketika anda menyebutkan akarnya teroris adalah orang yang hafal Al Quran. Tanggapan anda? 

Itu salah paham. Saya ceritakan bahwa yang membunuh Sayyidina Ali itu orangnya bukan orang non muslim. Yang dibunuh ini tokoh Islam, khalifah dari generasi umat Islam angkatan pertama yang dipastikan masuk surga. Yang membunuh bukan non muslim, kalau non muslim ya wajar masuk akal sedikit. Tapi yang membunuh orang Islam yang rajin shalat dan hafal Al Quran, artinya saya katakan bahwa itu gerakan radikalisme di Islam itu yang melakukan orangnya seperti itu. Tapi yang namanya hafal Al Quran, shalat malam ya kyai-kyai kita juga shalat malam dan hafal Al Quran. Bukan saya katakan bahwa setiap orang hafal Al Quran itu teroris, bukan, yang membunuh Sayyidina Ali itu bukan non muslim, bukan orang Islam biasa tapi orang Islam yang hafal Al Quran dan ahli ibadah. Toh begitu dia membunuh Sayyidina Ali dengan menganggap bahwa beliau kafir. Bukan pikiran saya memang dalam sejarah, Abdurrahman Bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali itu. 

Dengan adanya stigma seperti itu anda gentar? 

Tidak sama sekali. 

Jadi tetap terus mengkampanyekan bahwa gerakan radikal ini bisa dikatakan sebuah penyimpangan?

Iya. Itu hadits Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh seorang bernama Dzil Khuwaishir, bagi-bagi rampasan perang yang adil dong, jangan semaunya sendiri. Nabi mengatakan ini adalah perintah Allah SWT, itu terjadi setelah perang Hunain dan Thaif ketika Nabi Muhammad SAW bagi-bagi hasil perang di Ji’ranah tempatnya. Cara baginya yang senior tidak dikasih tapi yang baru masuk Islam walaupun konglomerat dikasih. Kemudian nabi memprediksi bahwa akan muncul dari umat Islam orang seperti ini hafal Alquran, baca Al Quran tapi tidak melewati tenggorokannya alias tidak paham inti ajaran Al Quran. Mereka itu sejelek-jeleknya manusia, bahkan lebih jelek dari binatang, saya tidak termasuk mereka, dan mereka tidak termasuk golongan-Ku, kata Rasulullah SAW. Itu ada dalam kitab Shahih Muslim, ada dua belas riwayat cerita kejadian itu. 

Bagaimana kemudian keluarga, istri, dan anak-anak ketika anda berada di posisi yang dicap dan membahayakan seperti ini? 

Saya selama ini merasa aman-aman saja alhamdulillah, semua di tangan Allah SWT. 

Tidak ada kekhawatiran berlebihan?

Tidak ada. Saya yakin orang-orang semua berbeda pendapat, berbeda cara berpikir atau cara pandang walaupun saya dikafir-kafirkan, itu urusan mereka mengkafirkan saya.
 
Di momen lebaran ini apa pesan anda?

Mari di hari yang mulia ini kita menyambut dengan gembira. Tapi kegembiraan umat Islam menyambut Hari Idul Fitri ini dengan menyadari bahwa kita kembali ke fitrah, yaitu asal muasal manusia ketika lahir bersih dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu mari bertobat kepada Allah SWT dan saling memaafkan sesama. 

Editor: Doddy Rosadi

Saturday, August 3, 2013

Sunni dan Syiah Bersaudara - Hasil Penelitian Balitbang Kemenag Tampar Suryadharma Ali

http://www.islamtimes.org/vdchq6niw23n6zd.yrt2.html

Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyatakan tidak ada yang salah dengan paham Syiah yang dianut warga Sampang, Madura. Menurut Peneliti Balitbang Kementerian Agama Wahid Sugiarto, hal ini juga sesuai dengan Deklarasi Oman yang menyatakan ajaran Syiah sah. 

Hasil penelitian itu juga meminta kepada Menteri Agama Suryadharma Ali untuk tidak lagi memaksa warga Syiah Sampang melakukan pertaubatan dan meninggalkan ajaran dan keyakinannya. 

Bahkan Menag juga didesak merealisasikan penelitian Litbang Kemenag yang menyatakan ajarah Syiah adalah sah. 

Menurut pendamping warga Syiah Sampang, Hertasning mengatakan, penelitian itu membuktikan kebenaran dan keabsahan ajaran Syiah. 

Hasil penelitian dari lembaga itu mengatakan hal yang semestinya, sementara dia ingin membangkang dan membantah rilis yang dikeluarkan lembaganya,” ujar Hertasning saat dihubungi KBR68H.

Dari hasil penelitian tersebut, kata Wahid, Balitbang mengeluarkan rekomendasi agar warga Syiah Sampang bisa diterima. Selain itu, rekomendasi juga menyatakan perlu adanya proses penyadaran bagi para ulama di Sampang untuk melaksanakan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara, diantaranya sikap toleransi.

“Di situ kan ada tradisi namanya Maulid, dilakukan besar-besaran. Setiap rumah itu mengadakan acara itu. Karena Tajul melihat bahwa masyarakat nya miskin seperti itu jadi dia berinisiatif oleh Maulid tetap diadakan tapi cuma sekali saja. 

"Sebenarnya itu awalnya. Kalau masalah lain seperti keluarga, itu hanyalah accessories. Tajul itu secara hukum dan politis itu ditelikung juga,“ jelas Peneliti Balitbang Kementerian Agama Wahid Sugiarto.

“Jadi dia tak mungkin membantah hasil penelitian yang dikeluarkan lembaganya sendiri. Jadi lucu saja buat kita bahwa seorang menteri mengatakan A, sementara penelitian dari institusi resminya sendiri, yang sifatnya kalau penelitian itu punya kajian yang bersifat akademis, mengatakan hal yang lain. Inikan mencoreng muka dia sendiri (Menag Suryadharma Ali-red). 

Wahid Sugiarto menambahkan meski penelitian ini independen, namun ketika sudah masuk ke pimpinan lebih tinggi di Kementerian Agama sudah bukan tanggung jawabnya. Penelitian ini dipakai oleh pemerintah dengan pertimbangan dampaknya. 

Sebelumnya dalam proses rekonsiliasi warga Syiah Sampang, Menteri Agama Suryadharma Ali meminta warga Syiah untuk meninggalkan ajaran Syiah dan bertaubat menjadi Ahlu Sunnah.  (IT/sa/portalkbr)
Sumber berita: http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2867998_4202.html

Saturday, July 20, 2013

Pelajaran dari Mesir




http://sorot.news.viva.co.id/news/read/430536-pelajaran-dari-mesir
Suryanta Bakti Susila, Erick Tanjung, Zahrul Darmawan




VIVAnews - Kepada Ikhwanul Muslimin, kita seharusnya berterima kasih. Berpuluh tahun lampau, organisasi yang lahir nun di Bahariah Mesir itu, begitu bersemangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Adalah Hassan Al Banna, pendiri organisasi itu yang berkali-kali mendesak Belanda meninggalkan Indonesia. 

Dan mereka tidak sekedar berpekik. Ketika kemerdekaan kita hendak direngut kembali 1945, Hassan Al Banna giat melobi pemerintah Mesir. Melobi pemerintah sejumlah negara Arab agar mengakui negara baru Indonesia. Pengakuan itu penting demi mengunci Belanda di forum-forum Internasional.    

Di Kairo Hassan Al Banna juga menerima sejumlah pejuang kemerdekaan yang datang dari Jakarta. Tidak susah menemukan foto masa lampau itu, di mana Hassan Al Banna menerima Haji Agus Salim, menerima Sjahrir dan sejumlah tokoh yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan. 

Ikhwanul Muslimin bahkan pernah menggelar demonstrasi besar-besar di Mesir dan menyerukan dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Dan juga karena lobi mereka, Mesir kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia. 

Menurut catatan Wikipedia.com, Mesir adalah negara pertama yang secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia. Meski saat itu masih dalam status  belum sepenuhnya merdeka –Mesir  merdeka penuh 18 Juni 1953-- pengakuan negeri itu mendorong sejumlah negara lain memberi pengakuan yang sama dan melempangkan jalan Indonesia di dunia diplomasi. 

Indonesia dan Mesir kemudian merdeka, dan punya sejarahnya sendiri-sendiri. Berganti rejim, berganti pemerintahan dengan dinamikanya masing-masing. 

Apakah gerakan model Ikhwanul Muslimin itu kemudian berkembang di dunia, termasuk di Indonesia?

Menurut Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Ali Munhanif, penyemaian pemikiran Ikhwanul Muslimin terjadi pada 1970-an, terutama karena pemerintahan sejumlah negara sudah mulai berwatak otoriter. 

Ikhwanul Muslimin, katanya, populer sebagai referensi perlawanan gerakan oposisi terhadap negara di bawah pemimpin yang otoriter. Di Indonesia di bawah Soeharto,  Zia ul Haq di Pakistan, dan Mesir di bawah Anwar Sadat yang kemudian dilanjutkan Husni Mubarak. 

Buku-buku karya pemikir Ikhwanul Muslimin, katanya, banyak yang diterjemahkan dan dijadikan referensi pergerakan para aktivis kampus pada era tahun 1980-an. 

“Buku-buku itu menginspirasi anak-anak muda di kampus untuk berkiblat pada gerakan-gerakan Islam transnasional,” kata peraih Ph.D di Departemen Ilmu Politik Mc Gill University, Montreal, Kanada, itu.

Dan setelah kejatuhan Husni Mubarak di Mesir, Ikhwanul Muslimin menang lewat proses pemilu yang sangat demokratis. Mohammad Mursi dari Ikhwanul Muslimin menjadi presiden. 

Celakanya  ekonomi tak kunjung membaik, oposisi memprotes cara dia memimpin dan Mursi kemudian ditumbangkan oleh militer negeri itu. Tapi situasi Mesir tak kunjung membaik.

Dunia terbelah dengan kejatuhan Mursi itu. Ada yang mendesak agar kursi presiden dikembalikan kepada Mursi dan banyak pula yang menampik Mursi kembali. Bagaimana Indonesia melihat kejatuhan Mursi?

Menurut Ali Munhanif, ada dua pandangan yang mempengaruhi Muslim Indonesia menyikapi krisis politik di Mesir itu. Pertama, menjadikan kasus tumbangnya Mursi sebagai pelajaran bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi jauh lebih penting daripada kebijakan yang sifatnya ideologis.  

Kedua, ada juga gerakan Islam yang menilai bahwa apa yang terjadi di Mesir bakal menjadi rumus umum bahwa kelompok-kelompok sekuler didukung oleh militer selalu tidak menghendaki kelompok Muslim memimpin negara. 

Muslim Indonesia, kata Ali, mayoritas memandang yang pertama. Dengan demikian, lanjutnya, kecil kemungkinan lembaga di Indonesia yang terinspirasi model gerakan Ikhwanul Muslimin akan menggalang dukungan terhadap Mursi secara terbuka. Sebab, kalau mereka melakukan itu justru menjadi kontra produktif, selain juga karena lebih berkonsentrasi menjelang 2014. 

Ali memberi catatan bahwa terjungkalnya Mursi dari kursi kekuasaan harus dipahami para pemimpin umat Islam sebagai kesalahan Mursi sendiri. Kebijakan Mursi dalam menyusun kabinet, dalam mengedepankan konstitusi, serta dalam proses-proses perubahan, membuat kekuatan militer di sana tidak sabar. 

Di Indonesia

Terlepas dari apa yang terjadi di Mesir, kelompok apa saja di Indonesia yang dipengaruhi Ikhwanul Muslimin?  

”Di Indonesia sebetulnya tidak banyak. Pertama adalah PKS, kemudian HTI. Meskipun mereka tidak menamakan diri sebagai partai. Itu keliru karena Hizbut itu artinya partai. Hizbut Tahrir artinya partai pembebasan,” kata Ali.

Tapi Ketua DPP PKS, Agoes Purnomo, membantah bahwa Ikhwanul Muslimin dan PKS sama. Ikhwanul Muslimin, katanya,  besar dan berkembang di Mesir, sementara PKS di Indonesia. 

”Kalau Ikhwanul Muslimin sistem kaderisasinya lebih ketat. Kalau persamaannya adalah dari segi doanya dan wiridnya sama,” ujar caleg PKS di daerah pemilihan Jawa Tengah VII itu.

Bagaimana dengan Hizbut Tahrir? Menurut Juru Bicara, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, sejumlah kalangan memang menilai lembaganya punya hubungan khusus dengan gerakan keislaman yang tumbuh di negeri Mesir itu.

“Bahwa Hizbut Tahrir itu adalah gerakan yang didirikan oleh Syekh Taqiyudin al-Nabhani banyak dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin,” kata Yusanto ditemui VIVAnews di Crown Palace, Jakarta, Selasa 16 Juli 2013. 

“Bahkan ada yang mengatakan bahwa HTI itu adalah pecahan dari Ikhwanul Muslimin. Nah terhadap anggapan itu, kami katakan itu tidak benar.”

Yusanto mengakui ada sejumlah kesamaan antara HTI dan Ikhwanul Muslimin pada unsur-unsur ataupun simbol yang diusung. Tapi, dia melanjutkan,  sisi konsepsi dan pemikiran keduanya banyak yang berbeda. Meskipun, HTI tidak bisa mengklaim benar-benar steril dari pengaruh Ikhwanul Muslimin. 

Ikhwanul Muslimin, kata Yusanto, didirikan Hasan al Banna pada 1928 setelah runtuhnya Khilafah Utsmani di Turki. 

Sementara, HTI didirikan oleh Taqiyudin pada 1953. Taquyudin memang pernah kuliah di al Azhar Mesir, tapi, kata Yusanto, “Dia tidak pernah ikut Ikhwanul Muslimin. Juga tidak berinteraksi dengan Hasan al Bana. Itukan rentang waktu yang berbeda.”

Perbedaan yang mencolok di antara keduanya, lanjut Yusanto, adalah dalam memandang demokrasi. Ikhwanul Muslimin mengalami metamorfosis dari tahun ke tahun dan akhirnya menerima dan terlibat dalam sistem demokrasi. Sesuatu yang di masa Hasan al Bana tidak dilakukan. 

“Di masa Hasan al Bana, kritik terhadap demokrasi itu sangat keras. Bahkan Hasan al Bana itu mengharamkan partai politik. Melarang mengikuti pemilu dan segala macam. Jadi pokoknya jauhlah dari kebiasaan politik. Sesuatu yang sekarang ini tidak dilakukan (HTI). Artinya beda sekali dengan Ikhwanul Muslimin,” papar Yusanto.

Jalan Keluar

Yusanto menjelaskan bahwa masalah yang sesungguhnya terjadi di Mesir bukanlah soal pribadi presiden, yang dilengserkan lalu diganti orang lain. Masalah sesungguhnya terletak pada rejim secara keseluruhan dan konstitusi yang diterapkan.  

Itu sebabnya, lanjut Yusanto, “Hizbut Tahrir menyerukan untuk menjadikan kesetiaan hanya karena Allah, guna menegakkan syariah dan menguatkan agamanya.” 

Sementara Agoes Purnomo dari PKS menegaskan bahwa Mursi dan Ikwanul Muslimin menang secara demokratis dalam Pemilu. Seharusnya kalau mengalahkan harus dengan cara yang demokratis juga. “Peristiwa kudeta itu adalah kejahatan terhadap demokrasi,” kata Agoes Purnomo.  

Ikwanul Muslimin di Mesir, katanya, sudah biasa dirundung peritiwa seperti itu. Sejak tahun 60-an, 80-an dan 90-an mereka pernah mengalami situasi politik seperti sekarang ini. “Jadi sudah tidak kaget lagi mereka atas kejadian itu.” 

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, menilai bahwa satu-satunya jalan keluar dari krisis politik di Mesir adalah mengembalikan kekuasaan kepada Presiden Mursi dan Ikwanul Muslimin, yang telah dirampas secara paksa. 

Semua kekuatan harus duduk bersama. Jalan ini harus ditempuh, sebab jika tidak, kekacauan politik di Mesir bisa menular ke negara-negara demokratis baru di sekitarnya.

Indonesia, kata Mahfudz, harus mengambil peran mencari jalan keluar dari krisis itu. “Sebab selama ini pengalaman demokrasi di Indonesia sering dijadikan rujukan oleh negara-negara yang sedang mengalami Arab Spring,” kata Ketua Komisi I DPR Bidang Luar Negeri itu.

Ketua Bidang Humas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai bahwa apa yang terjadi di Mesir, tidak akan berpengaruh terhadap Indonesia. ”Pengaruhnya secara langsung tidak ada,” kata Mardani Ali Sera. PKS, katanya,  hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi Mesir. “Tak ada yang khusus," katanya.


Mimpi Buruk Ikhwan Muslimin
http://sorot.news.viva.co.id/news/read/430531-mimpi-buruk-ikhwanul-muslimin
Denny Armandhanu

VIVAnews – Di terik kemarau yang menyengat, jutaan orang di dekat masjid Rabiah al-Adawiyah, Nasr City, tetap bergeming. Semangat mereka masih menyala-nyala, meski Ramadan kali ini puasa di Mesir berlangsung 14 jam sehari.  

Sembari beribadah –mengaji, shalat dan berdoa- lautan simpatisan Ikhwanul Muslimin membuat lokasi itu persis seperti Mekkah saat musim haji, ketimbang aksi demonstrasi. Berbagai lapisan dan usia berkumpul.  Anak-anak bawa bendera. Orang tua membagikan makanan berbuka.

Mereka tegas mengatakan, tak akan beranjak sampai tuntutan dipenuhi: kembalikan Mohammad Mursi ke tampuk pemimpin. "Allah menolong kami, baik puasa atau sedang tidak puasa, karena kami punya tujuan, dan tujuan kami benar," kata Ahmad Khalil, seorang guru. Tugasnya jadi penjaga keamanan pada demonstrasi itu. Di tengah suhu lebih dari 32 derajat celcius, dia tetap semangat.

Inilah krisis paling serius yang dihadapi Ikhwanul Muslim (IM) dalam 85 tahun umurnya. Ini jugalah yang mungkin menjadi impian sekaligus mimpi buruk Hassan Al-Banna, pendiri gerakan itu. Impian terwujud karena akhirnya IM bisa berkuasa. Mimpi buruk karena kekuasaannya itu hanya seumur jagung.

Didirikan di Ismailiyah, Mesir,  tahun 1928,  Ikhwanul Muslimin telah menjadi organisasi Islam terbesar dengan jutaan pengikut di seluruh dunia. Gerakan itu adalah organisasi politik Islam pertama di era kolonial. IM menerapkan teori pemikir Islam Jamaluddin al-Afghani, dan Muhammad Abduh pada awal abad ke-20. Afghani dan Abduh percaya, Islam lemah menghadapi dominasi Eropa karena umatnya menyimpang dari ajaran sejati. 

Berbagai organisasi baik politik praktis, maupun radikal banyak terilhami oleh organisasi ini. Gerakan yang dicerahkan oleh visi Ikhwanul Muslimin yang berupaya memperoleh kekuatan politik di Aljazair, Tunisia, Yordania, Sudan, Palestina, termasuk juga Indonesia (Baca bagian 3: Pelajaran dari Mesir). 

Adalah Hassan al-Banna, guru agama lulusan Darul Ulum yang mendirikan IM. Usia Al Banna masih muda waktu itu, baru 22 tahun. Dia ingin menandingi kekuasaan asing di Mesir, sekaligus menegakkan syariat Islam di negara itu. Mengutip dari jurnal Military Review, dengan slogan “Islam adalah Solusi Semua Hal”, pria kelahiran tahun 1906 di Mahmudiya ini menegaskan syariah harus berdiri jika rakyat Mesir ingin bermartabat dan terhindar dari kemiskinan.

Gerakannya pun tumbuh. Sepuluh tahun pertama, IM berhasil membangun cabang di seluruh Mesir.  Sasarannya masyarakat akar-rumput yang jengah pada ketimpangan. IM masuk melalui kampus dan serikat pekerja, mengincar juga keluarga-keluarga Muslim.  IM bahkan berhasil meluaskan jaringannya hingga ke Suriah, tepatnya ke Aleppo. 

Mereka berpedoman pada Al-Quran dan hadits, serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Gerakan itu juga menganjurkan membersihkan hati, kebugaran jasmani, memperluas pemahaman soal Islam, membentuk pemerintahan Islam, mengembangkan infrastruktur ekonomi syariah, dan mempererat hubungan antara Ikhwan –sebutan pengikut IM- dan dunia Islam.

Tahun 1938, Banna menyurati pemerintah Mesir dan pemimpin dunia Arab. Dia menyerukan penegakan hukum Islam, melarang perjudian, prostitusi, riba, monopoli, buku-buku, lagu-lagu, dan pemahaman yang merusak keislaman.

Awal berdiri, IM berkecimpung di bidang politik, pendidikan dan sosial. Pada Perang Dunia II, barulah IM mendirikan  sayap militan dan pengadilan semi yudisial untuk mengeluarkan fatwa, dan mengadili mereka yang mengkhianati negara dan agama. IM bahkan menerbitkan medianya sendiri yang terbit berkala.

Pada awal 1940an, IM mendirikan kamp latihan gerilyawan di Bukti Mukatam, Kairo. Sayap militan ini sangat terorganisir, sampai mampu mengumpulkan banyak senjata saat Perang Arab-Israel tahun 1948. Pada akhir Perang Dunia II, anggota IM di Mesir saja sudah dua juta orang, dari 2.000 cabang. 

Friksi muncul. Apakah mereka harus tetap berada dalam sistem, atau keluar, dan membentuk militansi sendiri. Dari sini nantinya tercipta sempalan-sempalan militan, Jemaah Islamiyah yang berdiri 1979, dan Tanzim al-Jihad yang diberangus oleh Presiden Anwar Sadat. 

Al-Banna terbunuh

Tahun 1948, sayap militan IM diduga berada di balik pengeboman kompleks perbelanjaan Circurrel, pembunuhan Hakim Ahmed Al-Khizindaar, dan Perdana Menteri Mahmoud al-Nuqrashi Pasha. Pemerintah Mesir berang.

Hassan Al-Banna dibunuh pada 12 Februari 1949, oleh orang tak dikenal di pasar Kairo. Pelakunya diduga anggota pasukan khusus suruhan Raja Farouk. Hingga kini, tidak ada yang ditahan atas pembunuhan tersebut (lihat Infografik: Derap Ikhwanul Muslimin).

Sebelum terbunuh, Gamal Abdel Nasser pernah mendekati Banna  pada tahun 1946 untuk membantunya menggulingkan monarki Mesir. Nasser membujuk Banna untuk menggabungkan kekuatan IM dengan pasukan Opsir Bebas yang dipimpinnya.

Akhirnya tahun 1952 Raja Farouk terguling, Nasser berkuasa. Dalam pemerintahannya, para Ikhwan menanggung kecewa. Ikhwan hanya diberi posisi di kementerian agama. Hubungan kedua kubu kian renggang saat Nasser menafikan visi negara Islam Al-Banna, dan merangkul masyarakat Kristen Koptik serta sekuler di Mesir.

Terjadi percobaan pembunuhan atas Nasser tahun 1954. Ikhwan disalahkan. Akibatnya, gerakan IM kembali dilarang. Ribuan anggotanya dipenjara dan disiksa. Salah satunya adalah Sayyid Quthb yang tewas di tiang gantungan Penjara Tura pada 1966. Kendati begitu, gerakan ini masih terus berkembang di bawah tanah.

Dalam penjara, tahun 1964, Quthb menghasilkan buku berjudul Ma'alim fi al-Tariq (batu pijakan).  Dalam buku itu, dikatakan pemimpin dipilih bukan hanya karena dia Muslim. Tapi harus di pilih oleh ummat, pemimpin juga harus bebas korupsi, dan bukan diktator. 

Oleh para kelompok radikal, buku ini ditafsirkan sebagai pembenaran melawan pemerintah dengan kekerasan. Beberapa yang terinspirasi adalah  Islamic Jihad dan al-Qaeda.  Salah satu pentolan al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, dan Mohammed Atef diketahui adalah mantan anggota IM.  Tidak heran, media massa dan peneliti barat menjuluki Quthb “guru para teroris”.

Puncaknya adalah pembunuhan Presiden Anwar Sadat tahun 1981 oleh kelompok jihad yang oleh beberapa kalangan disebut dengan nama “Quthbis”. Buku ini juga jadi bukti radikalisme IM yang dihadirkan di pengadilan melawan Quthb. 

Kendati diberangus oleh setiap kepemimpinan Mesir, IM masih aktif berpolitik. IM bergabung dengan aliansi yang dibentuk Partai Wafd tahun 1984. Tahun 1987, IM bergabung dengan Partai Pekerja dan Liberal, berhasil jadi kelompok oposisi utama di Mesir.

Kemajuan pesat terus terjadi hingga pada 2000, Ikhwan dapat 17 kursi di majelis rendah Dewan Rakyat. Lima tahun kemudian, kelompok ini mendapatkan suara yang mencengangkan. Kandidat independen simpatisan IM mendapatkan 20 persen kursi. Membuktikan kecintaan masyarakat yang besar pada organisasi bentukan Banna ini.

Presiden Husni Mubarak tidak bisa terima. Dia takut kekuasaan IM akan meluas dan mengancam pemerintahannya. Akhirnya Mubarak memerintahkan penangkapan ratusan Ikhwan, dan mengamandemen konstitusi.

Dalam konstitusi yang baru dikatakan, “setiap aktivitas dan partai politik tak boleh didasarkan atas pondasi agama, kandidat independen tak boleh mencalonkan jadi presiden”. Mubarak juga membentuk undang-undang terorisme yang memungkinkan aparat menahan tersangka teror dan melarang perkumpulan publik.

Arab Spring

Tahun 2010, Revolusi Arab, atau Arab Spring pecah dari Tunisia. Negara-negara Timur Tengah dan Afrika tertular, tak ketinggalan Mesir. Ikhwan diam-diam ikut dalam demonstrasi menentang pemerintahan Mubarak.

Presiden yang telah berkuasa tiga dekade itu tumbang pada Februari 2011. IM langsung menggalang kekuatan dengan mendirikan partai Kebebasan dan Keadilan (FJP). Partai ini berhasil memenangkan hampir setengah jumlah kursi di Dewan Rakyat, membuktikan dukungan pada IM masih sangat besar. 

Partai bernafas Islam, Nour, jadi pemenang kedua, menjadikan kelompok Islam memegang kendali 70 persen kursi di majelis rendah. Hal sama terjadi di majelis tinggi atau Dewan Syuro. Berarti, Ikhwan dan sekutunya bisa menentukan 100 anggota dewan konstituen yang bertugas merancang konstitusi baru Mesir.

Kelompok liberal dan sekuler panik. Menurut mereka komposisi parlemen tak merefleksikan keberagaman masyarakat di Mesir.  Ketakutan kian menjadi saat pada tahun 2012, Ketua FJP Mohammed Mursi jadi presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis.

Mursi memenangkan 51 persen suara, melawan mantan komandan angkatan udara Ahmed Shafiq. Mursi diangkat pada 30 Juni 2013. Pada pidatonya dia menekankan bahwa pemerintahannya menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, sipil dan modernitas, sekaligus menghargai kebebasan beragama, dan hak-hak menyampaikan aspirasi.

Tapi langkah berikut dari Mursi yang membuat oposisi makin gerah.

Al-Arabiya memberitakan, dalam beberapa bulan setelah terpilih, Mursi menunjuk para Ikhwan di berbagai posisi pemerintahan. Lima di berbagai kementerian, delapan di kantor presiden, tujuh gubernur, 12 asisten pemerintahan, 13 dewan pemerintahan, 12 walikota, semuanya adalah anggota Ikhwanul Muslimin. Mereka bertugas mengatur 40 juta rakyat Mesir. Oposisi berpikir, Mursi hendak meng-Ikhwanul-Muslimin-kan Mesir.

Dia memberhentikan jaksa penuntut yang menentangnya. Keputusan ini dianggap inkonstitusional oleh banyak pihak. Mursi juga memecat Jenderal Mohammed Tantawy, mantan menteri pertahanan era Mubarak. Padahal Tantawy adalah salah satu jenderal yang mendorong Mubarak lengser. Kepercayaan militer pada Mursi pun goyah.

Di bidang ekonomi, Mursi dianggap gagal meningkatkan pendapatan dan taraf hidup. Langkahnya mengamandemen undang-undang pajak malah justru memicu kenaikan harga. Permintaan pinjaman US$4,8 miliar juga belum disetujui IMF. 

Desember 2012, rancangan konstitusi disetujui, termasuk di dalamnya adalah meningkatkan peran Islam dalam pemerintahan. Publik menyetujui konstitusi ini melalui referendum nasional Desember tahun lalu. 

Saat itu, Mursi mengeluarkan dekrit yang memerintahkan militer melindungi institusi nasional dan tempat referendum. Oposisi menganggapi Mursi menyalahgunakan kekuatan militer. Oposan semakin naik pitam. 

Dalam setahun di Mesir, ada 558 demonstrasi, 514 mogok kerja, dan 500 aksi duduk. Militer pada akhir Januari lalu memperingatkan, krisis politik ini bisa membahayakan negara.

Tamarod

Akhir April 2013, oposisi membentuk gerakan “Tamarod” atau pemberontak. Mereka mengumpulkan petisi keluhan soal kegagalan Mursi memperbaiki keamanan dan ekonomi Mesir. Mursi juga dituduh mendahulukan kepentingan Ikhwanul Muslimin ketimbang negara dan rakyat.

Peringatan setahun kekuasaan Mursi pada 30 Juni lalu ditandai demonstrasi jutaan massa Tamarod, menuntutnya mundur. Lalu kisahnya berkembang menjadi semacam “mimpi buruk” bagi gerakan yang telah mengakar di Mesir itu. 

Bentrokan terjadi, korban terluka dan tewas berjatuhan. Militer pada 1 Juli memberikan Mursi 48 jam untuk membenahi Mesir dan menggelar referendum. Mursi tampik ancaman militer.

Akhirnya pada 3 Juli, Jenderal Abdel-Fattah al-Sisi menyatakan Mursi bukan lagi presiden. Militer mengangkat ketua mahkamah konstitusi Adly Mansour sebagai presiden sementara. Kabinet yang dibentuk Mansour terdiri dari berbagai lapisan di Mesir, kecuali, tentu saja, Ikhwan.

Mursi ditahan di tempat rahasia, Ikhwan kembali mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Militer keluarkan perintah tangkap pada 300 anggota Ikhwan, termasuk pemimpinnya Mohammed Badie. Aset-aset Ikhwan dibekukan. Mereka diselidiki atas tuduhan pemicu kekerasan.

Massa IM bangkit. Marah atas kudeta militer yang menurut mereka mencederai demokrasi. Betapa tidak, Mursi terpilih secara demokratis dan baru setahun memimpin. 

Bentrokan terjadi saat puluhan ribu massa IM demonstrasi di depan markas Garda Revolusi, tempat Mursi diduga ditahan. Sedikitnya 54 orang tewas, ratusan lainnya terluka. Lebih dari 400 orang ditahan. Tentara dituduh menghujani massa demonstran dengan peluru. Padahal sebelumnya militer mengklaim membolehkan demonstrasi damai.

“Mereka membunuh para martir ketika sedang shalat! Jika mereka menghadapi kami dengan peluru, maka kami akan berdiri di depan tank!” kata Soraya Naguib Ahmed, wanita bercadar, menggambarkan peristiwa 8 Juli itu kepada Gulf Times.

Sekitaran masjid Rabiah Al-Adawiyah, Nasr City, bagian utara Kairo, jadi lautan Ikhwan. Ratusan ribu orang datang berbondong-bondong menggunakan bus dari seantero Mesir. Ayah terlihat menggendong anak balitanya. Beberapa wanita berniqab mengenakan payung. Satu suara, mereka menuntut Mursi kembali memimpin.

“Jiwa kami, darah kami, untuk Islam,” teriak mereka serentak. Siap mati. 

“Kami tetap di sini dan tidak akan pergi. Kami datang membawa anak-anak kami untuk mendukung demokrasi dan presiden kami, yang pertama kali terpilih secara demokratis di dunia Arab,” kata Amer Ali, mantan anggota parlemen yang pernah dipenjara 13 tahun pada pemerintahan Mubarak. 

Ali Jauh-jauh datang dari Assiut  ke Lembah Nil. Putranya yang berusia dua tahun, Mahmoud, duduk di atap mobil mengibarkan bendera Mesir kecil. Istrinya di dalam, merekam menggunakan tablet, putrinya yang masih menyusu tertidur di sampingnya.

Ali, satu dari jutaan Ikhwan di tempat itu. Ini minggu kelima mereka bercokol di Nasr City. Mendirikan tenda. Berbaur. Berdoa. Berjuang. “Saya yakin Mursi akan kembali ke posisinya. Semua ketidakadilan ini akan berakhir,” ujar Ibrahim Mohamed, mahasiswa dari Delta Nil.

Tuesday, July 2, 2013

Indonesia Termasuk Negara ''Paling Rasis'' di Dunia

http://www.metrotvnews.com/lifestyle/read/2013/05/17/912/154496/Survei-Indonesia-Termasuk-Negara-Paling-Rasis-di-Dunia
Prita Daneswari



Metrotvnews.com: Penduduk Indonesia ternyata termasuk salah satu negara yang masih belum menoleransi hadirnya ras bangsa lain di dalam lingkungannya. Hal itu terungkap dalam sebuah studi yang dilakukan World Value Survey yang mengukur perilaku sosial penduduk dunia.

Studi itu mengklaim bahwa bangsa yang kurang toleran terhadap ras lain berasal dari negara-negara berkembang, termasuk Bangladesh, Yordania, dan India.

Adapun studi tersebut dilakukan dengan menanyakan partisipan secara individual, tipe orang seperti apa yang tidak mereka inginkan untuk hidup berdampingan dalam sebuah lingkungan. Peneliti juga menghitung berapa yang menghindari ras bangsa lain. Orang yang tidak ingin bertetangga dengan ras bangsa lain lalu dinilai sebagai pribadi yang intoleran.

Seperti dikutip dari Daily Mail, Kamis (16/5), negara dengan jumlah orang intoleran tertinggi adalah Hong Kong dengan  71,8 persen populasinya menolak bertetangga dengan orang beda ras. Setelah itu, Bangladesh dengan 71,7 persen, Yordania 51,4 persen, dan India dengan 43,5 persen.

Adapun Indonesia bersama dengan Mesir, Arab Saudi, Iran, Vietnam, dan Korea Selatan memiliki populasi hingga 39,9 persen yang menolak bertetangga dengan bangsa asing. Enam negara ini, dalam peta yang terlihat di gambar, berada di level tertinggi kedua, dengan angka intoleransi 30 hingga 39,9 persen. Semakin tinggi tingkat intoleransi akan semakin merah warnanya. 

Sebaliknya, studi yang dilakukan terhadap 80 negara selama tiga dekade ini menemukan negara Barat seperti Inggris, Amerika, dan Kanada, memiliki penduduk yang sangat toleran dengan ras bangsa lain. (Dailymail)

Thursday, June 13, 2013

'Kesalahan fatal pemerintah campuri urusan agama warga'

http://www.merdeka.com/peristiwa/kesalahan-fatal-pemerintah-campuri-urusan-agama-warga.html
Muhammad Mirza Harera

'Kesalahan fatal pemerintah campuri urusan agama warga'

Campur tangan pemerintah mengakibatkan meningkatnya kasus diskriminasi hukum terhadap agama minoritas yang ada di Indonesia. Pemerintah seharusnya hanya menjaga ketertiban beragama, bukan mengurusi agama.

Intoleransi publik terhadap isu perbedaan masih tinggi, sebesar 31,2%. Hal inilah yang membuat pakar dan analis survei Denny JA membentuk Yayasan Denny JA serta meluncurkan pekan 'Indonesia Tanpa Diskriminasi' yang diisi oleh diskusi dan pemutaran film bertema sosial.

"Pemerintah melakukan kesalahan fatal dengan mencampuri urusan agama warga negara Indonesia. Pemerintah tampak gamang untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap mereka, meskipun konstitusi kita menjamin kebebasan beragama," kata advokat senior Adnan Buyung Nasution yang hadir dalam diskusi, di Pisa Cafe, Bulungan, Jakarta Selatan, Senin (22/10).

Menurutnya, pemerintah kerap meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyelesaikan konflik antaragama ataupun antar aliran agama di Indonesia. Padahal, tafsiran MUI tak boleh ditelan mentah-mentah sebagai solusi dalam konflik antar agama.

"Pemerintah tidak berada pada posisi netral yang berdiri membela semua agama di Indonesia. Hal ini mengakibatkan banyaknya kejadian kriminalisasi terhadap umat beragama, seperti yang terjadi pada kasus Sampang," ujarnya.

Buyung meminta masyarakat untuk bersikap kritis terhadap MUI, meskipun memang banyak fatwa MUI kebanyakan harus dijalankan.

"Mereka (MUI) kalau dapat uang dari rakyat, harus ada pertanggungjawabannya. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus mengaudit MUI, misalkan dalam proses Sertifikasi Halal," imbuhnya.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu juga mengatakan, pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan hukum saat terjadi konflik beda agama atau antaraliran agama supaya tak ada pelanggaran Pasal 29 UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk memberikan kebebasan memeluk agama bagi warganya.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Musdah Mulia mengatakan perlunya penafsiran ulang atas praktik kehidupan beragama di Indonesia. Dia pun mencontohkan tentang perbudakan.

"Dalam Alquran memang ada ayat itu, namun harus ada penafsiran ulang soal ayat itu. Agama perlu toleran terhadap sesama pemeluk agama lain," ucapnya.

Musdah juga mengkritisi tafsir sempit yang dilakukan sebagian kelompok beragama. Misalnya ketika sebagian pemeluk agama dipersulit untuk membangun rumah ibadahnya oleh sekelompok pemeluk agama lain. Menurut aktivis Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) ini, hal-hal itu terjadi karena ada penafsiran yang sempit atas suatu ajaran agama. Karena itu perlu ada penafsiran ulang atas suatu pemahaman keagamaan.

"Tafsir itu selalu terbuka sepanjang zaman," pungkasnya.

MUI Tegal: Haram Siswa Muslim Sekolah di Sekolah Non-Muslim

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/06/11/mo81vf-mui-tegal-haram-siswa-muslim-sekolah-di-sekolah-nonmuslim

Logo MUI

REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Menjelang musim penerimaan siswa baru sekoah-sekolah dasar dan menengah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tegal mengeluarkan fatwa tegas.
Dalam hal ini, MUI Kota Tegal telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan orang tua atau keluarga Muslim mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang dikelola yayasan non-Muslim.
"Dalam Musda MUI Kota Tegal yang berlangsung akhir April 2013 tersebut, kita memang mengeluarkan fatwa seperti itu," jelas Ketua MUI Kota Tegal Harun Abdi Manaf, Selasa (11/6).
Harun menyebutkan, keluarnya fatwa tersebut bukannya tanpa alasan. Tapi dilandasi keprihatinan atas perkembangan dunia pendidikan di Kota Tegal dan upaya menyelamatkan anak-anak dari keluarga Muslim.
Dia menyebutkan, keluarnya fatwa tersebut dilatarbelakangai beberapa kejadian yang menimpa dunia pendidikan di Kota Tegal. Antara lain, adanya penolakan dari sekolah non-Muslim untuk menerima guru Muslim mengajar di sekolah itu.
Peristiwa penolakan guru Muslim dilakukan sekolah milik yayasan non-Muslim cukup ternama, pada awal 2013. Kasus tersebut, menurut Harun, sebenarnya sudah dilaporkan MUI ke Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, bahkan juga dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat.
Untuk itu, pihak Kantor Kementerian Agama Kota Tegal sudah memberikan beberapa kali teguran ke sekolah bersangkutan. "Namun teguran-teguran tersebut, tetap diabaikan pihak sekolah," katanya.
Bukan hanya persoalan itu yang memaksa MUI akhirnya mengambil sikap tegas. Dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Kota Tegal di mana Harun juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I, pihak sekolah non- Muslim tersebut juga tidak mau memberikan pelajaran agama sesuai dengan keyakinan agama siswanya.
"Seluruh siswa di sekolah non-Muslim itu, hanya mendapat pelajaran agama yang menjadi dasar keyakinan sekolah tersebut. Bahkan semua pelajar non-Muslim yang sekolah di sekolah tersebut, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan agama yang diselenggarakan sekolah tersebut," katanya menjelaskan.
Bahkan ketika Komisi I dan Kantor Kementerian Agama mendesak agar sekolah tersebut menyediakan pendidikan agama sesuai keyakinan masing-masing siswa yang di sekolah non-Muslim, pihak sekolah tetap menolak melakukannya.
Alasannya, ada surat dari Yayasan yang menyatakan seluruh siswa di sekolah non-Muslim tersebut hanya akan diberikan pelajaran agama yang menjadi dasar pendirian sekolah. Dengan demikian, semua keluarga Muslim yang menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut, dianggap sudah memahami ketentuan ini.
Harun menyebutkan, MUI Kota Tegal sudah mengingatkan ketentuan tersebut menyalahi ketentuan yang sudah digariskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah.
Dalam salah satu ketentuannya, penyelenggara sekolah wajib menyediakan atau memberikan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing siswa. Ketentuan ini, juga sudah diterapkan sekolah-sekolah muslim di Kota Tegal, seperti sekolah-sekolah milik yayasan pendidikan Muhammadiyah.
Di sekolah itu, siswa yang non-Muslim diberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.  "Meski pun sudah diingatkan mengenai ketentuan itu, pihak sekolah non-Muslim ternyata tetap mengabaikan," tuturnya.
Berdasarkan kondisi itulah, MUI Kota Tegal akhirnya mengeluarkan fatwa yang melarang anak-anak dari keluarga Muslim untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah milik yayasan non-Muslim. "Dengan demikian, keluarnya fatwa MUI bukan karena kita tidak bisa bersikap toleran. Tapi memang ada latar belakangnya," kata Harun menjelaskan.
Di Kota Tegal, ada beberapa sekolah yang dikelola yayasan pendidikan non-Muslim. Bahkan ada salah satu yayasan non-Muslim yang mengelola sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA.