Arab Spring Di Suriah: Berhasil Atau Gagal?

https://geotimes.co.id/opini/arab-spring-di-suriah-berhasil-atau-gagal/
MUHAMMAD HUMAMVIDI HUNAFA
Kamis, 16 Agustus 2018

Arab Spring bermula di negara Tunisia. Kejadian pembakaran diri seorang pedagang kaki lima, Mohamed Bouzazi, pada  17 Desember 2010 menjadi percik awal dari jatuhnya rezim Ben Ali.



Perang yang terjadi di Suriah merupakan bagian dari serangkaian kejadian yang terjadi di beberapa negara di Jazirah Arab dan Maghrib yang dikenal sebagai Arab Spring atau Arab Winter. Arab spring berhasil menumbangkan beberapa diktator di negara negara arab seperti di Mesir, Libya, dan di Tunisia. Di sisi lain, di beberapa negara tersebut, terjadi perang yang tidak berkesudahan dan krisis humaniter yang sangat memprihatinkan.

Suriah merupakan salah satu negara yang mengalami dua hal tersebut. Negara yang dulunya merupakan salah satu negara yang paling berkembang di tanah arab, dan paling stabil namun juga telah berada di dalam genggaman satu keluarga yang sifat nepotismenya telah bercabang di setiap lapisan pemerintahannya dan sikap penindasan terhadap lawan politiknya yang sangat jauh dari landasan peri kemanusiaan berubah menjadi salah satu negara yang paling tidak stabil, penuh kerusakan, ladang dari ekstremisme, namun memiliki sepercik harapan akan terbentuknya sebuah negara yang demokratis.

Arab Spring bermula di negara Tunisia. Kejadian pembakaran diri seorang pedagang kaki lima, Mohamed Bouzazi, pada  17 Desember 2010 menjadi percik awal dari jatuhnya rezim Ben Ali. Kejatuhan Ben Ali disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah kekuasaannya yang autokratik, meningkatnya pengangguran, korupsi, dan sikap represif terhadap kebebasan berpendapat.

Perlu kita pahami bahwa pada akhirnnya Ben Ali mundur dari kursi kepemimpinan pada tanggal  14 Januari 2011, dan setelah itu Tunisia mengalami proses demokratisasi yang cenderung stabil. Berbeda dengan Tunisia, negara negara lainnya mengalami sebuah perubahan yang berbeda.

Revolusi Suriah merupakan bagian dari sebuah rangkaian ini. Revolusi Suriah adalah sebuah revolusi yang terjadi dikarenakan faktor internal, dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah masalah mengenai konstitusi suriah, masalah kepemimpinan yang diktatorial, dan pelanggaran HAM.

Faktor eksternalnya adalah faktor gelombang arab spring yang terjadi di hampir seluruh negara arab. Kedua faktor itu sebenarnya memiliki keterkaitan, yaitu mengenai demokrasi. Negara negara arab, tidak terkecuali Suriah, banyak yang di pimpin oleh seorang diktator, dan mereka telah lama memegang kekuasaan.

Para diktator ini cenderung represif terhadap kebebasan pendapat, dan kebebasan berpolitik. Masyarakat negara negara tersebut, dengan bantuan dari terciptanya media sosial dan internet, mulai merasa jenuh dengan apa yang terjadi di negara mereka. Melihat kebebasan berpendapat yang ada di negara negara Eropa, Amerika, dan Asia, mereka menginginkan adanya perubahan.

Di Suriah, Arab Spring berujung menjadi sebuah Power Struggle. Memang bukan hanya Suriah yang menjadi ladang dari Power Struggle, namun pemberitaan dan intervensi secara langsung antara Koalisi Amerika Serikat, Russia, Iran, dan Turki merupakan bukti bahwa power struggle di negara ini sangatlah massif dan kompleks.

Penjatuhan rezim yang tidak sepenuhnya berhasil menyebabkan negara tersebut mengalami sebuah konflik berkepanjangan yang berdarah dan menyebabkan negara tersebut mengalami salah satu krisis humanitarian terbesar di dunia. Dari sini dapat dilihat bahwa tujuan Arab Spring mulai di pertanyakan di Suriah. Demokratisasi atau pergantian rezim yang akan sama saja bahkan lebih parah?

Dapat dilihat bahwa Arab Spring di Suriah tidak bisa dikatakan berhasil, namun di satu sisi juga tidak bisa dikatakan gagal. Arab Spring di Suriah dapat dikatakan gagal karena Arab Spring di Suriah berdarah dan tidak dilaksanakan dengan cepat. Suriah tidak mampu mencontoh penjatuhan rezim di Tunisia yang cenderung damai, bahkan seburuk buruknya tidak dapat mencontoh Mesir dan Libya yang penjatuhan rezimnya cukup cepat.

Yaman dan Suriah memiliki kesamaan yaitu mereka sangat berdarah dan ada intervensi langsung dari pihak luar, namun Yaman tidak sekompleks Suriah, karena yang bertempur di Yaman hanya dapat di golongkan menjadi dua pihak yaitu Pemberontak, dan Pemerintah. ISIS di Yaman sudah hampir tidak ada.

Suriah di lain pihak sangatlah kompleks. Pemberontak dapat terklarifikasi menjadi berbagai macam jenis ideologi. Ekstremis seperti ISIS yang independen dan Hayat Tahrir Al Sham yang di dukung oleh Al Qaeda, kelompok kelompok moderat (Free Syrian Army) yang di selatan (di dukung AS) dan di utara (di dukung Turki),  Partai Rakyat Kurdistan, serta Pemerintah Bashar Al Assad saling bertempur satu dengan yang lainnya.

Hari ini musuh, keesokan harinya menjadi teman. Suriah tidaklah hitam dan putih. Suriah itu abu abu. Sifat abu abu dari suriah adalah alasan mengapa Arab Spring tidak bisa dikatakan berhasil di suriah, karena menjadi tidak jelas arahnya.

Arab Spring di Suriah juga dapat dikatakan berhasil karena Arab Spring membuat terjadinya kemungkinan perubahan status quo di Suriah. Pemerintahan Bashar Al Assad dengan catatan kejahatan perangnya dapat di tuntut di pengadilan internasional, baik dia kalah atau menang di dalam perang ini.

Perundingan Sochi dengan format Astana memungkinkan pemberontak untuk mengubah konstitusi di Suriah, memberikan kesempatan bagi jatuhnya Assad. Masih ada sepercik harapan untuk demokratisasi di Suriah bilamana seluruh pihak asing telah lelah dengan pembiyaan perang, dan bilamana pihak asing memiliki hati nurani terhadap krisis kemanusiaan yang ada di Suriah.

Satu hal yang dapat dikatakan pasti mengenai apa yang akan terjadi di Suriah, Pemberontak dan pihak pihak yang menjadi lawan daripada Assad tidak akan dengan mudah membuat Assad menjadi seperti dulu lagi.

Darah yang di tumpahkan oleh para pemberontak akan ditagih oleh mereka dengan tujuan mereka masing masing. Suriah tidak akan menjadi dulu lagi. Suriah pasca perang pasti akan berubah, walaupun tidak begitu banyak tapi itu  akan menjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan. Bilamana perubahan tersebut telah sesuai dengan tujuan Arab Spring (Demokratisasi), disitulah Arab Spring versi Suriah dapat dikatakan berhasil.

Arab Spring Dan Enam Tahun Revolusi Suriah

https://geotimes.co.id/kolom/internasional/arab-spring-dan-enam-tahun-revolusi-suriah/
IQBAL KHOLIDI
Minggu, 26 Maret 2017


Sejumlah pengunjuk rasa wanita yang tergabung dalam kelompok Gema 212 membentangkan poster di Gedung Kedutaan besar Iran, Jakarta Selatan, Senin (19/12). Dalam aksinya para peserta aksi meminta kepada pemerintahan Rusia dan Iran untuk menghentikan penyerangan terhadap warga sipil di Aleppo, Suriah. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/ama/16


Para pendukung setia Presiden Bashar al-Assad [Foto: gettyimages]

Maret ini, 6 tahun lalu, konflik berdarah di Suriah meletus. Pihak oposisi menyebut peristiwa itu sebagai revolusi menjatuhkan tiran. Sebaliknya Pemerintah Suriah menganggap itu sebagai pembangkangan dan pengkhianatan.

Saat itu tak ada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), tak ada Al-Qaidah, tak ada Iran, Rusia atau Hizbullah. Krisis politik secara cepat berubah menjadi konflik bersenjata dan menjalar ke seantero Suriah.

Enam tahun silam Suriah bukanlah satu-satunya negeri Timur Tengah yang diamuk konflik. Protes massa juga merebak di negara-negara Arab pada musim semi, peristiwa yang dikenal dengan Arab Spring.

Bermula di Tunisia, negara pertama yang dilanda Arab Spring. Dari Tunisia, Arab Spring menular ke berbagai negara Timur Tengah, seperti Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, dan Suriah.

Jika tolok ukurnya menjatuhkan rezim, kalau kita bandingkan dengan revolusi Mesir, Tunisia atau Libya, Revolusi Suriah dapat dibilang lamban. Pasalnya, Revolusi Mesir mampu menggulingkan rezim Husni Mubarak hanya dalam waktu 18 hari; Revolusi Yasmin di Tunisia berhasil melengserkan Presiden Ben Ali dalam waktu 1 bulan; dan Revolusi Libya berhasil menjungkalkan Muammar Khadafi, meski dengan cara tragis, dibunuh).

Lantas mengapa Bashar al-Assad masih mampu bertahan?

Salah satu faktor utamanya adalah keterlibatan Rusia dan Iran yang secara diplomatik dan militeristik membela rezim Bashar al-Assad hingga detik ini. Lalu, pertanyaan berikutnya, kenapa Rusia dan Iran mendukung rezim Suriah?

Rusia memiliki kepentingan geostrategis di kawasan. Suriah kini merupakan benteng terakhir Rusia, setelah Libya tumbang. Di Suriah, Rusia memiliki pangkalan angkatan laut di Tartus, bahkan sejak masa Uni Soviet, dan semakin membesar dalam tahun-tahun belakangan ini.

Rusia juga punya pangkalan udara di Hmeimim, Latakia. Jadi, dalam tingkatan geostrategis, seandainya kehilangan Suriah, maka Rusia tidak punya keberadaan dan pengaruh diplomatis di Mediterania.

Sementara itu, Iran pasang badan tak lain karena rezim Suriah merupakan sekutu lama bahkan sejak perang Iran versus Irak meletus (Perang Teluk I 1980-1988), sebuah peperangan yang membawa kehancuran besar bagi kedua bangsa. Di saat negara-negara Arab seperti Yordania, Oman, Arab Saudi memihak Saddam Hussein, Presiden Suriah Hafeez al-Assad (Ayah Bashar) menutup pipa minyak Irak dari Suriah ke Mediterania demi mendukung Iran, sehingga mengakibatkan Irak menderita kerugian besar.

Sejarah juga mencatat, Suriah merupakan negara pertama yang mengakui kemenangan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang dibesut Ayatullah Khomeini (Al-Arabiya, 2016). Teheran juga memiliki kepentingan dalam menjaga zona pengaruh dari Irak ke Suriah ke Libanon.

Teheran masuk secara militer di pihak rezim Suriah sedari awal, yang disusul milisi Hizbullah Lebanon secara diam-diam pada tahun 2012. Tahun 2013 Hassan Nasrallah, pimpinan Hizbullah, menyatakan mereka mengintervensi di Suriah untuk melindungi tempat-tempat suci Muslim Syiah melawan kaum takfiri.

Patut diperhatikan juga posisi Amerika Serikat. Awalnya Amerika tidak mengambil sikap tegas perihal krisis Suriah. Saat Revolusi Tunisia, Presiden Barrack Obama menyerukan Ben Ali untuk turun setelah dua minggu Revolusi. Bahkan dia mendesak Husni Mubarak turun tidak sampai satu minggu setelah pecah Revolusi Mesir. Namun, pernyataan pertama kali Obama untuk Bashar al-Assad baru muncul pada Agustus 2011, lima bulan setelah krisis Suriah pecah.

Itulah mengapa Bashar al-Assad tak akan mudah tersingkir sebagaimana rezim Libya, Yaman atau Mesir, dan sepertinya tak ada tanda-tanda bahwa perang Suriah akan berakhir. Bashar al-Assad pernah berbicara kepada Sunday Telegraph, Suriah adalah garis sesar, dan jika Anda bermain di atasnya, maka Anda bisa menyebabkan gempa bumi …  Apakah Anda ingin melihat Afghanistan lain, atau puluhan Afghanistan lain? Setiap problem di Suriah akan membakar seluruh kawasan.” (Michael Weiss, ISIS: The Inside Story).

Pertanyaannya, siapa yang memicu kebakaran? Namun, siapa pun itu, api telah membakar dan nyala apinya sudah menjalar ke mana-mana.

#StopHateForProfit

Selimut Khilafah di Kampus Negeri

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814135918-20-234603/selimut-khilafah-di-kampus-negeri?
Feri Agus Setyawan, CNN Indonesia | Kamis, 17/08/2017 13:34 WIB


Gema Pembebasan, organisasi sayap HTI, menyatakan kadernya dominan di kampus negeri. Mereka menilai Perppu Ormas adalah bentuk kedikatoran. (CNNIndonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Tak ada beda dengan organisasi lainnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga memiliki sayap di lingkungan kampus. Organisasi itu bernama Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyebut organisasi itu bagian dari HTI.

Organisasi ekstra kampus itu dibentuk secara khusus untuk menjaring kader HTI dari kalangan mahasiswa. Gema Pembebasan dibentuk pada 28 Februari 2004 di Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia (UI).

CNNIndonesia.com menemui Ketua Umum PP Gema Pembebasan Ricky Fatammazaman di kompleks kantor HTI, Crown Palace, pada awal bulan ini. Ricky menceritakan awal mula dan tujuan didirikan Gema Pembebasan.

Ricky mengatakan, sesuai dengan Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Gema Pembebasan ingin menjadikan Islam sebagai landasan pergerakan. Selain itu, kata Ricky, pihaknya ingin menegakkan hukum Islam secara menyeluruh.

“Jadikan ideologi Islam ini sebagai mainstream pergerakan. Bicara tentang ini harus kembali pada Islam,” kata dia.

Ricky juga merupakan anggota HTI, namun dia saat ini menolak disebut anggota lantaran organisasi yang mengusung Khilafah itu telah dibubarkan pemerintah beberapa waktu lalu. Dia kini berprofesi sebagai advokat.

Saat menerima CNNIndonesia.com, Ricky baru saja mengikuti sidang gugatan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di MK. Dia menjadi bagian tim kuasa hukum HTI dalam menggugat aturan itu.

Ricky menyatakan, Gema Pembebasan sudah berada di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Menurutnya struktur organisasinya tersusun mulai dari pengurus pusat, pengurus wilayah untuk tingkat provinsi, pengurus daerah untuk tingkat kabupaten/kota dan pengurus komisariat untuk di setiap kampus.

Sarjana hukum itu mengklaim kekuatan Gema Pembebasan sudah merata di setiap wilayah hingga sejumlah kampus. Basis terkuatnya, sambung Ricky berada di perguruan-perguruan tinggi negeri.

“Hampir merata di perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Mayoritas perguruan tinggi negeri kita ada dan juga diikuti oleh kampus-kampus swasta pilihan, itu hampir ada GP (Gema Pembebasan),” tuturnya.

Ricky menyebut pihaknya menerapkan kaderisasi yang ketat dalam menjaring anggota. Dia mengaku tak menitikberatkan soal jumlah anggota baru.

Menurutnya, Gema Pembebasan merupakan organisasi mahasiswa yang idelogis, sehingga anggotanya harus benar-benar yang memahami Islam dan siap menjalankan syariatnya.

Ketatnya proses rekrutmen itu, lanjut Ricky dilakukan agar terlahir kader-kader ideologis yang militan dan konsisten dalam mempejuangkan serta menegakkan syariat Islam.

“Enggak sembarangan (masuk ke Gema Pembebasan). Kita enggak jual murah, benar-benar kita ini gerakan ideologis, bukan gerakan pragmatis,” tuturnya.

Gema Pembebasan membagi proses rekrutmen mereka dalam tiga tingkatan. Proses kaderisasi ini mereka namakan pelatihan pembebasan satu, pembebasan dua sampai pembebasan tiga untuk tingkatan yang lebih lanjut.


Aktivis organisasi sayap HTI, Gema Pembebasan yang memprotes Perppu Ormas. (CNNIndonesia/Safir Makki)

Bila ada kader yang ingin menduduki pengurus tingkat wilayah atau pusat, mereka harus mengikuti training pembebasan tiga.

“Jadi semua kampus yang ada di Indonesia ini baik negeri maupun swasta termasuk di perguruan tinggi ini kita masukin, kita kader, kita sampaikan diskusi. Dan tidak ada paksaan, mau ikut ayo, tidak ya silahkan,” tutur Ricky.

Sementara itu struktur organisasi, lanjut Ricky sama seperti organisasi pada umumnya.

Untuk pengurus pusat, strukturnya terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, bidang kaderisasi, bidang intelektual hingga bidang opini. Untuk periode kepengurusan sendiri dua tahun sekali.

Organisasi ini identik dengan warna oranye. Logo mereka berupa bola dunia dengan bendera yang identik degan Hizbut Tahrir. Ricky mengklaim kader Gema Pembebasan yang masih aktif hingga saat ini mencapai 60 ribu.

Untuk menjadi anggota Gema Pembebesan selepas mengikuti pelatihan mereka akan mengucapkan janji. Ricky tak mau ritual itu disebut sebagai sumpah, sebagaimana masuk dalam HTI.

Janji ini, kata dia, merupakan hal biasa seperti ketika seseorang masuk dalam suatu organisasi.

“Menjadi mahasiswa yang menjalankan Islam secara kaffah. Itu janji kita. Itu janji akidah kita, sebenarnya masuk organiasai hanya mengingatkan saja. Janji kita sama Allah sudah ada,” tuturnya.

Untuk di Jakarta sendiri, Gema Pembebasan ada di UI, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah hingga Universitas Negeri Jakarta (UNJ).


Presiden Jokowi dalam satu pertemuan. Gema Pembebasan menilai Jokowi diktator karena menerbitkan Perppu Ormas (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jokowi Dinilai Diktator
Gema Pembebasan menjadi salah satu organisasi yang getol menyuarakan penolakan terhadap Perppu Ormas, yang diterbitkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Perppu Ormas itu dikeluarkan sebagai dasar pembubaran ormas yang dinilai anti-Pancasila.

‘Korban’ pertama aturan itu adalah HTI. Selang beberapa hari usai Perppu Ormas terbit, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mencabut status badan hukum HTI.

Ricky menilai Perppu Ormas ini merupakan bentuk kedikatotaran pemerintahan Jokowi.

Pasalnya, kata Ricky, pemerintah tak membuka ruang untuk HTI membela diri di pengadilan. Nanti majelis hakim lah yang menentukan apakah HTI bubar atau tidak.

Selain itu, dia menyebut ada gejala paranoid pemerintah dalam menghadapi gempuran dakwah HTI tentang khilafah yang terus meluas.

“Sehingga kita mengatakan Perppu ini adalah hasil dari kediktatoran dan ketakutan. Jadi tidak ada dalam aspek hukumnya yang membenarkan Perppu ini keluar. Enggak ada,” kata Ricky.

Ricky mengatakan pihaknya telah mengonsolidasikan pengurus Gema Pembebasan sampai tingkat komisariat untuk menolak Perppu Ormas. Penolakan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim Jokowi.

Menurutnya di tingkat daerah Gema Pembebasan sudah melakukan aksi. Selain itu organisasi ekstra kampus ini juga aktif memanfaatkan media sosial, baik Twitter, Facebook hingga YouTube. Mereka menyampaikan alasan-alasan mengapa Perppu Ormas harus ditolak.

Ricky mengaku, pihaknya juga sudah mengajak sejumlah organisasi mahasiswa lainnya untuk bersama menolak Perppu Ormas. Dia menyebut tak menutup kemungkinan aturan yang diteken Jokowi bisa menyasar organisasi di luar HTI.

“Mahasiswa harus bersatu menolak Perppu ini, karena akan datang masa di mana kita ini jangankan untuk aksi, berpikir saja kita nanti sudah dikatakan pelaku kriminal, sebelum jatuh korban selanjutnya,” tuturnya.

Islamisasi dan Darurat Pancasila Civitas Academica

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170816191710-20-235284/islamisasi-dan-darurat-pancasila-civitas-academica?
Gilang Fauzi, CNN Indonesia | Kamis, 17/08/2017 13:11 WIB


Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Jakarta, CNN Indonesia -- "Ideologi mesti dilawan ideologi," ujar Presiden Joko Widodo saat ditemui CNNIndonesia.com di Istana bulan lalu (11/7).

Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi mewabahnya geliat radikalisme di Indonesia. Dia khawatir betul falsafah keberagaman negeri digembosi pemikiran radikal.

Obrolan santai di meja panjang Ruang Resepsi Istana Merdeka itu dilakukan sehari setelah Jokowi diam-diam meneken Perppu Ormas, yang kemudian menjadi rujukan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (19/7).

HTI dibubarkan karena dianggap mengusung Khilafah --sebuah cita-cita yang dicap pemerintah bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Syahdan, pemberangusan ideologi anti-Pancasila tak cukup dengan mencabut status badan hukum HTI. Jokowi menghendaki ada mekanisme yang bisa membumikan kembali Pancasila di Indonesia dengan menyasar generasi muda yang berkecimpung di lingkungan civitas academica.

Jokowi lantas mengundang 540 mahasiswa dari 110 perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia. Mereka dikumpulkan di Istana Bogor, Sabtu pekan lalu (12/8), untuk menjadi pilot project program Penguatan Pendidikan Pancasila.

Doktrin semangat falsafah Pancasila disuguhkan, salah satunya, lewat nonton bareng film dokumenter pidato presiden pertama RI Sukarno berjudul Pantja-Sila: Cita-Cita dan Realita.


Presiden Joko Widodo bersenam di acara program pendidikan penguatan Pancasila di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/8). (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Keesokan harinya (12/8), Jokowi di hadapan ratusan mahasiswa mengatakan bahwa saat ini banyak orang keliru mengira pertarungan ideologi telah usai hanya karena tembok Berlin (Jerman) sudah roboh berbarengan meredanya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.

Jokowi menyebut penetrasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila saat ini merangsek dari segala lini, mulai dari seni, budaya, ekonomi, politik, juga media sosial.

Pancasila, menurutnya, bisa mengarahkan kembali kepada cita-cita bangsa Indonesia sekaligus membendung infiltrasi ideologi dari luar.

"Banyak anak muda saat ini sudah kehilangan karakter bangsa, sehingga perlu diingatkan kembali agar nilai-nilai ke-Indonesia-an tidak hilang karena terjangan infiltrasi ideologi atau pertarungan ideologi yang menjadikan kita kalah," kata Jokowi seperti dikutip Antara.

Kepala Unit Kerja Presiden (UKP) Pemantapan Ideologi Pancasila (PIP) Yudi Latif mengatakan, peluncuran program Penguatan Pendidikan Pancasila merupakan 'gong' dimulainya penanaman materi pembinaan Pancasila di lingkungan kampus.

Pembinaan ideologi Pancasila itu kelak akan menjadi kurikulum wajib yang bakal dipelajari mahasiswa di kampus. UKP PIP bersama Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi saat ini tengah berembuk menggodok formula agar materi pembinaan Pancasila di kampus bisa disuguhkan dengan kemasan yang tidak monoton dan membosankan.

"Tumbuhnya benih radikalisme di kampus itu satu indikator bahwa selama ini Pancasila kurang mampu dibumikan dalam dunia pendidikan," kata Yudi kepada CNNIndonesia.com.


Presiden Joko Widodo saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta (1/6).(CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Gelagat infiltrasi paham radikal di lingkungan akademik sudah diramal sejak jauh hari oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Anas Saidi --yang kini dipercaya Jokowi menjabat Deputi Bidang Pengkajian dan Materi UKP PIP.

Anas mengatakan radikalisme ideologi telah merambah dunia mahasiswa melalui proses Islamisasi. Proses itu dilakukan secara tertutup dan menurutnya berpotensi memecah belah bangsa.

"Radikalisme ideologi jika tidak dicegah dari sekarang bukan mustahil Indonesia menjadi negara yang porak poranda dan dipecah karena perbedaan ideologi," kata Anas saat ditemui CNNIndonesia.com di acara diskusi Membedah Pola Gerakan Radikal, di Gedung LIPI, Jakarta.

Anas menunjukkan hasil survei bahwa 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila tak lagi relevan. Sementara 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat islam.

Pada survei tahun 2015, empat persen orang Indonesia menyetujui kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Mereka berumur antara 19-25 tahun. Sedangkan 5 persen di antaranya adalah mahasiswa.

"Kalau data ini dipercayai, maka 10 juta umat islam simpatik kepada ISIS. Itu angka yang cukup mengejutkan," ujar Anas.

Dia meminta pemerintah turun tangan agar Islamisasi di dunia mahasiswa dilakukan secara terbuka. Sehingga dalam prosesnya, mereka bisa menerima perbedaan pendapat dari berbagai kelompok.

"Dalam ranah pendidikan sebagai agensi, pemerintah harus campur tangan, Kemendiknas dan Kemenag mestinya punya cetak biru mengawasi persoalan kurikulum dari SD sampai universitas," katanya.

Hizbut Tahrir Indonesia: Menyebar Khilafah di Bumi Nusantara

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814022839-20-234474/hizbut-tahrir-indonesia-menyebar-khilafah-di-bumi-nusantara?
Wishnugroho Akbar, CNN Indonesia | Kamis, 17/08/2017 14:11 WIB


Anggota atau simpatisan HTI saat aksi di Jakarta tahun 2010. (AFP PHOTO / ADEK BERRY)

Jakarta, CNN Indonesia -- Bulan Juni 2013, puluhan ribu orang memenuhi kursi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di antara kibaran panji-panji hitam dan putih serta riuhnya suasana, Ismail Yusanto berdiri di sebuah panggung berukuran cukup besar yang menghadap orang-orang tersebut. Suaranya bergema menyeru slogan mengenai khilafah.

Ismail adalah juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Sebuah jabatan yang terbilang cukup prestisius.
 
Ia tak sendirian berorasi di atas panggung. Selain dirinya terdapat beberapa tokoh perwakilan Hizbut Tahrir dari sejumlah negara. Hari itu, Minggu 2 Juni 2013, adalah puncak acara Muktamar Khilafah yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

Seperti organisasi lainnya --kecuali yang berhaluan komunisme, Hizbut Tahrir Indonesia mengecap buah manis dari gerakan reformasi tahun 1998 yang menumbangkan rezim otoriter Soeharto. 
Keran kebebasan politik dan menyatakan pendapat terbuka seluas-luasnya setelah selama 32 tahun direpresi oleh Orde Baru. Namun HTI yang masuk di Indonesia sejak 1980-an, tak lama mengecap kebebasan tersebut. Hanya empat tahun setelah peristiwa itu, tepatnya 12 Juli lalu, pemerintahan Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang menjadi dasar pembubaran HTI.

Sejak 19 Juli lalu HTI resmi dibubarkan. Pemerintah mengkategorikannya sebagai organisasi anti-Pancasila. Gagasan khilafah yang mereka usung dianggap bertentangan dengan dasar ideologi negara dan mengancam kesatuan Indonesia.

Pembubaran HTI dilakukan secara sepihak. Tak sedikit pun ruang diberikan kepada HTI untuk melakukan pembelaan. Pun dengan respons masyarakat. Hanya segelintir yang menaruh simpati dan membela. Selebihnya memilih mendukung pemerintah. Di media sosial, HTI kerap menerima tudingan dan penghakiman.

Ismail sendiri tidak kaget dengan apa yang dialami oleh organisasinya.

“Kami tidak mengalami disorientasi (politik) karena kami mengerti apa yang kami hadapi. Dan kami juga tahu apa yang harus dilakukan. Ini kewajiban dakwah, baik ada organisasi maupun tidak, dakwah itu terus berjalan. Jadi tidak pernah mengalami disorientasi,” kata Ismail saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.

Gagasan Khilafah
Hizbut Tahrir Indonesia merupakan bagian dari gerakan Pan Islamis Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiuddin al-Nabhani di Yerusalem pada 1953 silam. 

Sebagai gerakan transnasional, Hizbut Tahrir juga berdiri di sejumlah negara lain di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga Eropa. Di beberapa negara Hizbut Tahrir terang-terangan menjadi sebuah partai politik.

HT mengusung cita-cita mewujudkan khilafah Islam di dunia. 


Aktivis HTI. Ormas Islam ini mengusung khilafah namun menolak disebut bertentangan dengan Pancasila. (AFP PHOTO / JEWEL SAMAD)

Khilafah sendiri merujuk pada sebuah institusi dan kepemimpinan politik. Tujuan khilafah adalah mempersatukan seluruh umat Islam di dunia dalam sebuah institusi politik supra negara (khilafah) yang dipimpin oleh seorang khalifah.

Mengutip Rancangan Undang Undang Dasar Daulah Khilafah milik Hizbut Tahrir, Abu Bakar Muhamad bin Ismail dalam bukunya Mengenal Lebih Dekat Hizbut Tahrir [Indonesia] menyebut khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara.

Dia bertanggungjawab, salah satunya terhadap politik dalam dan luar negeri, serta urusan militer. Khalifah diangkat oleh umat tetapi umat tak berhak memberhentikan khalifah. Jabatan khalifah tak dibatasi waktu.

Adapun kekhilafahan sebagai institusi politik disebut Ismail bukan sesuatu yang asing. Dalam sejarah Islam, terdapat sejumlah kekhilafahan yang diawali pada masa Khulafa Rasyidin selama 30 tahun dan berakhir di era Turki Utsmani.

Kekhilafahan nantinya akan menerapkan hukum Islam (syariah) yang mengatur segala interaksi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. 

Selain penerapan syariah, khilafah juga untuk memperkuat ukhwah (persaudaraan) dan dakwah Islam. Ismail mengatakan, saat ini ketiga hal itu tak berjalan efektif karena tidak ada institusi (kekhilafahan) dan kepemimpinan politik (khalifah) sebagaimana dicita-citakan Hizbut Tahrir.

Menegakkan khilafah adalah sebuah kewajiban, namun Ismail membantah jika HTI dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ismail menyebut khilafah sebagai ajaran Islam sehingga tidak mungkin bertentangan dengan Pancasila.

"Malah ada sebagian yang mengatakan justru khilafah itu paling cocok dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab," kata dia.

Khilafah juga disebut tak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ismail menuturkan, meski melintasi batas negara, khilafah tak akan menegasi NKRI. 

Ia mengklaim Indonesia akan menjadi pusat kekhilafahan. Dengan demikian, kata dia, terwujudnya khilafah justru akan menguntungkan Indonesia karena bertambahnya luas negara. 

"Pertanyaannya kita mau berubah atau tidak? Untuk sesuatu yang lebih besar, lebih bagus, lebih agung, lebih hebat. Kan, pertanyaannya begitu, kan," ujar Ismail.

Evolusi Bukan Revolusi

Zeyno Baran dalam HIZB UT-TAHRIR Islam’s Political Insurgency,  mengungkapkan tiga tahapan strategi yang dijalankan Hizbut Tahrir. 

Pada tahap awal, kata Zeyno, HT fokus membangun organisasi atau partai dengan cara merekrut anggota dan menyebarluaskan gagasan mereka.  

Fase kedua HT mulai berinteraksi dengan umat dalam skala yang lebih luas lewat interaksi politik dan kebudayaan. Tujuan akhir dari fase ini adalah untuk menyadarkan umat sekaligus membuat mereka mendukung agenda politik partai.

Fase terakhir adalah merebut kekuasaan untuk mendirikan pemerintahan Islam, namun, tak seperti organisasi Islam garis keras pada umumnya, upaya HT merebut kekuasaan disebut dilakukan lewat cara nonkekerasan. 


Foto: AFP PHOTO / BAY ISMOYO

Dalam konteks Indonesia, HTI tak pernah secara terang-terangan menyatakan agenda politiknya merebut kekuasaan.

HTI bahkan secara sadar mengakui bahwa cita-cita khilafah yang mereka usung tak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Meski demikian HTI meyakini cita-cita mewujudkan masyarakat Islami dapat terwujud secara perlahan. 

Ismail mengambil contoh soal fenomena larangan memakai jilbab di sekolah yang ia sebut pernah terjadi pada awal 1980-an di Indonesia.

"Alasannya tidak cocok. Bahkan ada tudingan anti-Pancasila pada waktu itu. Tapi dakwah jalan terus. Meyakinkan bahwa kerudung ini ajaran Islam. Apa yang terjadi? 11 tahun kemudian berubah, aturan disesuaikan bahkan kerudung dijadikan seragam resmi SMA, SMP, bahkan SD," kata Ismail.

Melanjutkan Mimpi Khilafah
Apa yang dicita-citakan Hizbut Tahrir sebenarnya telah mendapat banyak kritik dan sanggahan, baik dari intelektual hingga tokoh agama Islam.

Dari tokoh Islam, mereka yang menolak Hizbut Tahrir umumnya mengakui bahwa khilfah merupakan bagian dari khasanah pemikiran Islam, tetapi menolak jika khilafah disebut sebagai kewajiban yang musti didukung oleh semua umat Islam.

Sementara dari kalangan akademisi melihat khilafah sebagai cita-cita utopis. Sebagian menyamakan utopia khilafah dengan cita-cita komunisme yang ingin mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Di Indonesia, khilafah juga dianggap mengancam prinsip negara kesatuan.

Bekas aktivis HTI yang kini dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya, Ainur Rofiq Al-Amin menilai dari segi hukum positif, cita-cita yang diusung HTI dapat dikategorikan sebagai tindakan makar. 

Tak hanya itu, Ainur juga mengkritisi kepemimpinan khilafah yang menurutnya dapat menjelma menjadi model kepemimpinan absolut.

Di antara kritik dan sanggahan itu, pukulan paling keras kepada HTI tentu saja berasal dari pemerintah melalui Perppu tentang Ormas. Sebab lewat Perppu itu, pemerintah tak hanya membubarkan HTI sebagai organisasi, namun juga berusaha menyingkirkan ideologi atau gagasan yang diusung organisasi tersebut.


Menko Polhukam Wiranto saat menjelaskan pro dan kontra pembubaran HTI. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sejarah telah mencatat bahwa upaya melarang ideologi merupakan sebuah pekerjaan sia-sia, betapa pun ketatnya larangan tersebut.

Kesia-siaan itu tampaknya juga akan berlaku dalam kasus HTI. Terlebih, HT bukan organisasi kemarin sore. Apa yang terjadi di Indonesia sudah pernah dialami oleh aktivis dan pengurus HT di sejumlah negara seperti Mesir, Jerman, hingga Saudi Arabia.

Dalam artikel bertajuk Setelah HTI Dibubarkan: Konsistensi atau Kompromi?, dosen Program Studi Agama dan Lintas Budaya dari Universitas Gadjah Mada, Mohammad Iqbal Ahnaf menyebut HT justru mampu bertahan di sejumlah negara yang melarang keberadaannya.

"Wilayah di mana HT mampu berkembang meski dilarang adalah sejumlah negara pecahan Uni Soviet seperti Kyrgistan, Kazakhstan dan Tajikistan. Di tengah lemahnya kekuatan oposisi, HT mengisi ruang kosong dan menjadi saluran perlawanan masyarakat dan kelompok-kelompok etnis tertentu yang miskin dan tertindas," kata Ahnaf.

Di Indonesia, tentu saja, kemampuan HT dalam bertahan di tengah represi masih harus diuji.

Ahnaf sendiri memprediksi akan ada perubahan strategi dari HTI untuk menyiasati larangan dari pemerintah.

Yang paling realistis, menurutnya, adalah dengan beraliansi atau menyalurkan kekuatannya melalui kekuatan-kekuatan politik di luar pemerintahan yang dijamin kebebasannya dalam kerangka demokrasi dan konstitusi.

Kepada CNNIndonesia.com, Ismail jelas menolak opsi tersebut. Namun sejarah selalu mempunyai cara tersendiri dalam menentukan arah perjuangan sebuah kelompok.