Sutradara dan Produser di Balik Jokowi Ahok

http://www.nabawia.com/read/4099/sutradara-dan-produser-di-balik-jokowi-ahok

Fenomena baru seputar sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin menarik dicermati seiring kian kuat desakan kubu dan pendukung Jokowi menuntut Mega secepatnya memberikan persetujuannya atas pencapresan jokowi. Segala cara mereka lakukan untuk memaksa Jokowi dicapreskan melalui PDIP. Mulai dari bujuk rayu halus, melobi dari segala penjuru dan gunakan tangan tokoh – tokoh sipil militer, sampai pada pembentukan opini di media – media bayaran mereka atau melakukan aksi massa guna menyudutkan Megawati bilamana tidak bersedia / tidak mau mendukung Jokowi secepatnya sebagai Capres PDIP. Ada apakah gerangan kelompok – kelompok pendukung loyalis militan di belakang Jokowi ini?

Semula hampir dapat dipastikan Megawati tidak akan maju lagi mencalonkan diri di pemilihan presiden 2014 setelah mengalami kekalahan dua kali berturut – turut dalam pilpres 2004 dan 2009 lalu. Megawati yang kini telah ditinggal suami tercinta, sebenarnya telah diposisikan sebagai guru bangsa dan ‘king maker’. Sebuah peran simbolik untuk melanggengkan citra pribadinya sebagai tokoh bangsa, mantan presiden dan menunaikan agenda strategis PDIP dan kaum nasionalis Indonesia dari tarikan arus afiliasi politik sektarian, primordial, liberal dan anti Pancasila.

Namun, konstelasi politik Indonesia pada akhir – akhir ini memperlihatkan dominasi “jaringan katolik – konglomerasi Cina”, yang kian gencar mengusung memainkan peranan dalam pengendalian kekuasaan melalui pencitraan masif, sistematis, terencana, kontinue dan melibatkan mayoritas jaringan media massa nasional dan sebagian internasional untuk menyukseskan rencana pencapresan Jokowi sebagai “capres boneka” mereka.

Perkembangan politik sektarian jaringan katolik – konglomerasi Cina ini membuka mata dan kesadaran Megawati atas potensi bahaya besar dan nyata terhadap agenda non sektarian dan primordial yang diyakini oleh Megawati selaku pewaris utama idelogi Soekarnoisme dan Marhaenisme. Sungguh luar biasa ancaman terhadap ideologi legacy Bung Karno yang datang dari kelompok di PDIP sendiri. Megawati seperti akan ditikam dari belakang alias dikhianati oleh para kader dan pengurus PDIP yang selama ini dia bina dan besarkan namun kini menyeleweng karena godaan syahwat kekuasaan dan uang yang ditawarkan jaringan katolik – konglomerasi Cina.

PDIP Paska Taufik Kiemas

Sesuai dengan tulisan kami sesaat setelah wafatnya Taufiq Kiemas, 8 Juni 2013 lalu, dimana kami memprediksi pihak kanan (fanatik agamis) atau kiri (komunis, ateis) akan memperbesar peran dan pengaruhnya di PDIP, bahkan ke depan berusaha mengambilalih tampuk kekuasaan / kendali sebagai ketua umum PDIP. Upaya menyeret PDIP lebih ke kanan sekarang sedang dilakukan dengan sangat intens oleh kelompok jaringan katolik – konglomerasi Cina diantaranya melalui pemberitaan – pemberitaan media untuk membentuk opini agar Megawati mau tidak mau harus mengikhlaskan pencapresan Jokowi sebagai sebuah keniscayaan, kehendak sejarah dan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia. Padahal Megawati tahu persis semua opini itu adalah sesat dan menyesatkan, hasil rekayasa kelompok jaringan katolik – konglomerasi Cina dan para kolaboratornya.

Jika demikian halnya, di mana sikap Megawati menguat untuk tidak serta merta mendukung Jokowi, maka siapa figur definitif calon presiden dan wakil presiden dari PDIP ?

Pertanyaan tersebut menuai berbagai spekulasi di ruang publik. Jika merujuk pada arah opini yang dimainkan oleh Kompas dan Gramedia Grup dan media afiliasinya sebagai corong utama “jaringan katolik – konglomerasi cina”, tetap memaksakan Jokowi sebagai pilihan utama, termasuk dengan memberi sinyal kuat kepada Megawati bahwa Jokowi dapat saja nantinya dicapreskan oleh partai – partai lain, termasuk oleh Partai Golkar yang saat ini ketumnya Aburizal Bakrie mustahil berpeluang maju sebagai capres, apalagi menang dalam pilpres 2014 mendatang. Persoalan hukum dan kemelut keuangan yang terjadi di BUMI Plc menyusul ‘fraud’ oleh Rosan P Roslani di PT. Berau Coal Energy sebesar ratusan juta dollar AS, telah menjadi skandal besar di pasar keuangan internasional yang menyeret posisi politik Aburizal Bakrie ke titik nadir, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Akses ke Golkar Terbuka Lebar

Sejarah panjang James Riady, Luhut Panjaitan dan para pendukung / sponsor utama Jokowi di Partai Golkar, terutama yang telah terjalin erat pada masa orde baru mendukung para ‘king makers’ Jokowi melakukan lobi dan deal politik strategis dengan Partai Golkar, termasuk dalam hal memberikan tiket capres Golkar kepada Jokowi, sepanjang terms & conditions (baca : harga dan konsesi) yang diajukan Aburizal Bakrie / Golkar dapat diterima/dipenuhi oleh James Riady, Luhut Panjaitan, AM Hendropriyono cs.

Opsi lain yang dipertimbangkan kubu Jokowi jika Megawati tidak juga berkenan mendukung pencapresan Jokowi melalui PDIP adalah dengan ‘membeli’ dukungan partai lain yang mengalami krisis kader capres dan atau krisis keuangan partai /elit partai. Dengan modal finansial tanpa batas dari sumbangan para konglomerat Cina dalam dan luar negeri serta jaringan Arkansas Connection, berapa pun harga jual suara dukungan partai akan dengan mudah dibeli mereka, termasuk membeli Partai Golkar yang ketua umumnya sedang menghadapi financial distress yang tidak berkesudahan.

Peran Sentral Jaringan Katolik – Konglomerasi Cina

Melalui mayoritas media massa nasional kolaborator jaringan katolik – konglomerasi Cina, beberapa nama telah mereka gulirkan sebagai sosok bakal cawapres yang diopinikan ideal untuk mendampingi Jokowi, seperti: Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Dahlan Iskan, Hatta Rajasa, Surya Paloh, Ahok bahkan sampai Jusuf Kalla gencar digulirkan sebagai figur yang layak mendampingi Jokowi. Seolah – olah Jokowi lebih baik daripada tokoh yang disodorkan sebagai bakal cawapresnya itu

Menyongsong pilpres 2014 mendatang, jaringan Katolik – konglomerasi Cina makin yakin dengan kekuatan opini dan jaringan media mereka mampu membentuk persepsi dan preferensi pilihan rakyat, sebab itu Ahok berani dicanangkan mereka untuk menjadi salah satu opsi bakal cawapres Jokowi.

Dengan rekayasa pencitraan dan pembentukan opini, kemunculan dan peran Ahok kian ‘diblow up’ secara menjadi menarik dan kemasan apik. Pemberitaan – pemberitaan gencar membentuk opini positif untuk Ahok dinilai mereka sudah menghasilkan respon positif dari masyarakat luas.

Bagi Jaringan Katolik – Konglomerasi Cina, jika rakyat tidak memberi reaksi negatif, maka Ahok “dapat dikondisikan” sebagai pilihan yang sangat tepat mendampingi Jokowi sebagai cawapres. Ahok merupakan keterwakilan kekuatan arus konsolidasi konglomerasi Cina yang menjadi insiator, sponsor, donatur, dan berperan sangat besar dalam menentukan kehadiran Jokowi di panggung politik terkini.

Prabowo Membesarkan Anak Macan

Selain itu, Ahok merupakan “kader Gerindra” yang digiring pembentukan opini publiknya guna memenuhi syarat untuk mendampingi bakal capres Jokowi. Fenomena ini menjadi menarik sekaligus kontroversial karena rekayasa penggenjotan citra positif Jokowi secara otomatis menjadi faktor peredupan, penghalang dan memperkecil peluang bagi Prabowo sebagai capres.

Ditarik kebelakang, sebelum munculnya fenomena Jokowi, Prabowo Subianto adalah bakal capres yang paling tinggi electabilitas dan popularitasnya. Tujuan Prabowo untuk semakin memperbesar dan memperkokoh electabilitasnya menjelang pilpres 2014 dengan mengusung Duet Jokowi – Ahok pada pilkada DKI Jakarta tidak tercapai sama sekali, bahkan berbalik menjadi bumerang menghancurkan electabilitas yang sudah dibangunnya sekian lama. Prabowo blunder.

Pengusungan Jokowi – Ahok sebagai cagub dan cawagub DKI, kemudian terpilih menjadi Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, merupakan kesalahan terbesar dalam sejarah hidup Prabowo selaku politisi. Prabowo persis seperti membesarkan anak macan, yang ketika besar malan memangsa induknya sendiri.

Kesalahan fatal Prabowo itu bukan disebabkan karena kebodohan atau kenaifan Prabowo semata, juga bukan disebabkan karena adanya ‘penumpang gelap’ yang mengintervensi dan menelikung Prabowo di pilkada DKi Jakarta, yang dilakukan oleh jaringan katolik – konglomerasi cina beserta mitra pribuminya Luhut Panjaitan, AM Hendropriyono dan lain – lain, melainkan terutama dan yang utama disebabkan oleh pengkhianatan dari seorang Jokowi.

Jokowi yang bermanis muka dan tersenyum lebar saat bertemu meminta restu dukungan dari Prabowo pada pra pilkada DKI Jakarta awal tahun 2012 lalu, kini berpaling dan tersenyum sinis melirik ratapan tangis Prabowo menyesali penilaian dan keputusannya terhadap sosok karakter seorang Joko Widodo.

Politik adalah seni kemungkinan dalam pencapaian tujuan dan perjuangan kepentingan dari masing – masing pribadi politisi. Jokowi berhasil menyembunyikan niat dan kepentingannya dengan sangat baik, mengecoh penglihatan Prabowo dan mengkhianatinya pada saat yang tepat. Tidak tanggung – tanggung, Jokowi menikam Prabowo dari belakang dengan bantuan penuh dari musuh terbesar Prabowo dalam hidup : Luhut Panjaitan cs !.

Tidak hanya Prabowo yang menjadi korban pengkhianatan Jokowi. Megawati dan Jusuf Kalla juga merasakan menjadi korban pengkhianatan Jokowi meski dalam bentuk dan kadar yang berbeda.

Jusuf Kalla dan Megawati Juga Korban Pengkhianatan

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak pernah bermimpi Jokowi akan mengkhianati dirinya melalui kesediaan Jokowi menjadi bakal capres yang ditunjukan secara demonstratif tanpa malu dan sungkan di depan Megawati dan di hadapan publik Indonesia. Padahal tanggal 20 September 2012 lalu, Jokowi sudah menyampaikan pernyataan melalui konfrensi pers di kediaman Megawati. Saat konpers tersebut Jokowi menegaskan janjinya bahwa dirinya akan menjalankan masa bakti periodeisasi jabatan gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun penuh, tidak akan mencapreskan diri pada 2014.

Namun, ternyata janji Jokowi itu hanyalah pengelabuan terhadap Megawati, Jusuf Kalla, Prabowo dan tokoh lain, demi mendapatkan dukungan penuh mereka semua untuk mencapai kemenangan di Pilkada DKI. Untuk menyelesaikan tahapan pertama dari sebuah grand strategi dari pendukung dan sponsor utama Jokowi yakni menempatkan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dengan kendali penuh atas kekuasaan kepresidenan berada di tangan para tuan dan majikan Jokowi ini.

Megawati memang bukan tokoh politik kemaren sore, bukan orang sembarangan dan mudah terkecoh. Sejak awal pra pilkada DKI, Mega sudah pernah menanyakan secara langsung kepada Jokowi perihal siapa sebenarnya orang – orang atau kelompok yang menjadi tim sukses Jokowi. Jawaban Jokowi yang menyebutkan bahwa tidak ada timses lain, kecuali timses dari PDIP dan Gerindra, sama sekali tidak memuaskan dan membuat percaya Megawati. Sejak itu, meski memendam curiga, Megawati tidak percaya sepenuhnya kepada Jokowi.

Pertanyaan kedua Megawati kepada Jokowi disampaikan saat pilkada putaran pertama usai. Megawati bertanya lagi, siapa timses lain di belakang Jokowi. Kembali Megawati dibohongi. Tidak ada, jawab Jokowi.

Pertanyaan ketiga disampaikan Megawati kepada Jokowi sesaat setelah Megawati mendapatkan ‘desakan massal’ dari DPD – DPD peserta Rakernas PDIP awal September 2013 lalu di Jakarta, meminta Forum Rakernas PDIP dan Megawati mengumumkan secara resmi Jokowi sebagai capres dari PDIP. Megawati yang kaget melihat dukungan solid peserta rakernas dan sebagian pengurus DPP PDIP segera mencium bau aneh dan mencurigakan. Akal sehat dan hati kecil Megawati menyimpulkan telah terjadi ‘penggalangan dukungan’ untuk pencapresan Jokowi yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Megawati, oleh ‘pihak – pihak’ tertentu yang memiliki agenda politik tertentu yang pasti berbeda dan tidak sejalan dengan kepentingan partai.

Megawati Faktor Kunci

Menyikapi ‘rencana kudeta merangkak’ kubu Jokowi itu, Megawati memanggil satu per satu ketua DPD PDIP menemui dirinya secara pribadi. Semua ketua DPD ditanya tentang motif desakan pencapresan Jokowi di forum rakernas, siapa yang menyuruh, apa kepentingan dan kompensasinya, dan lain – lain. Hasilnya, cukup mengagetkan Megawati. Mega memperoleh informasi lengkap mengenai segala sesuatu tentang Jokowi, para sponsor, donatur, jaringan, agenda politik, tujuan, implikasinya terhadap partai dan negara, dan seterusnya.

Megawati telah mencermati bagaimana Jokowi bermanuver dengan gaya khas blusukannya seolah tanpa dosa dan agenda politik tersembunyi. Begitu juga Ahok yang ikut manuver meski dengan mencoba menonjolkan sikap seolah – olah tegas tetapi malah terkesan seperti preman pasar tak tahu aturan.

Namun celaka bagi Ahok kini, kegemarannya mengeluarkan perkataan kotor, menghujat dan mengumpat kelompok tertentu terutama umat Islam dapat menjadi batu penghalang terwujudnya rencana besar yang dicita – citakan jaringan katolik dan konglomerasi Cina berkuasa mutlak di Indonesia.

Ahok kemarin blunder menghina organisasi Islam Muhammadiyah yang tidak setuju dengan rencana Ahok melokalisasi Pelacuran di Jakarta dengan menuding Muhammadiyah sebagai munafik, sekarang mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Bahkan disebutkan Ahok akan dilaporkan ke Polda Metrojaya atas tuduhan telah melakukan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik dan penistaan terhadap agama / institusi agama.

Apakah para konglomerat Cina dan mantan jenderal pendukung Ahok di balik layar kembali berhasil menunjukan kesaktiaannya dengan mempetieskan semua proses hukum yang seharusnya menjerat Ahok sebagai tersangka atau terpidana.

Ahok sejak dulu memang diketahui berambisi menjadi presiden Indonesia pada suatu saat nanti seperti tertuang dalam buku biografinya, setahun terakhir ini terus mendaki mengejar posisi sebagai cawapres. Walhasil, kedua orang pejabat tinggi DKI Jakarta itu, Jokowi – Ahok menghabiskan waktu mereka lebih banyak untuk pencitraan dan pelaksanaan program kegiatan populis seperti pesta – pesta rakyat dan konser – konser musik yang hanya sekedar memuaskan kebutuhan jangka pendek warga Jakarta tanpa ada muatan manfaat untuk kesejahteraan rakyat.

Kedua tokoh ‘boneka’ jaringan katolik dan konglomerasi cina ini terlihat sangat menikmati peran mereka sebagai tokoh pemimpin pujaan rakyat, dapat tampil di mana – mana dan setiap saat menjadi berita utama di media – media massa kolaborator para sponsor dan penyandang dana timses Jokowi – Ahok.

Hanya melalui pencitraan media plus komentar – komentar bernada puja – puji sanjung dari pengamat, akademisi, lembaga survey, tokoh – tokoh rekanan / kontraktor bayaran para majikan dan tuan Jokowi, popularitas dan electabilitas Jokowi – Ahok dapat digenjot maksimal.

Menyadari bahwa semua penilaian kinerja, popularitas dan electabilitas Jokowi – Ahok itu adalah palsu, artifisial dan temporer, baik Jokowi – Ahok maupun pendukungnya berusaha keras agar penetapan pencapresan Jokowi dan pencawapresan Ahok dapat dipastikan terwujud secepatnya sebelum semua orang terutama warga DKI Jakarta tersadar bahwa kedua tokoh itu hanyalah dan tidak lebih dari dua orang penipu, pemburu jabatan dan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Semakin lama menjabat sebagai pemimpin Jakarta, borok dan kegagalan mereka pasti kian banyak terungkap. Contoh nyata mencuat ketika masa satu tahun kepemimpinan Jokowi – Ahok terlewati. Para pengamat dan masyarakat luas menyaksikan sendiri kegagalan Jokowi – Ahok menjalankan / menyelesaikan program – program pembangunan daerah dan penyerapan APBD DKI tahun 2013, yang hanya sekitar 50% saja atau paling rendah diantara seluruh pemprov se-Indonesia.

Kegagalan melaksanakan program – program dan penyerapan APBD DKI Tahun 2013 serta kegagalan mereka menepati puluhan janji manis yang telah terucap, kini menjadi mimpi buruk dan bom waktu yang siap meledak menghancurkan Jokowi – Ahok berkeping – keping hingga tak bersisa.

Musuh utama Jokowi – Ahok kini tidak lagi hanya para pengamat kritis, tetapi kini sudah bertambah dengan waktu yang masih tersisa. Setahun waktu berlalu telah membuktikan dan menampilkan fakta bahwa mereka berdua bukan pemimpin ideal atau pemimpin harapan rakyat sebagaimana yang digembar – gembor media, Melainkan hanya dua orang biasa yang diberi peran melakoni akting seolah – olah tokoh / pemimpin luar biasa oleh sutradara di balik layar yang selama ini menjadi tuan dan majikan.

Ketika semua rahasia kebusukan Jokowi dan Ahok terbaca oleh rakyat Indonesia, entah apa bencana yang akan menimpa mereka sebagai balasannya. Rakyat yang marah dan kecewa bisa berbuat apa saja terhadap diri Jokowi dan Ahok yang dinilai sebagai pendusta dan pengkhianat bangsa.

Peluang Prabowo dan Megawati

Untuk meredupkan potensi Prabowo Subianto agar dapat dipastikan tidak maju sebagai Capres, dan sekaligus menarik gerbong Gerindra berkoalisi dengan PDIP. Sebuah rencana langkah yang jitu, namun sangat bergantung pada sikap Prabowo, apakah dirinya akan terjebak pasrah pada skenario Jaringan Katoli, Konglomerasi Cina dan media – media kolaboratornya itu ?

Prabowo sebagai mantan Jenderal Kopasus yang memiliki segudang pengalaman militer, tentu punya cara menghadapi pengkhianatan Jokowi dan mungkin juga pengkhianatan Ahok nanti. Langkah – langkah ‘kuda’ Prabowo bisa saja tidak terduga dan menghasilkan perubahan signifikan terhadap konstelasi politik dalam beberapa waktu mendatang.

Megawati sebagai mantan presiden kian matang dan mampu bentengi diri dari bujuk rayu, desakan, tekanan, ancaman, serangan silih berganti yang dilancarkan kader – kader PDIP berjiwa khianat dan pihak luar para konglomerat cina yang menjadi kolaborator kader – kader durjana khianat tersebut. Megawati pasti sudah punya strategi dan mitra yang tepat untuk mengalahkan musuh – musuh yang ingin mengkooptasi dirinya dan mengambilalih kendali PDIP dari tangannya.

Kilas Balik Peran Strategis Media

Dari sisi peran media, suka atau tidak, Kompas makin terlihat lincah menunjukkan kemampuannya selaku koordinator bersama – sama First Media Grup dalam menggalang afiliasi “jaringan katolik – konglomerasi cina”. Sebuah hubungan yang lama terbangun sejak awal rezim Orde Baru, dan kini di era reformasi mengalami kematangan dengan cita – cita besar menjadikan PDIP sebagai sarana politik yang sukses mengantar Jokowi sebagai Presiden RI. Selanjutnya, pengambialihan kekuasaan di PDIP hanyalah merupakan masalah pemilihan waktu yang tepat saja. Kapan dan dimana, Megawati dan dinasti Soekarno akan dilengserkan untuk selama – lamanya.

Wajar saja, bila rangkaian opini jelang Pileg yang digulirkan Kompas tidak lepas dari tujuan mempermulus konsolidasi PDIP. Dengan target mengusung dan memenangkan Jokowi di pilpres nanti. Sebuah paket politik cerdas untuk bertarung menghadapi munculnya koalisi partai dari kubu nasionalis (Golkar-Nasdem-Gerindra-PAN-Demokrat) dan partai-partai Islam (PKS-PPP-PKB-PBB).

Harus diakui, pematangan dan persiapan PDIP untuk bertarung di Pileg dan Pilpres terbilang canggih. Di mana pemetaan yang dimainkan oleh kompas melalui afiliasi “jaringan katolik – konglomerasi cina” merupakan kekuatan riil: Dukungan homogenitas basis politik primodial dan sokongan jaringan finansial. Satu – satunya kelemahan, namun sangat menentukan adalah kegagalan mereka membujuk rayu pusat kekuasaan PDIP yakni Megawati untuk rela ikhlas mendukung Jokowi.

Kenyataan itu, Demokrat sebagai partai berkuasa dan menjadi korban utama dari perusakan citra oleh berbagai opini Kompas, belakangan mulai memahami bahwa, PDIP tidak sekedar beroposisi terhadap kebijakan pemerintahan. Namun PDIP secara terselubung bergerak menjadi “mesin perusak” agenda reformasi, dengan memunculkan sentimen primordial “jaringan katolik – konglomerasi cina” sebagai kelompok yang siap mengambil alih kekuasaan dengan keberhasilan Jokowi nanti terpilih sebagai presiden boneka.

Kilas Balik Pilkada

Pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta, skenario PDIP tersebut terbilang sukses. Di mana “jaringan katolik – konglomerasi cina” terkonsolidasi secara rapi menempatkan Jokowi – Ahok sebagai pemenang, dan sekaligus lokomotif politik untuk melangkah ke tahapan Pilpres 2014.

Setelah sukses membawa Jokowi – Ahok di Pilgub DKI Jakarta, kini jaringan katolik dan konglomerasi cina mengarahkan seluruh kekuatan untuk menghadapi Pileg dan Pilpres 2014, dengan melibatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dan di luar negeri, termasuk dan terutama dukungan mantan presiden AS Bill Clinton, konsultan politik terkemuka dunia Stan Greenberg dan tokoh – tokoh terkemuka AS lain yang tergabung dalam “Arkansas Connection”.

Dari sisi lain, dukungan finansial dan jaringan tanpa batas diberikan China Military Intelligence (CMI) yang secara konsisten selama puluhan tahun membantu usaha pemerintah China menanam pengaruh kuat di pusat – pusat kekuasaan negara – negara lain, termasuk di AS pada tahun 1993 – 2001 melalui terpilihnya presiden ‘China Amerika’ pertama Bill Clinton dengan kontribusi maksimal agen CMI : James Riady, James Huang dan lain – lain.

Konsolidasi Total Telah Dimulai

Mengutip artikel di sebuah media on line, seruan Arswendo Atmawiloto, “Jokowi adalah anugerah tuhan bagi bangsa Indonesia…”. Pesan pendek itu bermakna ideologis, tepat diluncurkan tanggal 10 Desember 2013, lima belas hari sebelum Natal. Waktu yang tepat untuk menggiring jaringan katolik – konglomerasi cina untuk bersatu dan bergeak memperjuangan PDIP dan memenangkan Jokowi sebagai presiden.

Arswendo tokoh senior Kompas yang pernah dipenjarakan pada tahun 1990 lantaran secara terang-terangan menghina Nabi Muhammad. Kader inti Komando Pastor (kompas) itu menuai kecaman publik. Pada saat itu, ratusan ribu ummat Islam berdemo dan nyaris menghancurkan kantor kompas, karena dianggap ikut menyokong sikap radikalisme Arswendo.

Tanpa diketahui publik, selama di penjara Kompas intensif menjalin hubungan dengan Arswendo dan memberinya order menulis berbagai artikel, cerpen dan novel dengan menggunakan nama samaran. Sejumlah tulisan Arswendo di terbitkan oleh kompas dan berbagai novel dicetak oleh Gramedia.

Selepasnya dari penjara, tabungan Arswendo konon dikabarkan miliaran rupiah yang bersumber dari hasil tulisan yang diterbitkan kompas. Bermodalkan kebencian kepada Islam dan dana dari kompas, Arswendo kembali berkiprah dalam dunia pengajaran seni dan pelatihan jurnalistik.

Kini, ratusan kader jurnalis yang dibinanya, direkrut menjadi redaksi kompas dan menduduki posisi menentukan kebijakan berita sebagai redaktur. Kompas memiliki sejumlah media massa cetak dan elektronik.

Dalam sebuah artikel yang dituliskan oleh seorang mantan wartawan kompas, mengatakan; “ciri dan gaya reportasi para wartawan didikan Arswendo sangat mudah diketahui. Cenderung menyentil Islam secara lembut. Jika publik tidak bereaksi, maka mereka akan menurunkan berita yang lebih keras menyerang atau mengkelabui ummat Islam stigmatisasi negatif…”

Arswendo terbilang sukses menggiring generasi muda Islam dengan berbagai opini berlatar hiburan berbau tulisan-tulisan sex. Salah satu majalah terkenal yang dipakai sebagai misi penghancuran moral kaum muda bernama HAI. Yang kemudian belakangan diketahui sebagai singkatan dari “Hancurkan Agama Islam” (HAI).

Arswendo meskipun kini tidak memangku jabatan di struktur Gramedia Group Kompas, namun ia memiliki peran dan hak mengintervensi arah opini kompas. Maka tak heran, gencarnya kompas mempromosikan PDIP dan Jokowi, semua itu tidak lepas dari peran Arswendo dan kelompok redaksi binaannya.

Dalam sebuah rapat redaksi terbatas di tingkat elit kompas mengundang Arswendo mempresentasikan strategis pemberitaan dan opini untuk memenangkan PDIP dan mempromosikan Jokowi jelang pemilu 2014.

Bocoran hasil redaksi itu kini beredar terbatas di kalangan redaktur kompas dan sejumlah wartawan berhaluan katolik di beberapa media (Metro TV, MNC Group dan Jawa Pos). isinya dari rumusan tersebut yakni:

Pertama, setahun sebelum pemilu dilaksanakan, kompas melakukan investigasi dan publikasi berbagai kasus-kasus yang melibatkan elit-elit dari partai Islam dengan memanfaatkan KPK sebagai alat legitimasi. Targetnya membangun sentimen negatif ummat Islam agar tidak percaya kepada kiprah partai-partai Islam. Sasaran “Partai Islam terkorup dan terjerat skandal sex”.

Kedua, kompas secara terus-menerus mendorong perpecahan dan perusakan citra kepemimpinan SBY dan elit partai demokrat dengan isu-isu korupsi. Selain itu, menjadikan Anas dan kelompok HMI bersatu untuk melawan SBY dan kelompoknya. Dengan sasaran, mendorong KPK agar terus mengungkap keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang dan Wisma Atlet dengan segala cara.

Ketiga, melancarkan isu-isu korupsi di lembaga strategis negara (lembaga kepresidenan, Kementrian, DPR/MPR RI, MK, MA dan sebagainya). Tujuannya untuk melumpuhkan kepercayaan publik sehingga lembaga negara tesebut tidak bekerja optimal. Dan menjelang pemilu, isu-isu korupsi digulirkan lebih keras agar situasi nasional berada dalam keadaan ketidakpastian.

Keempat, menghancurkan citra dan peran TNI, POLRI dan Kejaksaan dengan isu-isu korupsi. Agar ketiga lembaga tersebut menjadi kehilangan wibawa di mata publik, sembari mempromosikan KPK sebagai satu-satunya lembaga publik yang kuat dan dipercaya rakyat. Sehingga dengan demikian, Kompas dengan mudah memanfaatkan KPK untuk menghantam lawan-lawan politik yang bersebrangan dengan PDIP.

Keempat agenda yang di rumuskan oleh Arswendo dengan elit redaksi kompas kini telah berjalan mulus dan diperluas gerakannya melalui kerjasama dengan para sekutu yang seide, semisi dan setujuan.

Selain peran Arswendo dan kompas, juga terdapat kelompok serupa dari jaringan katolik – konglomerasi cina yang giat melakukan serangkaian manuver politik. Yakni, J. Kristiadi dan jaringan CSIS kini agresif melakukan konsolidasi ke berbagai jaringan akademis untuk memperkuat PDIP dan mempersiapkan pencapresan Jokowi.

Penutup

Kesuksesan rencana Jaringan Katolik dan Konglomerasi Cina berkuasa di Indonesia kini sudan di depan mata. Kekuatan utama Indonesia yakni ideologi Pancasila, sudah lama terkubur tanpa diketahui dimana nisannya. Kelompok mayoritas Islam semakin lemah dengan terus menerus memojokannya melalui berbagai isu teroris, SARA dan rasis, anti demokrasi dan HAM, labeling sebagai kelompok puritan, fanatik dan fundamental. Plus dilengkapi dengan kebebasan informasi nyaris tanpa sensor yang mencuci otak dan mengubah perilaku mayoritas muslim tak ubahnya sama dengan umat lain dengan menjujung tinggi kebebasan dan menjadikan gaya hidup individualistik, materialis hedonarsis menjadi ‘role model’ dan pandangan hidupnya.

Kemana bangsa ini berjalan dalam beberapa waktu mendatang?


Raden Nuh

Muhammadiyah dan NU Tolak MUI Fatwakan Sesat Syiah

http://www.tempo.co/read/news/2013/12/20/173538851



TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muthi menolak adanya fatwa sesat terhadap Syiah dari lembaga keagamaan mana pun di Indonesia, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Menurut dia, fatwa sesat dari MUI di sejumlah daerah, seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, terbukti menjadi alat melegitimasikan kekerasan terhadap pengikut Syiah dan memicu konflik horizontal antar umat Islam. "Fatwa dari mana pun harus tidak untuk mengkafirkan dan menyesatkan," ujar Muthi kepadaTempo, Kamis, 19 Desember 2013. 

Muthi menanggapi desakan Front Jihad Islam (FJI) yang mendesak MUI DIY mengeluarkan fatwa sesat terhadap aliran Syiah di Yogyakarta. FJI mengklaim mencatat 10 organisasi berhaluan Syiah di DIY. (Baca: Front Jihad Desak MUI Yogya Nyatakan Syiah Sesat)

Menurut Muthi, fatwa sesat itu berpotensi besar menimbulkan persoalan kebangsaan serius di Indonesia. Lembaga seperti MUI di daerah mana pun sebaiknya tidak lagi mengeluarkan fatwa penyesatan, khususnya untuk Syiah. Alasannya, hal itu memperbesar konflik antar umat Islam. "Umat Islam sudah mengalami banyak situasi sulit dan persoalan, jangan ditambah dengan masalah-masalah seperti ini," ujar dia. 

Dia menyarankan MUI Pusat maupun daerah menghindari fatwa semacam pengadil kebenaran atau kesesatan akidah dan keyakinan setiap kelompok Umat Islam mana pun. Sebaliknya, dia menambahkan, MUI mengambil posisi tegas untuk memediasi perbedaan dan pertentangan pendapat antar organisasi Islam di Indonesia. "MUI harus berperan sebagai pemersatu umat Islam," kata Muthi. 

Muthi tidak sepakat dengan pendapat FJI mengenai salah satu alasan desakannya, yakni buku terbitan MUI Pusat yang berjudul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Menurut dia, buku itu keluar justru sebagai pernyataan sikap MUI Pusat untuk menolak memberikan fatwa penyesatan ke Syiah Indonesia. "Umat Islam harus bisa memberikan sumbangan konstruktif untuk Indonesia," kata dia. 

Sikap serupa muncul dari Pengurus Wilayah NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta, KH. Asyhari Abta, menyatakan MUI DIY tidak perlu menggubris permintaan FJI. Kyai dari Pesantren Yayasan Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta ini menganggap fatwa sesat malah bisa memicu konflik antar kelompok berbeda paham agama. "Bisa memperuncing perbedaan dan memicu tabrakan antar kelompok," ujar dia.

Asyhari mengatakan, sekalipun MUI DIY menemukan ada indikasi penyimpangan upaya maksimal hanya perlu dilakukan dengan dialog dan nasihat. Penyesatan pada ajaran malah bisa mendorong tudingan sesat ke kelompok-kelompok lain. "Sesat atau tidak sesat itu keputusannya di Allah Subhanahu Wataala," ujar dia. 

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Antara Islamisme dan Pragmatisme

http://17-08-1945.blogspot.com/2013/12/koran-digital-hasibullah-satrawi-antara.html
Hasibullah Satrawi

SECARA legal dan formal, hanya ada dua partai di Indonesia saat ini 
yang dapat disebut sebagai partai Islam, yaitu Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Hal itu tak lain 
karena keduanya secara resmi menggunakan Islam sebagai asas mereka. 
Menariknya ialah masyarakat tak hanya melabeli istilah `partai Islam' 
kepada partaipartai yang secara eksplisit menggunakan Islam sebagai visi 
ataupun asas mereka seperti PPP dan PBB. Istilah partai Islam juga 
dilabelkan kepada partai-partai yang secara visi ataupun asas tidak 
menggunakan Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai 
Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mungkin 
sebabnya dua partai yang disebutkan terakhir itu didirikan dan 
dinakhodai para tokoh Islam. Atas pertimbangan itu pula tulisan ini 
tetap menggunakan isilah `partai Islam' untuk merujuk kepada 
partai-partai yang berbasis Islam di luar PPP dan PBB. 

Salah tingkah 
Dalam beberapa waktu terakhir partai Islam acap mengalami 
`salah tingkah'; begini dan begitu merasa kurang pas. 
Hingga dianggap perlu adanya perubahan-perubahan untuk menyesuaikan 
ataupun me mantapkan keadaan mereka. 

Apa yang dialami PKS bisa dijadikan sebagai salah satu contoh nyata dari 
sikap salah tingkah tersebut, yaitu ketika partai dakwah tersebut 
meneguhkan diri sebagai partai terbuka pada Mukernas 2012 di Jakarta. 

Sikap salah tingkah yang dialami partai-partai Islam tidak bisa 
dilepaskan dari hasil pemilu. Dalam beberapa kali hasil pemilu, 
partai-partai Islam kerap mengalami kegagalan untuk menjadi pemenang. 
Padahal, Indonesia merupakan negara terbesar di dunia yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam. 

Dengan kata lain, bila dipilih seluruh masyarakat Indonesia yang ber 
agama Islam, niscaya partai-partai Islam akan menjadi pemenang pemilu, 
alih-alih menjadi penghuni semitetap papan tengah. 

Namun, realitas politik berkata lain. Hasil pemilu berkalikali 
menunjukkan masyarakat Indonesia (termasuk yang beragama Islam) lebih 
memilih partai-partai lain yang notabene menjadi pesaing partai-partai 
Islam. Tentu itu menjadi realitas yang sangat pahit bagi partai-partai 
Islam. 

Tidak semata-mata karena mereka kalah 'di lumbung sendiri', lebih dari 
itu karena sebagian dari mereka kerap menggunakan sentimen keagamaan 
untuk mendapatkan 

Dukungan dari umat Islam Indonesia, baik di atas kertas ataupun di atas 
panggung kampanye, tapi faktanya mereka tetap juga kalah. 
Pertanyaannya kemudian ialah kenapa partai-partai Islam selalu kalah 
dalam sejarah pemilu di Indonesia? 
Menurut sebagian pihak, itu disebabkan partai-partai Islam tidak 
bersatu. Akibatnya, suara masyarakat Indonesia yang beragama Islam 
yang beragama Islam pun terpecah-pecah. 

Jawaban itu mung kin tidak sepenuhnya salah, tapi dipastikan juga tidak 
sepenuhnya benar. Faktanya partai-partai nasionalis seperti Partai 
Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai 
Golkar pun tidak bersatu. Namun, partai-partai nasionalis kerap 
mendapatkan dukungan lebih banyak jika dibandingkan dengan partai Islam. 

Tidak ada pembeda 
Menurut hemat penulis, ada faktor lain yang tak kalah 
menentukan bagi kekalahan partai-partai Islam selama ini, yaitu karena 
tidak ada pembeda antara partai-partai Islam dengan partai-partai 
nasionalis, khususnya bila ditinjau dari perilaku sebagian kader mereka 
yang bersifat pragmatis. Di atas kertas, perbedaan ideologi bisa dan 
mungkin memang hendak ditonjolkan partai-partai politik di Indonesia 
untuk menarik minat pemilih hingga partai politik (parpol) meneguhkan 
ideologi yang berbeda-beda, mulai kebangsaan hingga agama. 

Namun, secara perilaku, hampir tidak ada perbedaan antara kader partai 
Islam dan partai nasionalis. Dalam persoalan korupsi, contohnya, hampir 
tidak ada bedanya antara perilaku kader partai Islam dan partai 
nasionalis. Bahkan ada sebagian kader partai Islam yang justru terlibat 
dalam skandal paling sakral dalam keyakinan mayoritas umat Islam di 
Indonesia, yaitu skandal perempuan. 

Dalam konteks perilaku sebagian kader partai yang serupa walaupun tak 
sama ini, pembedaan secara ideologi acap dipahami tak lebih dari sekadar 
baik jualan maupun dagangan parpol. Hal itu juga berlaku bagi 
partai-partai Islam. Dengan kata lain, pemilihan Islam sebagai ideologi 
partai bukan semata-mata pertimbangan dan perjuangan ideologis, 
melainkan sekadar jualan untuk menarik minat masyarakat. Diharapkan, 
melalui sentimen keislaman, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam bisa memilih partai Islam. 

Pada tahap tertentu, partai berbasis Islam justru kerap menerjemahkan 
keislaman mereka dengan semangat islamisme, seperti dalam persoalan 
pro-kontra wacana pembubaran ormas-ormas tertentu yang kerap bertindak 
anarkistis, pemberantasan kemaksiatan, dan pembubaran Densus 88 
Antiterorisme. Sikap demikian tentu dimaksudkan untuk menunjukkan 
konsistensi `keislaman' kepada publik. 

Persoalannya ialah sejauh ini masyarakat pemilih menampakkan adanya 
kecenderungan untuk berpihak kepada moderatisme jika dibanding kan 
dengan islamisme, dan mengedepankan semangat kebangsaan daripada 
semangat keagamaan. Setidak tidaknya dalam perpolitikan dan kekuasaan. 

Itulah kurang lebih yang bisa menjelaskan kenapa partai berbasis Islam 
kerap mengalami kekalahan demi kekalahan dalam sejarah pemilihan umum di 
negeri ini. Setidaknya bila dibandingkan dengan perolehan suara yang didapatkan 
partai-partai nasionalis yang kerap digdaya bila dibandingkan dengan 
partai-partai Islam. Dengan kata lain, kekalahan tersebut terjadi karena 
partai Islam selama ini acap terjebak di antara islamisme dan pragmatisme. 

Alih-alih memperkuat visi kebangsaan, partai Islam justru kerap 
menampakkan semangat islamisme, khususnya terkait dengan 
persoalan-persoalan populis sebagaimana disebut sebelumnya. Akibatnya 
ialah semakin jauh jarak yang memisahkan antara partai-partai Islam 
bersama semangat islamisme mereka dan masyarakat pemilih bersama 
semangat kebangsaan mereka. 

Partai-partai Islam di Indonesia sejatinya mengambil pembelajaran 
berharga dari pengalaman partai-partai Islam di Timur Tengah seperti 
Partai Kebebasan dan Keadilan (Hizb al-Hurriyah wa al-'Adalah) di Mesir 
dan Partai An-Nahdlah di Tunisia, khususnya dalam dua tahun terakhir. 
Pada awalnya, dua partai Islam itu, yang sama-sama lahir dari rahim 
Ikhwanul Muslimin (IM), berhasil menjadi partai penguasa setelah 
bertahun-tahun kerap dibungkam paksa oleh penguasa. Alih-alih memperkuat 
visi kebangsaan, justru kedua partai tersebut kerap dituduh melakukan 
islamisasi hingga pemerintahan yang dipimpin keduanya jauh dari stabil, 
bahkan berakhir tragis seperti yang terjadi pada pemerintahan Mohammad 
Mursi di Mesir. 

Bila ditinjau dari pelbagai aspek, apa yang terjadi di Mesir pada masa 
pemerintahan Ikhwanul Muslimin masih dan akan selalu menjadi perdebatan; 
apakah hal itu termasuk kudeta atau bukan? Apakah hal itu bisa disebut 
sebagai revolusi kedua atau rekayasa militer? Masih ada 
pertanyaan-pertanyaan lainnya. Namun, tidak demikian secara politik. 
Dalam perspektif politik, apa yang dialami IM di Mesir merupakan 
kekalahan telak yang tidak menyisakan perdebatan sedikit pun hingga 
mereka harus kehilangan kursi kekuasaan yang baru diduduki seperti sekarang. 

Oleh karena semua yang telah disampaikan, partai Islam di Indonesia 
sejatinya memperkuat visi kebangsaan yang ada dan memperjuangkannya 
secara konsisten hingga publik merasakan adanya perbedaan antara partai 
Islam dan partai lainnya. Bukan justru menjebakkan diri dalam semangat 
islamisme dan pragmatisme yang telah ditolak publik Nusantara semenjak 
Indonesia baru akan dilahirkan. 

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2013/12/17/ArticleHtmls/Antara-Islamisme-dan-Pragmatisme-17122013012019.shtml?Mode=1# 

NEGARA PALING ISLAMI SEDUNIA

UNTUK INTROSPEKSI
https://www.facebook.com/indonesia17081945/posts/607632155941098
Oleh Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Sebuah penelitian sosial bertema ”How Islamic are Islamic Countries” menobatkan Selandia Baru berada di urutan pertama negara yang paling Islami di antara 208 negara, diikuti Luksemburg di urutan kedua. Sementara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim menempati urutan ke-140.

Adalah Scheherazade S Rehman dan Hossein Askari dari The George Washington University yang melakukan penelitian ini. Hasilnya dipublikasikan dalam Global Economy Journal (Berkeley Electronic Press, 2010). Pertanyaan dasarnya adalah seberapa jauh ajaran Islam dipahami dan memengaruhi perilaku masyarakat Muslim dalam kehidupan bernegara dan sosial?

Ajaran dasar Islam yang dijadikan indikator dimaksud diambil dari Al Quran dan hadis, dikelompokkan menjadi lima aspek. Pertama, ajaran Islam mengenai hubungan seseorang dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia. Kedua, sistem ekonomi dan prinsip keadilan dalam politik serta kehidupan sosial. Ketiga, sistem perundang-undangan dan pemerintahan. Keempat, hak asasi manusia dan hak politik. Kelima, ajaran Islam berkaitan dengan hubungan internasional dan masyarakat non-Muslim.

Setelah ditentukan indikatornya, lalu diproyeksikan untuk menimbang kualitas keberislaman 56 negara Muslim yang menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang rata-rata berada di urutan ke-139 dari sebanyak 208 negara yang disurvei.

Pengalaman UIN Jakarta
Kesimpulan penelitian di atas tak jauh berbeda dari pengalaman dan pengakuan beberapa ustadz dan kiai sepulang dari Jepang setelah kunjungan selama dua minggu di Negeri Sakura. Program ini sudah berlangsung enam tahun atas kerja sama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.

Para ustadz dan kiai itu difasilitasi untuk melihat dari dekat kehidupan sosial di sana dan bertemu sejumlah tokoh. Setiba di Tanah Air, hampir semua mengakui bahwa kehidupan sosial di Jepang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam ketimbang yang mereka jumpai, baik di Indonesia maupun di Timur Tengah. Masyarakat terbiasa antre, menjaga kebersihan, kejujuran, suka menolong, dan nilai-nilai Islam lain yang justru makin sulit ditemukan di Indonesia.

Pernyataan serupa pernah dikemukakan Muhammad Abduh, ulama besar Mesir, setelah berkunjung ke Eropa. “Saya lebih melihat Islam di Eropa, tetapi kalau orang Muslim banyak saya temukan di dunia Arab”, katanya.

Kalau saja yang dijadikan indikator penelitian untuk menimbang keberislaman masyarakat itu ditekankan pada aspek ritual-individual, saya yakin Indonesia menduduki peringkat pertama menggeser Selandia Baru. Jumlah yang pergi haji setiap tahun meningkat, selama Ramadhan masjid penuh dan pengajian semarak di mana-mana. Tidak kurang dari 20 stasiun televisi di Indonesia setiap hari pasti menyiarkan dakwah agama. Terlebih lagi selama bulan Ramadhan, hotel pun diramaikan oleh tarawih bersama. Ditambah lagi yang namanya ormas dan parpol Islam yang terus bermunculan.

Namun, pertanyaan yang kemudian dimunculkan oleh Rehman dan Askari bukan semarak ritual, melainkan seberapa jauh ajaran Islam itu membentuk kesalehan sosial berdasarkan ajaran Al Quran dan Hadis.

Contoh perilaku sosial di Indonesia yang sangat jauh dari ajaran Islam adalah maraknya korupsi, sistem ekonomi dengan bunga tinggi, kekayaan tidak merata, persamaan hak bagi setiap warga Negara untuk memperoleh pelayanan Negara dan untuk berkembang, serta banyak aset sosial yang mubazir. Apa yang dikecam ajaran Islam itu ternyata lebih mudah ditemukan di masyarakat Muslim ketimbang negara-negara Barat. Kedua peneliti itu menyimpulkan:

… it is our belief that most self-declared and labeled Islamic countries are not conducting their affairs in accordance with Islamic teachings – at least when it comes to economic, financial, political, legal, social and government policies.

Dari 56 negara anggota OKI, yang memperoleh nilai tertinggi adalah Malaysia (urutan ke-38), Kuwait (48), Uni Emirat Arab (66), Maroko (119), Arab Saudi (131), Indonesia (140), Pakistan (147), dan terburuk adalah Somalia (206). Negara barat yang dinilai mendekati nilai-nilai Islam adalah Kanada di urutan ke-7, Inggris (8), Australia (9), dan Amerika Serikat (25).

Sekali lagi, penelitian ini tentu menyisakan banyak pertanyaan serius yang perlu juga dijawab melalui penelitian sebanding. Jika masyarakat atau negara Muslim korup dan represif, apakah kesalahan ini lebih diakibatkan oleh perilaku masyarakatnya atau pada sistem pemerintahnya? Atau akibat sistem dan kultur pendidikan Islam yang salah? Namun, satu hal yang pasti, penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku sosial, ekonomi, dan politik negara-negara anggota OKI justru berjarak lebih jauh dari ajaran Islam dibandingkan negara-negara non-Muslim yang perilakunya lebih Islami.

Semarak dakwah dan ritual
Hasil penelitian ini juga menyisakan pertanyaan besar dan mendasar: mengapa semarak dakwah dan ritual keagamaan di Indonesia tidak mampu mengubah perilaku sosial dan birokrasi sebagaimana yang diajarkan Islam, tapi justru dipraktikkan di negara-negara sekuler?

Tampaknya keberagamaan kita lebih senang di level dan semarak ritual untuk mengejar kesalehan individual, tetapi menyepelekan kesalehan sosial. Kalau seorang Muslim sudah melaksanakan lima rukun Islam – syahadat, shalat, puasa, zakat, haji – dia sudah merasa sempurna. Semakin sering berhaji, semakin sempurna dan hebatlah keislamannya. Padahal misi Rasulullah itu datang untuk membangun peradaban yang memiliki tiga pilar utama: keilmuan, ketakwaan, dan akhlak mulia atau integritas. Hal yang terakhir inilah, menurut Rehman dan Askari, dunia Islam mengalami krisis.

Sekali lagi, kita boleh setuju atau menolak hasil penelitian ini dengan cara melakukan penelitian tandingan. Jadi jika ada pertanyaan:

How Islamic are Islamic Political Parties? menarik juga dilakukan penelitian dengan terlebih dahulu membuat indikator atau standar berdasarkan Al Quran dan Hadis. Lalu diproyeksikan juga untuk menakar keberislaman perilaku partai-partai yang mengusung simbol dan semangat agama dalam perilaku sosialnya.