Pelajaran dari Mesir

http://sorot.news.viva.co.id/news/read/430536-pelajaran-dari-mesir
Suryanta Bakti Susila, Erick Tanjung, Zahrul Darmawan




VIVAnews - Kepada Ikhwanul Muslimin, kita seharusnya berterima kasih. Berpuluh tahun lampau, organisasi yang lahir nun di Bahariah Mesir itu, begitu bersemangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Adalah Hassan Al Banna, pendiri organisasi itu yang berkali-kali mendesak Belanda meninggalkan Indonesia. 

Dan mereka tidak sekedar berpekik. Ketika kemerdekaan kita hendak direngut kembali 1945, Hassan Al Banna giat melobi pemerintah Mesir. Melobi pemerintah sejumlah negara Arab agar mengakui negara baru Indonesia. Pengakuan itu penting demi mengunci Belanda di forum-forum Internasional.    

Di Kairo Hassan Al Banna juga menerima sejumlah pejuang kemerdekaan yang datang dari Jakarta. Tidak susah menemukan foto masa lampau itu, di mana Hassan Al Banna menerima Haji Agus Salim, menerima Sjahrir dan sejumlah tokoh yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan. 

Ikhwanul Muslimin bahkan pernah menggelar demonstrasi besar-besar di Mesir dan menyerukan dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Dan juga karena lobi mereka, Mesir kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia. 

Menurut catatan Wikipedia.com, Mesir adalah negara pertama yang secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia. Meski saat itu masih dalam status  belum sepenuhnya merdeka –Mesir  merdeka penuh 18 Juni 1953-- pengakuan negeri itu mendorong sejumlah negara lain memberi pengakuan yang sama dan melempangkan jalan Indonesia di dunia diplomasi. 

Indonesia dan Mesir kemudian merdeka, dan punya sejarahnya sendiri-sendiri. Berganti rejim, berganti pemerintahan dengan dinamikanya masing-masing. 

Apakah gerakan model Ikhwanul Muslimin itu kemudian berkembang di dunia, termasuk di Indonesia?

Menurut Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Ali Munhanif, penyemaian pemikiran Ikhwanul Muslimin terjadi pada 1970-an, terutama karena pemerintahan sejumlah negara sudah mulai berwatak otoriter. 

Ikhwanul Muslimin, katanya, populer sebagai referensi perlawanan gerakan oposisi terhadap negara di bawah pemimpin yang otoriter. Di Indonesia di bawah Soeharto,  Zia ul Haq di Pakistan, dan Mesir di bawah Anwar Sadat yang kemudian dilanjutkan Husni Mubarak. 

Buku-buku karya pemikir Ikhwanul Muslimin, katanya, banyak yang diterjemahkan dan dijadikan referensi pergerakan para aktivis kampus pada era tahun 1980-an. 

“Buku-buku itu menginspirasi anak-anak muda di kampus untuk berkiblat pada gerakan-gerakan Islam transnasional,” kata peraih Ph.D di Departemen Ilmu Politik Mc Gill University, Montreal, Kanada, itu.

Dan setelah kejatuhan Husni Mubarak di Mesir, Ikhwanul Muslimin menang lewat proses pemilu yang sangat demokratis. Mohammad Mursi dari Ikhwanul Muslimin menjadi presiden. 

Celakanya  ekonomi tak kunjung membaik, oposisi memprotes cara dia memimpin dan Mursi kemudian ditumbangkan oleh militer negeri itu. Tapi situasi Mesir tak kunjung membaik.

Dunia terbelah dengan kejatuhan Mursi itu. Ada yang mendesak agar kursi presiden dikembalikan kepada Mursi dan banyak pula yang menampik Mursi kembali. Bagaimana Indonesia melihat kejatuhan Mursi?

Menurut Ali Munhanif, ada dua pandangan yang mempengaruhi Muslim Indonesia menyikapi krisis politik di Mesir itu. Pertama, menjadikan kasus tumbangnya Mursi sebagai pelajaran bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi jauh lebih penting daripada kebijakan yang sifatnya ideologis.  

Kedua, ada juga gerakan Islam yang menilai bahwa apa yang terjadi di Mesir bakal menjadi rumus umum bahwa kelompok-kelompok sekuler didukung oleh militer selalu tidak menghendaki kelompok Muslim memimpin negara. 

Muslim Indonesia, kata Ali, mayoritas memandang yang pertama. Dengan demikian, lanjutnya, kecil kemungkinan lembaga di Indonesia yang terinspirasi model gerakan Ikhwanul Muslimin akan menggalang dukungan terhadap Mursi secara terbuka. Sebab, kalau mereka melakukan itu justru menjadi kontra produktif, selain juga karena lebih berkonsentrasi menjelang 2014. 

Ali memberi catatan bahwa terjungkalnya Mursi dari kursi kekuasaan harus dipahami para pemimpin umat Islam sebagai kesalahan Mursi sendiri. Kebijakan Mursi dalam menyusun kabinet, dalam mengedepankan konstitusi, serta dalam proses-proses perubahan, membuat kekuatan militer di sana tidak sabar. 

Di Indonesia

Terlepas dari apa yang terjadi di Mesir, kelompok apa saja di Indonesia yang dipengaruhi Ikhwanul Muslimin?  

”Di Indonesia sebetulnya tidak banyak. Pertama adalah PKS, kemudian HTI. Meskipun mereka tidak menamakan diri sebagai partai. Itu keliru karena Hizbut itu artinya partai. Hizbut Tahrir artinya partai pembebasan,” kata Ali.

Tapi Ketua DPP PKS, Agoes Purnomo, membantah bahwa Ikhwanul Muslimin dan PKS sama. Ikhwanul Muslimin, katanya,  besar dan berkembang di Mesir, sementara PKS di Indonesia. 

”Kalau Ikhwanul Muslimin sistem kaderisasinya lebih ketat. Kalau persamaannya adalah dari segi doanya dan wiridnya sama,” ujar caleg PKS di daerah pemilihan Jawa Tengah VII itu.

Bagaimana dengan Hizbut Tahrir? Menurut Juru Bicara, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, sejumlah kalangan memang menilai lembaganya punya hubungan khusus dengan gerakan keislaman yang tumbuh di negeri Mesir itu.

“Bahwa Hizbut Tahrir itu adalah gerakan yang didirikan oleh Syekh Taqiyudin al-Nabhani banyak dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin,” kata Yusanto ditemui VIVAnews di Crown Palace, Jakarta, Selasa 16 Juli 2013. 

“Bahkan ada yang mengatakan bahwa HTI itu adalah pecahan dari Ikhwanul Muslimin. Nah terhadap anggapan itu, kami katakan itu tidak benar.”

Yusanto mengakui ada sejumlah kesamaan antara HTI dan Ikhwanul Muslimin pada unsur-unsur ataupun simbol yang diusung. Tapi, dia melanjutkan,  sisi konsepsi dan pemikiran keduanya banyak yang berbeda. Meskipun, HTI tidak bisa mengklaim benar-benar steril dari pengaruh Ikhwanul Muslimin. 

Ikhwanul Muslimin, kata Yusanto, didirikan Hasan al Banna pada 1928 setelah runtuhnya Khilafah Utsmani di Turki. 

Sementara, HTI didirikan oleh Taqiyudin pada 1953. Taquyudin memang pernah kuliah di al Azhar Mesir, tapi, kata Yusanto, “Dia tidak pernah ikut Ikhwanul Muslimin. Juga tidak berinteraksi dengan Hasan al Bana. Itukan rentang waktu yang berbeda.”

Perbedaan yang mencolok di antara keduanya, lanjut Yusanto, adalah dalam memandang demokrasi. Ikhwanul Muslimin mengalami metamorfosis dari tahun ke tahun dan akhirnya menerima dan terlibat dalam sistem demokrasi. Sesuatu yang di masa Hasan al Bana tidak dilakukan. 

“Di masa Hasan al Bana, kritik terhadap demokrasi itu sangat keras. Bahkan Hasan al Bana itu mengharamkan partai politik. Melarang mengikuti pemilu dan segala macam. Jadi pokoknya jauhlah dari kebiasaan politik. Sesuatu yang sekarang ini tidak dilakukan (HTI). Artinya beda sekali dengan Ikhwanul Muslimin,” papar Yusanto.

Jalan Keluar

Yusanto menjelaskan bahwa masalah yang sesungguhnya terjadi di Mesir bukanlah soal pribadi presiden, yang dilengserkan lalu diganti orang lain. Masalah sesungguhnya terletak pada rejim secara keseluruhan dan konstitusi yang diterapkan.  

Itu sebabnya, lanjut Yusanto, “Hizbut Tahrir menyerukan untuk menjadikan kesetiaan hanya karena Allah, guna menegakkan syariah dan menguatkan agamanya.” 

Sementara Agoes Purnomo dari PKS menegaskan bahwa Mursi dan Ikwanul Muslimin menang secara demokratis dalam Pemilu. Seharusnya kalau mengalahkan harus dengan cara yang demokratis juga. “Peristiwa kudeta itu adalah kejahatan terhadap demokrasi,” kata Agoes Purnomo.  

Ikwanul Muslimin di Mesir, katanya, sudah biasa dirundung peritiwa seperti itu. Sejak tahun 60-an, 80-an dan 90-an mereka pernah mengalami situasi politik seperti sekarang ini. “Jadi sudah tidak kaget lagi mereka atas kejadian itu.” 

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, menilai bahwa satu-satunya jalan keluar dari krisis politik di Mesir adalah mengembalikan kekuasaan kepada Presiden Mursi dan Ikwanul Muslimin, yang telah dirampas secara paksa. 

Semua kekuatan harus duduk bersama. Jalan ini harus ditempuh, sebab jika tidak, kekacauan politik di Mesir bisa menular ke negara-negara demokratis baru di sekitarnya.

Indonesia, kata Mahfudz, harus mengambil peran mencari jalan keluar dari krisis itu. “Sebab selama ini pengalaman demokrasi di Indonesia sering dijadikan rujukan oleh negara-negara yang sedang mengalami Arab Spring,” kata Ketua Komisi I DPR Bidang Luar Negeri itu.

Ketua Bidang Humas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai bahwa apa yang terjadi di Mesir, tidak akan berpengaruh terhadap Indonesia. ”Pengaruhnya secara langsung tidak ada,” kata Mardani Ali Sera. PKS, katanya,  hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi Mesir. “Tak ada yang khusus," katanya.

Mimpi Buruk Ikhwan Muslimin
http://sorot.news.viva.co.id/news/read/430531-mimpi-buruk-ikhwanul-muslimin
Denny Armandhanu

VIVAnews – Di terik kemarau yang menyengat, jutaan orang di dekat masjid Rabiah al-Adawiyah, Nasr City, tetap bergeming. Semangat mereka masih menyala-nyala, meski Ramadan kali ini puasa di Mesir berlangsung 14 jam sehari.  

Sembari beribadah –mengaji, shalat dan berdoa- lautan simpatisan Ikhwanul Muslimin membuat lokasi itu persis seperti Mekkah saat musim haji, ketimbang aksi demonstrasi. Berbagai lapisan dan usia berkumpul.  Anak-anak bawa bendera. Orang tua membagikan makanan berbuka.

Mereka tegas mengatakan, tak akan beranjak sampai tuntutan dipenuhi: kembalikan Mohammad Mursi ke tampuk pemimpin. "Allah menolong kami, baik puasa atau sedang tidak puasa, karena kami punya tujuan, dan tujuan kami benar," kata Ahmad Khalil, seorang guru. Tugasnya jadi penjaga keamanan pada demonstrasi itu. Di tengah suhu lebih dari 32 derajat celcius, dia tetap semangat.

Inilah krisis paling serius yang dihadapi Ikhwanul Muslim (IM) dalam 85 tahun umurnya. Ini jugalah yang mungkin menjadi impian sekaligus mimpi buruk Hassan Al-Banna, pendiri gerakan itu. Impian terwujud karena akhirnya IM bisa berkuasa. Mimpi buruk karena kekuasaannya itu hanya seumur jagung.

Didirikan di Ismailiyah, Mesir,  tahun 1928,  Ikhwanul Muslimin telah menjadi organisasi Islam terbesar dengan jutaan pengikut di seluruh dunia. Gerakan itu adalah organisasi politik Islam pertama di era kolonial. IM menerapkan teori pemikir Islam Jamaluddin al-Afghani, dan Muhammad Abduh pada awal abad ke-20. Afghani dan Abduh percaya, Islam lemah menghadapi dominasi Eropa karena umatnya menyimpang dari ajaran sejati. 

Berbagai organisasi baik politik praktis, maupun radikal banyak terilhami oleh organisasi ini. Gerakan yang dicerahkan oleh visi Ikhwanul Muslimin yang berupaya memperoleh kekuatan politik di Aljazair, Tunisia, Yordania, Sudan, Palestina, termasuk juga Indonesia (Baca bagian 3: Pelajaran dari Mesir). 

Adalah Hassan al-Banna, guru agama lulusan Darul Ulum yang mendirikan IM. Usia Al Banna masih muda waktu itu, baru 22 tahun. Dia ingin menandingi kekuasaan asing di Mesir, sekaligus menegakkan syariat Islam di negara itu. Mengutip dari jurnal Military Review, dengan slogan “Islam adalah Solusi Semua Hal”, pria kelahiran tahun 1906 di Mahmudiya ini menegaskan syariah harus berdiri jika rakyat Mesir ingin bermartabat dan terhindar dari kemiskinan.

Gerakannya pun tumbuh. Sepuluh tahun pertama, IM berhasil membangun cabang di seluruh Mesir.  Sasarannya masyarakat akar-rumput yang jengah pada ketimpangan. IM masuk melalui kampus dan serikat pekerja, mengincar juga keluarga-keluarga Muslim.  IM bahkan berhasil meluaskan jaringannya hingga ke Suriah, tepatnya ke Aleppo. 

Mereka berpedoman pada Al-Quran dan hadits, serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Gerakan itu juga menganjurkan membersihkan hati, kebugaran jasmani, memperluas pemahaman soal Islam, membentuk pemerintahan Islam, mengembangkan infrastruktur ekonomi syariah, dan mempererat hubungan antara Ikhwan –sebutan pengikut IM- dan dunia Islam.

Tahun 1938, Banna menyurati pemerintah Mesir dan pemimpin dunia Arab. Dia menyerukan penegakan hukum Islam, melarang perjudian, prostitusi, riba, monopoli, buku-buku, lagu-lagu, dan pemahaman yang merusak keislaman.

Awal berdiri, IM berkecimpung di bidang politik, pendidikan dan sosial. Pada Perang Dunia II, barulah IM mendirikan  sayap militan dan pengadilan semi yudisial untuk mengeluarkan fatwa, dan mengadili mereka yang mengkhianati negara dan agama. IM bahkan menerbitkan medianya sendiri yang terbit berkala.

Pada awal 1940an, IM mendirikan kamp latihan gerilyawan di Bukti Mukatam, Kairo. Sayap militan ini sangat terorganisir, sampai mampu mengumpulkan banyak senjata saat Perang Arab-Israel tahun 1948. Pada akhir Perang Dunia II, anggota IM di Mesir saja sudah dua juta orang, dari 2.000 cabang. 

Friksi muncul. Apakah mereka harus tetap berada dalam sistem, atau keluar, dan membentuk militansi sendiri. Dari sini nantinya tercipta sempalan-sempalan militan, Jemaah Islamiyah yang berdiri 1979, dan Tanzim al-Jihad yang diberangus oleh Presiden Anwar Sadat. 

Al-Banna terbunuh

Tahun 1948, sayap militan IM diduga berada di balik pengeboman kompleks perbelanjaan Circurrel, pembunuhan Hakim Ahmed Al-Khizindaar, dan Perdana Menteri Mahmoud al-Nuqrashi Pasha. Pemerintah Mesir berang.

Hassan Al-Banna dibunuh pada 12 Februari 1949, oleh orang tak dikenal di pasar Kairo. Pelakunya diduga anggota pasukan khusus suruhan Raja Farouk. Hingga kini, tidak ada yang ditahan atas pembunuhan tersebut (lihat Infografik: Derap Ikhwanul Muslimin).

Sebelum terbunuh, Gamal Abdel Nasser pernah mendekati Banna  pada tahun 1946 untuk membantunya menggulingkan monarki Mesir. Nasser membujuk Banna untuk menggabungkan kekuatan IM dengan pasukan Opsir Bebas yang dipimpinnya.

Akhirnya tahun 1952 Raja Farouk terguling, Nasser berkuasa. Dalam pemerintahannya, para Ikhwan menanggung kecewa. Ikhwan hanya diberi posisi di kementerian agama. Hubungan kedua kubu kian renggang saat Nasser menafikan visi negara Islam Al-Banna, dan merangkul masyarakat Kristen Koptik serta sekuler di Mesir.

Terjadi percobaan pembunuhan atas Nasser tahun 1954. Ikhwan disalahkan. Akibatnya, gerakan IM kembali dilarang. Ribuan anggotanya dipenjara dan disiksa. Salah satunya adalah Sayyid Quthb yang tewas di tiang gantungan Penjara Tura pada 1966. Kendati begitu, gerakan ini masih terus berkembang di bawah tanah.

Dalam penjara, tahun 1964, Quthb menghasilkan buku berjudul Ma'alim fi al-Tariq (batu pijakan).  Dalam buku itu, dikatakan pemimpin dipilih bukan hanya karena dia Muslim. Tapi harus di pilih oleh ummat, pemimpin juga harus bebas korupsi, dan bukan diktator. 

Oleh para kelompok radikal, buku ini ditafsirkan sebagai pembenaran melawan pemerintah dengan kekerasan. Beberapa yang terinspirasi adalah  Islamic Jihad dan al-Qaeda.  Salah satu pentolan al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, dan Mohammed Atef diketahui adalah mantan anggota IM.  Tidak heran, media massa dan peneliti barat menjuluki Quthb “guru para teroris”.

Puncaknya adalah pembunuhan Presiden Anwar Sadat tahun 1981 oleh kelompok jihad yang oleh beberapa kalangan disebut dengan nama “Quthbis”. Buku ini juga jadi bukti radikalisme IM yang dihadirkan di pengadilan melawan Quthb. 

Kendati diberangus oleh setiap kepemimpinan Mesir, IM masih aktif berpolitik. IM bergabung dengan aliansi yang dibentuk Partai Wafd tahun 1984. Tahun 1987, IM bergabung dengan Partai Pekerja dan Liberal, berhasil jadi kelompok oposisi utama di Mesir.

Kemajuan pesat terus terjadi hingga pada 2000, Ikhwan dapat 17 kursi di majelis rendah Dewan Rakyat. Lima tahun kemudian, kelompok ini mendapatkan suara yang mencengangkan. Kandidat independen simpatisan IM mendapatkan 20 persen kursi. Membuktikan kecintaan masyarakat yang besar pada organisasi bentukan Banna ini.

Presiden Husni Mubarak tidak bisa terima. Dia takut kekuasaan IM akan meluas dan mengancam pemerintahannya. Akhirnya Mubarak memerintahkan penangkapan ratusan Ikhwan, dan mengamandemen konstitusi.

Dalam konstitusi yang baru dikatakan, “setiap aktivitas dan partai politik tak boleh didasarkan atas pondasi agama, kandidat independen tak boleh mencalonkan jadi presiden”. Mubarak juga membentuk undang-undang terorisme yang memungkinkan aparat menahan tersangka teror dan melarang perkumpulan publik.

Arab Spring

Tahun 2010, Revolusi Arab, atau Arab Spring pecah dari Tunisia. Negara-negara Timur Tengah dan Afrika tertular, tak ketinggalan Mesir. Ikhwan diam-diam ikut dalam demonstrasi menentang pemerintahan Mubarak.

Presiden yang telah berkuasa tiga dekade itu tumbang pada Februari 2011. IM langsung menggalang kekuatan dengan mendirikan partai Kebebasan dan Keadilan (FJP). Partai ini berhasil memenangkan hampir setengah jumlah kursi di Dewan Rakyat, membuktikan dukungan pada IM masih sangat besar. 

Partai bernafas Islam, Nour, jadi pemenang kedua, menjadikan kelompok Islam memegang kendali 70 persen kursi di majelis rendah. Hal sama terjadi di majelis tinggi atau Dewan Syuro. Berarti, Ikhwan dan sekutunya bisa menentukan 100 anggota dewan konstituen yang bertugas merancang konstitusi baru Mesir.

Kelompok liberal dan sekuler panik. Menurut mereka komposisi parlemen tak merefleksikan keberagaman masyarakat di Mesir.  Ketakutan kian menjadi saat pada tahun 2012, Ketua FJP Mohammed Mursi jadi presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis.

Mursi memenangkan 51 persen suara, melawan mantan komandan angkatan udara Ahmed Shafiq. Mursi diangkat pada 30 Juni 2013. Pada pidatonya dia menekankan bahwa pemerintahannya menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, sipil dan modernitas, sekaligus menghargai kebebasan beragama, dan hak-hak menyampaikan aspirasi.

Tapi langkah berikut dari Mursi yang membuat oposisi makin gerah.

Al-Arabiya memberitakan, dalam beberapa bulan setelah terpilih, Mursi menunjuk para Ikhwan di berbagai posisi pemerintahan. Lima di berbagai kementerian, delapan di kantor presiden, tujuh gubernur, 12 asisten pemerintahan, 13 dewan pemerintahan, 12 walikota, semuanya adalah anggota Ikhwanul Muslimin. Mereka bertugas mengatur 40 juta rakyat Mesir. Oposisi berpikir, Mursi hendak meng-Ikhwanul-Muslimin-kan Mesir.

Dia memberhentikan jaksa penuntut yang menentangnya. Keputusan ini dianggap inkonstitusional oleh banyak pihak. Mursi juga memecat Jenderal Mohammed Tantawy, mantan menteri pertahanan era Mubarak. Padahal Tantawy adalah salah satu jenderal yang mendorong Mubarak lengser. Kepercayaan militer pada Mursi pun goyah.

Di bidang ekonomi, Mursi dianggap gagal meningkatkan pendapatan dan taraf hidup. Langkahnya mengamandemen undang-undang pajak malah justru memicu kenaikan harga. Permintaan pinjaman US$4,8 miliar juga belum disetujui IMF. 

Desember 2012, rancangan konstitusi disetujui, termasuk di dalamnya adalah meningkatkan peran Islam dalam pemerintahan. Publik menyetujui konstitusi ini melalui referendum nasional Desember tahun lalu. 

Saat itu, Mursi mengeluarkan dekrit yang memerintahkan militer melindungi institusi nasional dan tempat referendum. Oposisi menganggapi Mursi menyalahgunakan kekuatan militer. Oposan semakin naik pitam. 

Dalam setahun di Mesir, ada 558 demonstrasi, 514 mogok kerja, dan 500 aksi duduk. Militer pada akhir Januari lalu memperingatkan, krisis politik ini bisa membahayakan negara.

Tamarod

Akhir April 2013, oposisi membentuk gerakan “Tamarod” atau pemberontak. Mereka mengumpulkan petisi keluhan soal kegagalan Mursi memperbaiki keamanan dan ekonomi Mesir. Mursi juga dituduh mendahulukan kepentingan Ikhwanul Muslimin ketimbang negara dan rakyat.

Peringatan setahun kekuasaan Mursi pada 30 Juni lalu ditandai demonstrasi jutaan massa Tamarod, menuntutnya mundur. Lalu kisahnya berkembang menjadi semacam “mimpi buruk” bagi gerakan yang telah mengakar di Mesir itu. 

Bentrokan terjadi, korban terluka dan tewas berjatuhan. Militer pada 1 Juli memberikan Mursi 48 jam untuk membenahi Mesir dan menggelar referendum. Mursi tampik ancaman militer.

Akhirnya pada 3 Juli, Jenderal Abdel-Fattah al-Sisi menyatakan Mursi bukan lagi presiden. Militer mengangkat ketua mahkamah konstitusi Adly Mansour sebagai presiden sementara. Kabinet yang dibentuk Mansour terdiri dari berbagai lapisan di Mesir, kecuali, tentu saja, Ikhwan.

Mursi ditahan di tempat rahasia, Ikhwan kembali mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Militer keluarkan perintah tangkap pada 300 anggota Ikhwan, termasuk pemimpinnya Mohammed Badie. Aset-aset Ikhwan dibekukan. Mereka diselidiki atas tuduhan pemicu kekerasan.

Massa IM bangkit. Marah atas kudeta militer yang menurut mereka mencederai demokrasi. Betapa tidak, Mursi terpilih secara demokratis dan baru setahun memimpin. 

Bentrokan terjadi saat puluhan ribu massa IM demonstrasi di depan markas Garda Revolusi, tempat Mursi diduga ditahan. Sedikitnya 54 orang tewas, ratusan lainnya terluka. Lebih dari 400 orang ditahan. Tentara dituduh menghujani massa demonstran dengan peluru. Padahal sebelumnya militer mengklaim membolehkan demonstrasi damai.

“Mereka membunuh para martir ketika sedang shalat! Jika mereka menghadapi kami dengan peluru, maka kami akan berdiri di depan tank!” kata Soraya Naguib Ahmed, wanita bercadar, menggambarkan peristiwa 8 Juli itu kepada Gulf Times.

Sekitaran masjid Rabiah Al-Adawiyah, Nasr City, bagian utara Kairo, jadi lautan Ikhwan. Ratusan ribu orang datang berbondong-bondong menggunakan bus dari seantero Mesir. Ayah terlihat menggendong anak balitanya. Beberapa wanita berniqab mengenakan payung. Satu suara, mereka menuntut Mursi kembali memimpin.

“Jiwa kami, darah kami, untuk Islam,” teriak mereka serentak. Siap mati. 

“Kami tetap di sini dan tidak akan pergi. Kami datang membawa anak-anak kami untuk mendukung demokrasi dan presiden kami, yang pertama kali terpilih secara demokratis di dunia Arab,” kata Amer Ali, mantan anggota parlemen yang pernah dipenjara 13 tahun pada pemerintahan Mubarak. 

Ali Jauh-jauh datang dari Assiut  ke Lembah Nil. Putranya yang berusia dua tahun, Mahmoud, duduk di atap mobil mengibarkan bendera Mesir kecil. Istrinya di dalam, merekam menggunakan tablet, putrinya yang masih menyusu tertidur di sampingnya.

Ali, satu dari jutaan Ikhwan di tempat itu. Ini minggu kelima mereka bercokol di Nasr City. Mendirikan tenda. Berbaur. Berdoa. Berjuang. “Saya yakin Mursi akan kembali ke posisinya. Semua ketidakadilan ini akan berakhir,” ujar Ibrahim Mohamed, mahasiswa dari Delta Nil.

Indonesia Termasuk Negara ''Paling Rasis'' di Dunia

http://www.metrotvnews.com/lifestyle/read/2013/05/17/912/154496/Survei-Indonesia-Termasuk-Negara-Paling-Rasis-di-Dunia
Prita Daneswari



Metrotvnews.com: Penduduk Indonesia ternyata termasuk salah satu negara yang masih belum menoleransi hadirnya ras bangsa lain di dalam lingkungannya. Hal itu terungkap dalam sebuah studi yang dilakukan World Value Survey yang mengukur perilaku sosial penduduk dunia.

Studi itu mengklaim bahwa bangsa yang kurang toleran terhadap ras lain berasal dari negara-negara berkembang, termasuk Bangladesh, Yordania, dan India.

Adapun studi tersebut dilakukan dengan menanyakan partisipan secara individual, tipe orang seperti apa yang tidak mereka inginkan untuk hidup berdampingan dalam sebuah lingkungan. Peneliti juga menghitung berapa yang menghindari ras bangsa lain. Orang yang tidak ingin bertetangga dengan ras bangsa lain lalu dinilai sebagai pribadi yang intoleran.

Seperti dikutip dari Daily Mail, Kamis (16/5), negara dengan jumlah orang intoleran tertinggi adalah Hong Kong dengan  71,8 persen populasinya menolak bertetangga dengan orang beda ras. Setelah itu, Bangladesh dengan 71,7 persen, Yordania 51,4 persen, dan India dengan 43,5 persen.

Adapun Indonesia bersama dengan Mesir, Arab Saudi, Iran, Vietnam, dan Korea Selatan memiliki populasi hingga 39,9 persen yang menolak bertetangga dengan bangsa asing. Enam negara ini, dalam peta yang terlihat di gambar, berada di level tertinggi kedua, dengan angka intoleransi 30 hingga 39,9 persen. Semakin tinggi tingkat intoleransi akan semakin merah warnanya. 

Sebaliknya, studi yang dilakukan terhadap 80 negara selama tiga dekade ini menemukan negara Barat seperti Inggris, Amerika, dan Kanada, memiliki penduduk yang sangat toleran dengan ras bangsa lain. (Dailymail)

'Kesalahan fatal pemerintah campuri urusan agama warga'

http://www.merdeka.com/peristiwa/kesalahan-fatal-pemerintah-campuri-urusan-agama-warga.html
Muhammad Mirza Harera



Campur tangan pemerintah mengakibatkan meningkatnya kasus diskriminasi hukum terhadap agama minoritas yang ada di Indonesia. Pemerintah seharusnya hanya menjaga ketertiban beragama, bukan mengurusi agama.

Intoleransi publik terhadap isu perbedaan masih tinggi, sebesar 31,2%. Hal inilah yang membuat pakar dan analis survei Denny JA membentuk Yayasan Denny JA serta meluncurkan pekan 'Indonesia Tanpa Diskriminasi' yang diisi oleh diskusi dan pemutaran film bertema sosial.

"Pemerintah melakukan kesalahan fatal dengan mencampuri urusan agama warga negara Indonesia. Pemerintah tampak gamang untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap mereka, meskipun konstitusi kita menjamin kebebasan beragama," kata advokat senior Adnan Buyung Nasution yang hadir dalam diskusi, di Pisa Cafe, Bulungan, Jakarta Selatan, Senin (22/10).

Menurutnya, pemerintah kerap meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyelesaikan konflik antaragama ataupun antar aliran agama di Indonesia. Padahal, tafsiran MUI tak boleh ditelan mentah-mentah sebagai solusi dalam konflik antar agama.

"Pemerintah tidak berada pada posisi netral yang berdiri membela semua agama di Indonesia. Hal ini mengakibatkan banyaknya kejadian kriminalisasi terhadap umat beragama, seperti yang terjadi pada kasus Sampang," ujarnya.

Buyung meminta masyarakat untuk bersikap kritis terhadap MUI, meskipun memang banyak fatwa MUI kebanyakan harus dijalankan.

"Mereka (MUI) kalau dapat uang dari rakyat, harus ada pertanggungjawabannya. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus mengaudit MUI, misalkan dalam proses Sertifikasi Halal," imbuhnya.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu juga mengatakan, pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan hukum saat terjadi konflik beda agama atau antaraliran agama supaya tak ada pelanggaran Pasal 29 UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk memberikan kebebasan memeluk agama bagi warganya.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Musdah Mulia mengatakan perlunya penafsiran ulang atas praktik kehidupan beragama di Indonesia. Dia pun mencontohkan tentang perbudakan.

"Dalam Alquran memang ada ayat itu, namun harus ada penafsiran ulang soal ayat itu. Agama perlu toleran terhadap sesama pemeluk agama lain," ucapnya.

Musdah juga mengkritisi tafsir sempit yang dilakukan sebagian kelompok beragama. Misalnya ketika sebagian pemeluk agama dipersulit untuk membangun rumah ibadahnya oleh sekelompok pemeluk agama lain. Menurut aktivis Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) ini, hal-hal itu terjadi karena ada penafsiran yang sempit atas suatu ajaran agama. Karena itu perlu ada penafsiran ulang atas suatu pemahaman keagamaan.

"Tafsir itu selalu terbuka sepanjang zaman," pungkasnya.

MUI Tegal: Haram Siswa Muslim Sekolah di Sekolah Non-Muslim

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/06/11/mo81vf-mui-tegal-haram-siswa-muslim-sekolah-di-sekolah-nonmuslim

REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Menjelang musim penerimaan siswa baru sekoah-sekolah dasar dan menengah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tegal mengeluarkan fatwa tegas.

Dalam hal ini, MUI Kota Tegal telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan orang tua atau keluarga Muslim mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang dikelola yayasan non-Muslim.

"Dalam Musda MUI Kota Tegal yang berlangsung akhir April 2013 tersebut, kita memang mengeluarkan fatwa seperti itu," jelas Ketua MUI Kota Tegal Harun Abdi Manaf, Selasa (11/6).

Harun menyebutkan, keluarnya fatwa tersebut bukannya tanpa alasan. Tapi dilandasi keprihatinan atas perkembangan dunia pendidikan di Kota Tegal dan upaya menyelamatkan anak-anak dari keluarga Muslim.

Dia menyebutkan, keluarnya fatwa tersebut dilatarbelakangai beberapa kejadian yang menimpa dunia pendidikan di Kota Tegal. Antara lain, adanya penolakan dari sekolah non-Muslim untuk menerima guru Muslim mengajar di sekolah itu.

Peristiwa penolakan guru Muslim dilakukan sekolah milik yayasan non-Muslim cukup ternama, pada awal 2013. Kasus tersebut, menurut Harun, sebenarnya sudah dilaporkan MUI ke Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, bahkan juga dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat.

Untuk itu, pihak Kantor Kementerian Agama Kota Tegal sudah memberikan beberapa kali teguran ke sekolah bersangkutan. "Namun teguran-teguran tersebut, tetap diabaikan pihak sekolah," katanya.

Bukan hanya persoalan itu yang memaksa MUI akhirnya mengambil sikap tegas. Dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Kota Tegal di mana Harun juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I, pihak sekolah non- Muslim tersebut juga tidak mau memberikan pelajaran agama sesuai dengan keyakinan agama siswanya.

"Seluruh siswa di sekolah non-Muslim itu, hanya mendapat pelajaran agama yang menjadi dasar keyakinan sekolah tersebut. Bahkan semua pelajar non-Muslim yang sekolah di sekolah tersebut, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan agama yang diselenggarakan sekolah tersebut," katanya menjelaskan.

Bahkan ketika Komisi I dan Kantor Kementerian Agama mendesak agar sekolah tersebut menyediakan pendidikan agama sesuai keyakinan masing-masing siswa yang di sekolah non-Muslim, pihak sekolah tetap menolak melakukannya.

Alasannya, ada surat dari Yayasan yang menyatakan seluruh siswa di sekolah non-Muslim tersebut hanya akan diberikan pelajaran agama yang menjadi dasar pendirian sekolah. Dengan demikian, semua keluarga Muslim yang menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut, dianggap sudah memahami ketentuan ini.

Harun menyebutkan, MUI Kota Tegal sudah mengingatkan ketentuan tersebut menyalahi ketentuan yang sudah digariskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah.

Dalam salah satu ketentuannya, penyelenggara sekolah wajib menyediakan atau memberikan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing siswa. Ketentuan ini, juga sudah diterapkan sekolah-sekolah muslim di Kota Tegal, seperti sekolah-sekolah milik yayasan pendidikan Muhammadiyah.

Di sekolah itu, siswa yang non-Muslim diberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.  "Meski pun sudah diingatkan mengenai ketentuan itu, pihak sekolah non-Muslim ternyata tetap mengabaikan," tuturnya.

Berdasarkan kondisi itulah, MUI Kota Tegal akhirnya mengeluarkan fatwa yang melarang anak-anak dari keluarga Muslim untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah milik yayasan non-Muslim. "Dengan demikian, keluarnya fatwa MUI bukan karena kita tidak bisa bersikap toleran. Tapi memang ada latar belakangnya," kata Harun menjelaskan.

Di Kota Tegal, ada beberapa sekolah yang dikelola yayasan pendidikan non-Muslim. Bahkan ada salah satu yayasan non-Muslim yang mengelola sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA.

Aliansi PKS dan HTI Setelah Ditolak NU dan Muhammadiyah

http://politik.kompasiana.com/2013/06/08/aliansi-pks-dan-hti-setelah-ditolak-nu-dan-muhammadiyah-566899.html
Yuanita Hidayati

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjualan partai dengan bertandang menemui Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Tujuannya mendekati Muhammadiyah. Anis Matta adalah manusia seperti Amien Rais yang juga mantan anggota Muhammadiyah. Sama seperti Amien Rais, yang kini diam seribu bahasa karena sudah menjadi Komisari PT Freeport yang dulu ditentang namun kini disayang oleh AR, Anis Matta mencoba menarik garis sejarah dirinya yang Muhammadiyah. Apakah dukungan didapatkan oleh Anis Matta dari Muhammadiyah?

Muhammadiyah adalah organisasi amal Islam terbesar di Dunia. Kini amal usaha Muhammadiyah disaingi oleh Dubai Fund Foundation dan anak perusahaannya yang menyebarkan, uang triliuanan untuk gerakan Islam namun sayangnya tidak peduli dengan Palestina. PKS mendapat banyak dana Timur Tengah juga. Dalam diri Muhammadiyah ada ketentuan, semua boleh berpolitik praktis namun jangan membawa Muhammadiyah ke ranah politik. Amin Rais gagal total membawa Muhammadiyah ke gerbong politik lewat PAN, meski Muhammadiyah memiliki 60 juta anggota. PAN tetap partai kecil mungil narsis menuju partai gurem.

Maka jelas Din Syamsuddin pun menepis kunjungan Anis Matta sebagai lawakana siang bolong. Anis Matta ingin menarik Muhammadiyah dan berlindung di kedamaian dan keindahan Muhammadiyah. Anis Matta tak mendapat sambutan berarti. Tak patah arang, PKS mencoba merayu para kyai langitan dan nahdliyin alian NU.

Anis Matta yang mantan orang Muhammadiyah minta dukungan para kiai NU. Hasilnya malah Anis Matta dihujani pertanyaan tentang Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Hilmi, Ridwan, Tifatul yang tengah berbelit kasus korupsi dan hadiah seks. Anis terpaksa menyampaikan PKS akan meminta maaf atas kesalahan LHI dan AF. Secara sekte Anis Matta sama dengan Amin Rais - orang Muhammadiyah - yang akan meminta dukungan NU. Maka NU jelas menolak. NU lebih baik mendukung PDIP, NasDem atau PKB dan PPP dibandingkan PKS yang cenderung Wahabi Arab dan dikuasai oleh orang mantan orang Muhammadiyah, Anis Matta. Salah satu pertimbangan Anis Matta tidak menjadi Presiden PKS adalah latar belakang Anis Matta yang Muhammadiyah yang ditolak oleh NU.

PKS tak surut, maka para kader PKS di berbagai kota kini mendekati HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). HTI yang jelas anti negara bangsa dan anti demokrasi dirangkul PKS. Ini langkah strategis aliansi ideologi yang berbahaya namun pas untuk PKS. Bahaya untuk bangsa Indonesia, namun anatominya cocok dengan PKS. HTI yang kini mendapat angin - dengan dukungan klandestin PKS yang diam-diam beraliansi dengan PKS di kalangan akar rumput. Anda dapat melihat kesamaan kader PKS dan aktivis HTI. Saya punya data foto-foto para demonstran di Bogor yang menunjukkan aktivis PKS dan HTI sama.

Maka langkah kader PKS mendekati HTI dengan dasar kebijakan Anis Matta sungguh patut diamati dan diaspadai. Aliansi PKS dan HTI bukan hanya akan membahayakan pancasila namun akan membahayakan eksistensi NKRI. Langkah PKS menggandeng HTI adalah langkah putus asa setelah ditolak oleh Muhammadiyah dan NU. Salut buat Muhammadiyah dan NU yang tak mau dikibuli Anis Matta.

dan ada baiknya menyimak yang berikut:

http://ikamustaqiroh.blogspot.com/2013/01/pks-dukung-khilafah.html

PKS DUKUNG KHILAFAH

Oleh: Farid Ma'ruf

“Islam harus diperjuangkan melalui kekuasaan, termasuk bagaimana harus memperjuangkan tegaknya sistem Khilafah (Dadang Ruchyana, Sekretaris Umum DPD PKS Kota Bogor).

“Saya sangat setuju dengan Khilafah. Jika seluruh umat Islam bersatu, maka kita akan menjadi sangat kuat." (H. Adih Amin, Lc., MA, anggota DPD PKS Bekasi).

Ketua DSW PKS Sumut, M. Yusuf Fahmi menyampaikan bahwa Khilafah adalah harga mati, karena itu dalam perjuangan dakwah semua elemen ummat Islam harusnya menjadi pemain bukan sekedar penonton. Sedangkan Ketua DPW PKS Sumut, Muhammad Hafez, menyampaikan bahwa HTI adalah saudara kandung PKS dalam dakwah. Beliau juga menegaskan bahwa runtuhnya Khilafah sebagai kepemimpinan Islam Internasional sering dijadikan motivasi bagi kader-kader PKS dalam berdakwah. Oleh karena itu, menurut Ketua Bidang Pembangunan Ummat PKS Sumut, Surianda Lubis, kerinduan akan kebangkitan Islam adalah aspirasi ummat Islam yang merupakan lahan subur untuk tegaknya syariah.
Anis Byarwati (Ketua DPP PKS Bidang Perempuan) menyatakan bahwa Khilafah Islamiyah adalah cita-cita luhur umat Islam yang patut diperjuangkan. Dengannya semua masalah umat bisa diselesaikan tuntas dan peradaban Islam yang mulia mampu diwujudkan. Karenanya, kedua belah pihak (PKS dan MHTI) sepakat untuk sama-sama memperjuangkan Syariah Islam untuk kepentingan umat , meskipun ada berbedaan dalam masalah metode namun bisa saling memahami.

Ustadz Mulyadi, S.Pd., (mantan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Riau) menyatakan bahwa Demokrasi Sistem Kufur. Beliau juga menyatakan bahwa perjuangan dakwah Islam ini adalah milik Allah SWT, oleh karena itu sepatutnya menggunakan cara-cara dan manhaj yang diridhoi Allah SWT dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pengemban dakwah jangan sampai menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang mulia. Sudah saatnya kita secara terang-terangan, ikhlas dan sungguh-sungguhmenyatakan urgensi penegakan syariah dan khilafah.

Khilafah dalam bahasa Imam Asy Syahid Hasan Al Banna adalah sebuah Ustadziyyatul ‘alam. Sebuah guru peradaban semesta. Kita tidak perlu lagi mengambil contoh dari peradaban barat romawi atau peradapan timur Persia. Tapi Islam lah yang menjadi sebuah peradaban besar yang akan menjadi kiblat utama dan rujukan bagi seluruh peradaban dunia.
Dan sekarang tugas kita adalah bagaimana sebuah peradaban besar itu mampu terbit dan mengguncang zaman? (Ardhianto Murcahya, S.Psi).

Semua gerakan Islam meyakini bahwa penegakan khilafah adalah penting. Demikian menurut Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Sidik. “Konsep khilafah ini adalah salah satu format kepemimpinan Islam yang bersifat alamiyah (global-red). Khilafah adalah perwujudan konsep Islam yang memiliki misi rahmatan lil ‘alamin. Selain secara historis Rasulullah dan para penerusnya juga telah melakukan eksistensi dakwah tentang Islam, karena itu Islam tersebar di hampir seluruh wilayah dunia. Saya kira ini bukan hanya warisan sejarah tapi juga bagian dari prinsip alamiyah dari ajaran dan misi Islam, " jelas Mahfudz.


PKS kini dalam tahapan Ishlahul Hukumat dari 6 tahapan IQOMATUL KHILAFAH menuju USTADZIATUL 'ALAM (menjadi soko guru/penguasa dunia). Tahap ke enam adalah USTADZIATUL 'ALAM menjadi soko guru dunia dg kembali tegaknya sistem KHILAFAH ALA MINHAJIN NUBUWAH, kekhilafahan yg berdasarkan metode kenabian,

Adanya kepemimpinan (imamah/khilafah) adalah ijma kaum muslimin. Berkenaan dengan hal ini Ibnu Khaldun berkata: “Jabatan imam ini wajib ditegakkan. Kewajibannya di dalam hukum Islam dikenal sebagai ijma para sahabat dan tabi’in. Para sahabat Rasulullah, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, bersegera memilih penggantinya dan membaiat Abu Bakar sebagai Khalifah dan menyerahkan segala urusan ummat kepadanya. Demikianlah, sampai kapan pun, setelah itu, manusia tidak boleh dibiarkan kacau tanpa adanya imam. Ini menegaskan keijma’an kaum Muslimin dalam persoalan mengangkat Imam”. (PKS Sudan)

NB :
1. Kpd para komentator, mhn berikan komentar yg menyejukkan, shg PKS dan HTI bs bersama2 mendakwahkan Islam. Bekerjasama utk hal yg sama2 disepakati, dan saling menghormati dlm perbedaan pendapat.

2. Saya tidak menandai (tag) satupun akun FB siapapun.Tp klo ada, itu dr rekan2 yg minta izin menandai, kmd sy izinkan.

3. Note ini sekaligus sbg konfirmasi jk ada orang/akun yang "ngaku2" kader PKS tp menyerang ide Khilafah. Maka menurut saya, dia itu kalau nggak "kader gadungan", ya "provokator" yg mmg berniat memecah-belah umat. Atau, kader PKS baru gabung shg mgkn ngaji-nya masih kurang ;). Atau, kader non-muslim.....

4. Dimohon tidak menyebut istilah "kader PKS" dan "kader HTI" jk menuduh dg tuduhan negatif. Krn itu trmasuk generalisir yang tidak tepat. Silakan sebut scr jelas saja siapa yg dimaksud (shg spesifik). Misalnya mengatakan : kader HTI memfitnah PKS, atau sebaliknya kader PKS memfitnah HTI. Itu termasuk generalisasi yang tdk tepat. Sebut sj siapa orangnya kalau ada. Karena bisa jadi klaim/tuduhan itu didasarkan "hanya pada akun FB yang dikira milik kader PKS/HTI". Padahal, belum tentu. Saya temukan banyak sekali akun FB yg "sok HTI" atau "sok PKS", tp kemungkinan besar itu hanya "sok" saja. Niatnya bisa jadi untuk pencitraburukan atau mengadu domba.

5. Anda yang suka copas untuk dimuat di blog anda (saya temukan sudah nongol di blog), tolong tengok-tengok lagi note ini, karena note ini masih saya update.

6. Stl sy biarkan bbrp waktu, tp kmd saya timbang-timbanglagi, maka saya putuskan bahwa komentar2 yang bernada provokatif, dihapus.

Bahan bacaan :
1. http://www.save-islam.com/2012/06/pks-kami-sepakat-dengan-khilafah-tapi.html
2. http://hizbut-tahrir.or.id/2009/02/11/angota-dpd-pks-bekasi-dukung-khilafah/
3. http://hizbut-tahrir.or.id/2012/10/13/44338/
4. http://hizbut-tahrir.or.id/2011/10/18/kunjungan-dpp-mhti-ke-dpp-pks/
5. http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/06/mantan-ketua-dpw-pks-riau-demokrasi-sistem-kufur/
6. http://pks-beringin.blogspot.com/2012/04/menyongsong-bangkitnya-khilafah.html
7.http://www.eramuslim.com/berita/nasional/mahfudz-sidik-menegakkan-khilafah-itu-penting.htm#.UPpFkSXB3cw
8. http://pksponja.blogspot.com/2013/01/tahapan-dakwah-pks-dalam-mewujudkan.html

Pluralisme Dawam Rahardjo

http://mohshofan.blogspot.com/2012/05/pluralisme-dawam-rahardjo.html
Moh. Shofan

M. Dawam Rahardjo (sebut saja Mas Dawam) adalah tokoh multidimensi (cendekiawan, budayawan, pemikir Islam serta pegiat LSM), dan salah satu ikon intelektual Islam gelombang pertama di Indonesia. Ide-idenya yang segar dan kontroversial—bukan hanya pada pemikiran-pemikirannya tetapi juga tercermin di dalam cerpen-cerpennya (menyebut salah satunya “Anjing Yang Masuk Surga”)—kerap membuat geram banyak orang. Rekam jejak pemikirannya seakan tak mengenal lelah menyuarakan kebebasan, dan pembelaan terhadap kaum yang tertindas. Tetapi, di situlah kekuatan dan kehebatan Mas Dawam, yakni pada ide-idenya yang cemerlang. Berbagai hinaan, cercaan, sampai pada batas-batas yang paling jauh, yakni pengkafiran, pemurtadan, semuanya dihadapinya dengan tenang dan sama sekali tak membuatnya surut, apalagi takut. Mas Dawam tetap mempertahankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, terutama berkaitan dengan isu-isu pluralisme, liberalisme dan sekularisme yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kritik Mas Dawam, terhadap golongan Islam konservatif bisa dibilang terlalu pedas. Keberaniannya membela hak-hak semacam penganut Ahmadiyah, Komunitas Eden, Kristen, membuatnya dimusuhi oleh kalangan konservatisme Islam, tetapi di sisi lain juga menempatkannya sebagai pemikir terdepan yang menentang fatwa haram MUI. Mas Dawam melalui pemikiran-pemikirannya yang progresif-liberal selalu menganjurkan kebebasan berpikir dan menjalankan pemikiran pluralisme.

Dalam suatu perbincangan saya dengan Mas Dawam di kantor LSAF, tentang masalah pluralisme, ia berpendapat, jika pluralisme itu dipahami bahwa semua agama itu benar, menurutnya, itu tidak menjadi masalah, tetapi juga tidak terlalu benar. Dikatakan tidak menjadi masalah, karena semua agama itu baik dan benar. Itulah, menurutnya, prinsip pluralisme. Keterangannya bagaimana? Kita sebagai orang Islam tentu saja mempunyai keyakinan bahwa ”sesungguhnya agama yang paling benar adalah Islam”. Hak kita untuk mengatakan itu, dan kita pun termasuk menganut kepercayaan itu. Namun, menurut Mas Dawam, hal ini hanya berlaku bagi kita sebagai muslim. Tetapi itu tidak berlaku bagi orang Kristen. Orang Kristen tidak bisa menerima pandangan semacam itu. Umat Islam tidak akan percaya bahwa Yesus Kristus atau Isa al-Masih itu disalib. Doktrin itu hanya berlaku bagi dan merupakan kepercayaan orang Kristen. Orang Budha punya kepercayaan lain. Orang Hindu juga demikian. Jadi, menurut Mas Dawam, suatu agama itu benar dan agama-agama yang lain salah, itu menurut kita, dan merupakan suatu pandangan yang subjektif. Setiap orang mengakui kebenaran agama menurut kepercayaan masing-masing.

Apa yang menjadi keyakinan Mas Dawam di atas, menurut saya, perlu ditindaklanjuti. Artinya, memahami pluralisme tidak sekadar memberikan tafsir secara kontekstual-historikal terhadap teks-teks al-Qur’an yang sejak awal turunnya sudah membawa gagasan-gagasan liberal. Menafsirkan al-Qur’an secara kontekstual-liberal tidaklah cukup, manakala belum membawa implikasi pembebasan bagi kaum minoritas beragama. Mengharapkan wahyu al-Qur’an sebagai solusi dari semua persoalan kehidupan adalah mustahil jika mekanisme pencarian makna teks terampas dan ditundukkan ke dalam pembacaan yang subyektif. Subyektifitas dipaksakan dengan mengabaikan maksud tekstual yang menjadikan teks diombang-ambing sesuai selera pembaca. Tentu saja teks tetap otoritatif dan pembaca menjadi otoriter, karena kebenaran hanya disajikan melalui satu pembacaan dengan mengabaikan pembacaan lainnya. Model pembacaan seperti ini bisa dikatakan kecerobohan karena telah melakukan ’pemerkosaan terhadap teks’. Sebuah pemahaman yang meyakini al-Qur’an sebagai solusi atas semua persoalan kehidupan seraya mengabaikan pendekatan dari berbagai lintas disiplin ilmu yang berkembang merupakan sebuah mitos yang harus dibongkar.

Dalam pandangan Mas Dawam, jika agama tidak ditafsir secara terus menerus, maka akan berakibat pada kematian pemikiran. Jika ahli pikirnya tidak sanggup melahirkan kontekstualisasi gagasannya serta ulama tidak sanggup bertanggung jawab atas agamanya, maka di situlah awal lonceng kematian agama dimulai. Kita harus berani mempertahankan kebebasan pada saat kebebasan sungguh-sungguh terancam. Sapere aude! “Beranilah berpikir sendiri!” Teks pendek itu terbukti menjadi soko guru dunia modern. Pencerahan—mengikuti Immanuel Kant—terjadi ketika manusia membebaskan diri dari selbst verschuldeten ummundigkeit, ketidak-dewasaan atau ketergantungan yang justru kita tumbuhkan sendiri dalam diri kita.

Mas Dawam, memang sosok yang unik, selalu bangga jika disebut sebagai “intelektual liberal”, tapi ia mengamalkannya secara konsisten lewat praktek berpikir bebas. Ia tidak mau menjadi orang munafik, sok suci dan semacamnya. Ia benci pada kemunafikan, pikiran plin-plan. Dawam selalu menekankan bahwa “pencerahan pemikiran” hanya bisa dicapai dengan keberanian berpikir bebas. Karenanya fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme dalam pandangan Mas Dawam, bisa diartikan sebagai pelarangan kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan berkeyakinan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Umat Islam perlu menganut paham pluralisme, yaitu paham yang didasarkan pada kenyataan tentang pluralitas yang sudah menjadi kenyataan di dunia modern. Pluralisme menghormati perbedaan dan karena itu harus ada saling menghormati. Jika tidak maka yang lahir adalah konflik yang mendorong kepada tindakan kekerasan. Tanpa filsafat pluralisme, kebebasan beragama akan terancam.

20 April yang lalu, Mas Dawam genap telah berusia 70 Tahun. Namun, di usianya yang sudah semakin tua, ia tetap produktif menulis. Nalar intelektualnya tak pernah lelah menyuarakan apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Akhirnya, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Mas Dawam. Teruslah menulis, teruslah menyanyikan kebebasan di saat kebebasan benar-benar dibelenggu.

Dimuat di Koran Tempo, 28 April 2012